Gaji Pegawai Rp260 Miliar Per TahunWalikota Diminta Validasi Jumlah PNS Diduga Ada Pembengkakan Data

Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Psp Timbul Simanungkalit

SIDIMPUAN – Dalam setahun, Pemko Padangsidimpuan (Psp) harus membayar gaji PNS sebesar Rp260 milliar. Dana itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Psp Yusran Nasution mengatakan, dana itu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahunnya.

“Dari perhitungan yang disesuaikan dengan jumlah PNS setiap tahun dari dana DAU, kita bayarkan sekira Rp260 millar,” kata Yusran, Kamis (7/2). Menurutnya, seperti tahun ini, Kota Psp mendapatkan DAU sebesar Rp423 miliar yang mana peruntukannya, membayar gaji 5.078 PNS, operasional kantor dan lainnya.

“Penggunan atau peruntukan DAU yang paling utama adalah untuk membayar gaji pegawai, operasional kantor dan juga bisa untuk proyek,” ucapnya. Dikatakan Yusran, dana untuk membayar gaji sekitar Rp260 milliar, sudah termasuk untuk kenaikan pangkat, naik gaji, pernikahan, melahirkan dan lainnya yang masuk untuk tunjangan PNS.

“Sudah termasuk semuanya itu,” ucapnya. Menyikapi besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membayar gaji PNS ini, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Psp Timbul Simanungkalit meminta agar Pemko Psp, khususnya Walikota Andar Amin Harahap, melakukan verifikasi dan validasi data jumlah PNS yang sebenarnya.

Sehingga diketahui apakah benar jumlah gaji yang dikeluarkan itu sama dengan jumlah fisik penerimanya. Karena dirinya menduga, jumlah PNS di Psp dibengkakkan oleh sejumlah oknum untuk memperkaya diri sendiri.

Baca Juga :  Bupati Tapsel Lepas 203 Calhaj

“Jangan sampai Walikota Psp Andar Amin Harahap yang masih baru menjabat juga terkena imbasnya. Kita ingatkan walikota untuk segera melakukan validasi data jumlah PNS,” sarannya.
Hal ini dikatakannya, karena tidak adanya kesesuaian data ataupun jumlah PNS, baik di Dispenda, BKD, serta yang dilaporkan di APBD. Sehingga timbul kecurigaan dan dugaan ada permainan pembengkakan jumlah PNS yang dilakukan untuk memperkaya sejumlah orang.

“Benar enggak jumlah yang dibayarkan dengan jumlah fisiknya sama. Jadi pertanyaan kan? Karena data yang ada tidak ada yang sama satupun. DPRD Psp kita minta juga pro aktiflah, jangan hanya menerima laporan di buku saja, tanpa melihat realitanya. Kami menduga sejak 2006, jumlah PNS itu sudah dibengkakkan.

Makanya jumlah gaji yang dibayarkan juga besar, sementara dana pembangunan sedikit. Karena APBD lebih banyak untuk belanja pegawai, tapi pegawai yang mana?” tanyanya.

Ketua Komisi I DPRD Psp Khoiruddin Rambe menegaskan, pihaknya akan mengawal pembahasan R-APBD Psp 2013 untuk melihat item mengenai jumlah gaji PNS dan jumlah PNS yang ada di APBD. “Kalau tidak sesuai, kita akan minta agar diubah,” tegas politis PKS ini.  (phn)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Jalan Penghubung di Palas Digenangi Air

2 Komentar

  1. artinya, sekitar 61, 46 % DAU yang ditransfer pusat cuma buat bayar gaji sekitar lima ribu orang PNS di Pemko PSP, sisanya untuk operasional kantor … ? lha…. rakyat sidempuan dapat apa dari transfer pusat itu ? begini nih salah satu potret kota yang bangkrut, DAK tak bisa diharap, kecil ……dan PAD mentok susah digali, potensi SDA minus, yang paling oke mungkin cuma pajak daerah, retribusi. Tantangan berat buat Walikota baru !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*