Gaji TNI-Polri Naik Rp1 Juta per Bulan

Para prajurit TNI dan Polri bisa bernapas lega. Setelah tertunda sekian bulan, remunerasi enam lembaga, termasuk di dalamnya dua institusi pertahanan dan keamanan tersebut, akhirnya disetujui DPR. Total anggaran penyesuaian gaji yang disepakati sebesar Rp5,6 triliun per enam bulan. Dengan demikian, total kenaikan gaji rata-rata di enam instansi yang mendapat remunerasi nantinya adalah Rp1 juta per orang

Remunerasi itu efektif terhitung sejak Juli 2010 untuk sekitar 887.754 orang. Selain prajurit TNI dan Polri, pegawai golongan bawah di empat lembaga lainnya juga mendapat remunerasi yang sama. Yaitu, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Kesra, Kementerian Koordinator Polhukam, serta Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

TNI mendapatkan anggaran remunerasi terbesar, yaitu sekitar Rp3,3 triliun. Disusul, Polri sebesar Rp1,9 triliun, Kemenhan Rp36 miliar, Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi Rp6,9 miliar, dan Kemenkopolhukam Rp6,7 miliar. Terakhir, remunerasi untuk Kemenkokesra Rp5,8 miliar. Mekanisme pemberiannya akan dilakukan dengan cara dirapel hingga enam bulan terakhir.

“Saya yakin nantinya akan ada peningkatan kinerja ke depan,” kata Menko Kesra Agung Laksono, usai rapat koordinasi pimpinan DPR dan Komisi bersama sejumlah menteri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (15/12).

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menambahkan, total kenaikan gaji rata-rata di enam instansi yang mendapat remunerasi nantinya adalah Rp1 juta per orang. Atau, sekitar 40 persen untuk enam kementerian yang dinilai layak melakukan reformasi. “Tapi, tentunya pangkat yang lebih rendah nanti akan mendapat lebih tinggi,” kata Purnomo, di tempat yang sama.

Baca Juga :  SBY Tak Bisa Diharapkan Basmi Korupsi

Dia menyatakan, rencananya remunerasi tersebut akan cair tahun ini. Sebab, proses setelah disepakati DPR, tinggal menunggu Keppresnya. “Saya kira beberapa hari selesai. Tahun ini akan cair karena tinggal satu langkah lagi dan Keppres sudah disiapkan. Tinggal persetujuan jalan,” ujarnya, bersemangat.

Menurut Purnomo, uang remunerasi tersebut berbeda dengan tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di perbatasan. Tunjangan khusus tersebut saat ini sudah mulai berjalan. “Ini beda lagi, yang tunjangan khusus sudah berjalan,” jelas mantan Menteri ESDM tersebut. Sebelum diketok DPR, dalam rapat yang dihadiri pimpinan DPR, pimpinan Komisi I, II, dan III tersebut, ada beberapa catatan dari pihak dewan. Terutama, permintaan agar lembaga-lembaga yang mendapat remunerasi bisa memperbaiki kinerjanya masing-masing. “Ini merupakan bentuk penghargaan, terutama kepada prajurit TNI dan Polri yang selama ini bertugas di lapangan,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Menurut dia, uang remunerasi itu terutama akan diberikan kepada para prajurit dan pegawai yang berada di golongan bawah. “Remunerasi tidak berlaku untuk para pejabat-pejabatnya,” tandas politisi Partai Golkar tersebut.

Pemberian remunerasi tersebut utamanya memang untuk merangsang peningkatkan kinerja para prajurit dan pegawai yang ada. “Nanti dari kinerjanya tersebut akan kembali menentukan besarnya remunerasi ke depannya, apakah itu bisa ditambah, tetap sama, berkurang, atau justru tidak mendapatkan lagi sama sekali,” pungkas Priyo. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Waspada, Angka Kemiskinan Capai 13,3 Persen!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*