GAMAWAN FAUZI DAN SATPOL PP

Oleh: Shohibul Anshor Siregar *)

sohibul GAMAWAN FAUZI DAN SATPOL PPMendagri Gamawan Fauzi memberikan payung hukum bagi Satpol PP untuk melengkapi diri dengan senjata api. Meskipun Gamawan memastikan kepemilikan senjata api itu diatur ketat, namun terdapat sejumlah alasan yang lebih dari cukup untuk menolaknya. .

Pemberian senjata api sebagai kelengkapan dalam menjalankan tugas kepada personil Satpol PP adalah sebuah kesalahan besar. Itu tidak diperlukan sama sekali, terutama karena beberapa  hal. Pertama, bahwa dalam menjalankan tugasnya secara kelembagaan Satpol PP tidak pernah dimaksudkan untuk bertindak seperti polisi, apalagi seperti TNI yang dalam missinya sering harus menggunakan logika to kill or tobe killed (membunuh atau dibunuh). Kedua,  bahwa kelembagaan PP juga tidak memiliki tantangan tugas yang mewajibkannya dilengkapi senjata pembunuh, bahkan mencederai orang pun ia tidak boleh sama sekali. Ketiga, bahwa secara personil (psikhis dan keterampilan) Satpol PP tidak pernah dipersiapkan untuk menggunakan senjata api. Keempat, Secara personil korps Satpol PP akan merasa amat pantas membanggakan senjata yang dipegangnya dan karena itu kecenderungan untuk penyalahgunaan akan besar (arogan). Ini amat manusiawi.

Korps Kepolisian dan TNI saja tidak sembarangan membagikan senjata api kepada personilnya, terbukti dengan register dan kerapian administrasi termasuk soal jatah peluru serta laporan penggunaannya. Bahkan Kepolisian dan TNI dapat membuat keputusan bahwa anggotanya tidak boleh diberi senjata dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keluhan rakyat

Satpol PP adalah sebuah perangkat daerah warisan kolonial Belanda yang, karena spesifikasi tugasnya, selalu mengalami ekspresi kebimbangan antara sipil dan polisi/militer. Corps mentality yang dipupuk oleh kebimbangan tadi kerap menjadi masalah yang membuat masyarakat merasa tak nyaman. Tetapi, korps inilah yang mestinya diperbaiki, ketimbang harus mengutuk orang-orang yang mengabdi kepada negara melalui wadah yang seburuk apa pun di mata masyarakat.

Baca Juga :  DEMOKRASI (Bag-2) - Tak Unitarisme, Tak Federalisme: Yogya Diusik

Satpol PP memang berbeda tugas pokok dengan perangkat daerah lainnya. Perbedaan itu terletak pada spesifikasi tugas yang diembankan, yakni memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah (PERDA). Secara kelembagaan Satpol PP dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga teknis Daerah.

Baik di daerah Provinsi maupun di daerah Kabupaten/Kota Satpol PP bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) melalui Skretaris Daerah. Dari aspek rentang kendali (span of control) ini maka beringas atau gemulainya (ini tak pernah tentunya) ekspresi Satpol PP di lapangan adalah atas nama dan untuk pengabdiannya kepada negara sesuai kemauan Kepala Daerah yang distel oleh Sekretaris Daerah.

Meski ada catatan lain bahwa organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga antar daerah bisa saja memiliki nama, organisasi, dan tata kerja yang berbeda-beda, namun tetaplah menjadi perpanjangan tangan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Perbaikan Perda

Jika demikian, amat sangat tidak bijak melakukan penghujatan kepada perangkat daerah ini dan segenap penduduk yang memberikan pengabdiannya kepada negara melalui Satpol PP. Pemerintah Daerah memang menginginkannya seperti itu.

Maka amat tidak masuk akal ada orang yang ingin “buang badan” seakan melukiskan ada barisan berseragam yang bertindak liar di luar kendali. Atau seperti inkonsistensi Fauzi Bowo dalam kasus Mbah Priok kemaren, yang akhirnya berjanji dengan amat menyejukkan setelah tangan-tangannya gagal mengeksekusi sesuatu yang dinilai rakyat amat tak bijak. Perda yang melandasi perangkat daerah ini (Satpol PP) perlu diperbaiki.

Baca Juga :  Meramal Eksistensi Sertifikasi Guru di Tangan Anies

Jika Satpol PP akan dipersenjatai, selain dalam pengertian tertentu secara eksistensial dapat menjadi rival kelembagaan terhadap Polri, itu juga dapat berarti memberi legitimati arogansi mereka yang amat potensil menjadi bencana besar buat masyarakat.

*)Penulis: dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU, Koordinator Umum ‘nBASIS.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*