Gara-gara Voucher, MK Putuskan Pilkada Madina Diulang

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan sengketa pemilukada Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang diajukan pasangan Indra Porkas Lubis-Firdaus Nasution. Majelis MK yang dipimpin Mahfud MD dalam membatalkan keputusan KPU Madina yang menetapkan kemenangan pasangan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution. MK memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Madina.

“Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing atal,” ujar Mahfud MD saat membacakan putusan perkara sengketa pemilukada Madina di gedung MK, Jakarta, Selasa petang (6/7). Hanya saja, dalam putusannya itu hakim MK tidak menyebutkan kapan kiranya pemungutan suara ulang itu harus digelar.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menyatakan telah terbukti adanya praktek politik uang yang dilakukan pasangan Hidayat-Dahlan. “Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saki, menurut Mahkamah, telah terbukti adanya pelanggaran dalam proses pemilukada berupa praktik politik uang (money politic) yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelanggaran tersebut, menurut Mahkamah, terjadi secara terstruktur, sistemastis, dan masif karena telah direncanakan sedemikian rupa,” ujar anggota hakim MK, Moh Akil Mochtar saat membacakan putusan yang dilakukan bergiliran oleh sembilan hakim MK itu.

Lebih lanjut Akil menyebutkan, praktek politik uang itu dilakukan secara tersusun dari tingkatan paling atas yang dimulai dari pasangan calon, tim kampanye, dan seluruh tim, sampai dengan tingkatan paling rendah di RW dan RT. “Sehingga memengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon,” beber Akil.

Dijelaskan pula, bahwa MK dalam memutuskan sengketa pemilukada tak hanya terkait dengan perolehan suara saja. Namun, MK juga memutuskan perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Majelis MK juga harus menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelangaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada pemilukada Madina. “Demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik semata, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai aturan hukum,” ujar Akil.

Disebutkan hakim MK, pembentukan tim relawan pasangan Hidayat-Dahlan adalah tidak wajar dan sangat berkait dengan praktik politik uang.  Disebutkan pula, politik uang dengan menggunakan voucher yang dilakukan pasangan Hidayat-Dahlan punya implikasi yang signifikan di pemilukada Madina. Saksi-saksi yang menguatkan adanya voucher ini antara lain Jeffry Barata Lubis, Lokot Dalimunte, Irwansyah Nasution, Reza Pahlevi, Sahat Maratua, Umar bakrie Nasution, Abdul Basyd Nasution, Abdul Rahman, Salamat Pulungan, Aswat Nasution, dan beberapa lagi saksi lain.  Voucher dimaksud senilai Rp150 ribu yang disebutkan berasal dari tim sukses pasangan Hidayat-Dahlan. Voucher itu terbagi dalam tiga lembar, masing-masing bernilai Rp20 ribu, Rp30 ribu,dan Rp100 ribu, yang dicairkan secara berkala dalam tiga bulan.

Baca Juga :  Baru Selesai Dibangun, Jalinsum Palsabolas Tapsel Rusak Lagi

Usai sidang, kuasa hukum Indra Porkas-Firdaus, AH Wakil Kamal, SH,MH, tampak sumringah. Dia mengatakan, sejak semula yakin MK akan memutuskan pemungutan suara ulang. “Karena bukti dan saksi-saksi yang kita hadirkan cukup kuat,” ucapnya. Indra Porkas dan Firdaus sendiri tidak tampak hadir di sidang pembacaan putusan kemarin.

Seperti diberitakan, dalam persidangan-persidangan sebelumnya, sejumlah saksi yang dihadirkan pihak pemohon, yakni pasangan H.Indra Porkas Lubis-H.Firdaus Nasution, merupakan warga penerima voucher senilai Rp150 ribu yang disebutkan berasal dari tim sukses pasangan HM Hidayat Batubara-H.Dahlan Hasan Nasution.

Sebagian saksi yang lain merupakan warga yang pernah direkrut sebagai koordinator desa (sekdes) yang bertugas mendata relawan yang bakal mendapat jatah voucher. Pencetak lembaran Surat Keputusan (SK) dan voucher yang perusahaannya ada di Medan , juga ikut ‘nyanyi’.

Zulkarnaen Matondang, pemilik perusahaan percetakan yang mencetak SK dan voucher itu, memberikan kesaksian bahwa benar dia telah mendapat orderan limpahan dari sebuah perusahaan percetakan yang ada di Penyabungan. Proses pencetakan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama mencetak 120.000 SK, tahap kedua 30.000 SK untuk Sayap Ivan, dan 150.000 SK revisi.

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=67377

MK: Pemilukada Madina Diulang

Dari hasil putusan Mahkamah Kontusi (MK), atas permohonan pasangan caln Bupati Madina, H Indra Porkas Lubis dan H Firdaus Nasution dengan nomor perkara 41/PHPU.D-VIII/2010 tentang keberatan atas penetapan Bupati/KepalaDaerah/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mandailing Natal, dikabulkan MK.

“Dikabulkannya gugutan tersebut, otomatis Pemilukada Madina akan diulang,” kata kuasa hukum pemohon AH Wakil Kamal SH MH, melalui telepon selurer, hari ini, setelah selesai sidang pembacan putusan MK di Jakarta.

Baca Juga :  Warga Paran Julu Konflik Gara-gara Dana Desa, Kades Diadukan ke Jaksa

Dikatakannya, dari hasil yang dibacakan MK, Pemilukada Madina akan diulang dan kandidat terkait dalam hal ini pasangan nomor urut 6, HM Hidayat Batu bara SE dan H Dahlan Hasan Nasution tetap dapat ikut
dalam pemilukada yang akan diulang.

“Kita dari kuasa hukum penggugat dalam hal ini, pasangan H Indra Porkas Lubis dan H Firdaus Nasution cukup merasa puas dengan hasil yang dibacakan oleh Hakim Ketua persidangan,” ujarnya seraya menambahkan, semoga praktek money politic yang bermodus voucher tidak dicontoh oleh kandidat kandidat dari daerah lain, sebab semua itu tetap
melanggar koridor hukum yang telah ditetapkan di dalam berdemokrasi.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Madina, Jefri Anthony SH saat dikonfirmasi via seluler mengatakan, gugatan yang ditujukan pasangan nomor urut 6 dari pasangan nomor urut 7 dalam hal ini H Indra Porkas Lubis menang
dalam persidangan untuk menolak hasil keputusan Pemilukada Madina yang
notabene dimenangkan oleh pasangan HM Hidayat Batubara SE.

Jadi intinya, Pemilukada di Madina akan diulang. “Kita belum tahu pasti kapan pemilukada tersebut akan dilaksanakan, sebab saat ini kami sedang mengurus semua surat menyuratnya di gedung MK,” ujar Jefri.

Sumber: http://www.lintasberita.com/go/1171300

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

7 Komentar

  1. si Dayat masih amatir makanya ketauan ngasih Voucer, kenapa tak main cantik kayak pasangan yg terpilih di Tapsel itu Dayat ?

  2. Kadang awak munafik jg ya, orang kasih voucer awak sakit perut, orang jadi Pegawai awak mencret, orang menang pilkada awak stress, padahal kelakuan awak sama saja,”awak dulu”mau lulus ujian mata kuliah nyogok, mau jadi pegawai nyogok biar lulus, ehhh mau ke mekkah ,,,,, nyogok dulu biar dapat daftar tunggu,,

  3. Kan sudah ku bilang … kalau pilkadanya diulang, si Dayat itu pasti menang, karena pengaruh ramuan obat kuat (voucher) itu masih terasa sampai sekarang efeknya sampai ke bilik suara… ya jadinya si Dayat juga yg tercoblos, Saran saya sebaiknya si Dayat gak usah ikut dululah … nonton aja dulu … nanti dapat voucher kan enak

  4. Botul… Botul itu Bang DWIe…. Seharusnya si PASANGAN yang dah terbukti memberikan VOUCHER itu di cabut HAK-nya dan TIDAK BOLEH lagi mengikuti PILKADA ULANG ini… saya sangat setuju itu… BIAR TAU RASA….

  5. Biada ulang pam beteng-betengkon na manganggap sude bisa pake hepeng.. kan terbukti diulang PILKADA tapi nirohakku hurang dope i harana madung tarbukti curang tapi biasi bisa dope dohaot PILKADA padahal anggo madung tarbukti dan hrs diulang apa pemenang nai inda salah??

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*