Gawat, Masuk Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Padang Lawas Bayar Jutaan Rupiah

Illustrasi

Bekerja di kantor pemerintah seperti menjadi idaman bagi sebagian para kaum muda yang baru menyelesaikan masa studi Sekolah Menengah Atas (SMA), menyandang gelar diploma III dan strata I. Mereka rela mengeluarkan uang untuk mengabdikan sebagai Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS).

Bahkan sebagian TKS rela bekerja dibayar upah atau gaji per Tiga bulan demi memakai baju seragam dinas dan baju seragam Putih Hitam di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (PALAS).

Gayung pun bersambut ada penawaran dan pembeli maupun sebaliknya, disisi lain para pekerja tersebut membutuhkan lapangan kerja namun disisi lain dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang mengaku bisa menjanjikan bekerja di Pemkab Palas sebagai TKS bahkan mereka dijanjikan akan diangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari sumber, seorang pria yang bekerja sebagai TKS di Pemkab Palas dengan memakai kostum baju warna hijau dan penampilan rapi mengaku gaji mereka dibayarkan sekali Tiga bulan itupun terkadang ada pemotongan administrasi, bahkan dirinya untuk bekerja di lingkungan Pemkab Palas harus mengeluarkan uang Jutaan Rupiah.

“Orangtua saya memberikan uang Rp 6 juta kepada salah seorang yang tidak dia sebutkan namanya dan mengaku kenal dekat dengan pejabat di lingkungan Pemkab Palas,” kata sumber yang tdak mau disebutkan Namanya dan meminta agar dirahasiakan karna dirinya takut diberhentikan dari pekerjaan.

Baca Juga :  Ike Taken Adik Kandung Bupati Tapsel Klarifikasi Isu Dirinya Menguasai Proyek

Menurutnya, uang yang disetor kepada oknum tersebut tidak terlalu mahal, bahkan ada yang memberi uang lebih banyak daripada dirinya untuk mempercepat agar surat lamaran tersebut di ACC (terima) pejabat Pemkab Palas.

Meski sebagian TKS hanya digaji Rp 800 ribu per bulan dengan cara dibayar per triwulan (tiga bulan satu kali) bahkan ada yang belum dibayar sampai lima bulan bekerja, mereka tetap semangat bekerja di Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru menginjak usia 8 tahun setelah pemekaran dari Kabupaten Induk.

“Selain digaji per Tiga Bulan masih ada juga pemotongan gaji yang kami terima, katanya sih untuk biaya administrasi atau apalah” ungkap nya dengan Cuek.

Pengamat pemerintahan M Edi R Tasosa, sangat mengutuk perbuatan ini karna orang yang berkeinginan bekerja dan membutuhkan Lapangan pekerjaan malah jadi lahan empuk, “ saya mengutuk perbuatan ini, seharusnya orang yang mempunyai SDM yang di pekerjakan bukan Orang yang memiliki Rupiah” papar edi.

Dirinya pun sangat menyesalkan hal ini, dan meminta agar pejabat atau oknum yang merasa telah menerima uang tersebut mengembalikan uang yang diterimanya, “ Siapapun yang menerima Uang tersebut supaya mengembalikan nya, karna sangat tidak wajar memakai uang itu apalagi untuk makan keluarga” ungkapnya dengan nada menyindir.

/(Hasnul HD)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Keok Lawan Indonesia, Pelatih Vietnam Terpukul

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*