Gayus Harus Dimiskinkan

Penyuapan yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan terhadap Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Komisaris Iwan Siswanto, dinilai sudah kelewatan. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan, untuk mencegah Gayus menyuap lagi, terdakwa kasus mafia hukum itu harus dimiskinkan.

“Negara melakukan penyitaan seluruh kekayaan atas nama Gayus,” kata Mahfud saat dihubungi kemarin.

Menurut Mahfud, pemiskinan Gayus tetap berada dalam koridor hukum, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 10 KUHP. Menurut Mahfud, pemiskinan Gayus tak melanggar hak asasi, karena hak seseorang bisa dibatasi oleh undang-undang.

Gayus adalah mantan pegawai golongan III-A Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki kekayaan ilegal sekitar Rp 100 miliar.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengusulkan agar semua uang yang dimiliki Gayus dibekukan. “Sterilisasi Gayus dari sumber uang,” ucapnya.

Pengacara Iwan, Berlin Pandiangan, mengatakan Gayus telah memberikan uang suap sebesar Rp 368 juta kepada Iwan. Gayus diduga menyuap Iwan agar bebas keluar dari rumah tahanan.

Mahfud mengatakan, Gayus harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya atas perbuatannya itu. Sesuai dengan Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang melakukan korupsi bisa diancam hukuman maksimal seumur hidup. Bahkan, bila negara dalam keadaan darurat, orang tersebut bisa dihukum mati.

Baca Juga :  Video Pesta Seks Pelajar Beredar di Gunung Kidul

Tindakan Gayus menyuap Iwan agar diizinkan keluar dari tempat tahanan, kata Mahfud, bisa diancam hukuman seumur hidup. Bagi Mahfud, hukuman seumur hidup ditambah pemiskinan buat Gayus adalah momentum perbaikan bagi pemberantasan korupsi. “Biar orang lain kapok,” kata dia.

Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil, mendukung usul pemiskinan Gayus. Politikus PKS itu mengatakan pemiskinan Gayus akan memberi pesan keadilan bagi rakyat yang dirugikan serta memberi efek jera sehingga perbuatan Gayus tak ditiru orang lain.

“Pemiskinan ini akan jauh lebih terasa efeknya dibanding sekadar penjara seumur hidup atau denda,” kata Nasir saat dihubungi kemarin.

Nasir menambahkan, hukuman mati juga sesuai bagi mafia hukum seperti Gayus. “Tetapi harus ada tahapan-tahapannya, seperti melaksanakan pemiskinan seperti ini,” kata dia.

Namun, menurut anggota Komisi Hukum DPR lainnya, Syarifudding Suding, buat Gayus, hukuman mati lebih tepat dari sekadar pemiskinan. Alasannya, hukuman mati akan memberi efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. “Gayus layak menerima hukuman mati,” tuturnya.

Zainal juga mengatakan kasus penyuapan yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan terhadap Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, dan anak buahnya harus diusut secara independen.

“Proses kasus tidak mungkin diperiksa oleh Kejaksaan dan Kepolisian, yang juga jadi bagian di kasus itu,” kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Baca Juga :  Bentrok Warga di Tarakan - Massa Berseliweran Bawa Parang dan Bakar Rumah Warga

Menurut Zainal, kasus ini memiliki pengaruh luas. Dia menilai, Gayus punya informasi soal pejabat pajak yang nakal, jaksa nakal, dan polisi nakal. “Ini membuat dia (Gayus) seksi, dan dia menyadari keseksiannya. Boleh jadi, banyak pihak yang ingin melindungi dia,” Zainal mengungkapkan.

Dia mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan mengurai rumitnya kasus mafia hukum ini. “Polisi dan Kejaksaan bukannya tidak mampu, tapi tidak mau atau kemauannya rendah,” ujarnya. (tempointeraktif.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*