Gedung Eks Bioskop Presiden Digugat Sejak 1997

SIDIMPUAN- Bangunan eks bioskop presiden di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara sudah sejak tahun 1997 lalu digugat pemilik tanah, yakni Pemkab Tapsel ke PN Psp.

Setelah sekian lama, akhirnya melalui putusan MA RI no.404 PK/PDT/2003 tanggal 18 Juni 2007 jo. Putusan MA RI no.3395 K/PDT/1999 tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan PT Medan no.81/PDT/1998/PT. MDN- tanggal 5 November 1998 Jo. Putusan PN Psp no.47/PDT.G/1997/PN Psp tanggal 6 Desember 1997 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Pemkab Tapsel selaku penggugat eksekusi lawan H AR Nasution selaku tergugat, Selasa (29/11) lalu, dieksekusi PN Psp.

Sementara itu pemilik bangunan, Suryanto Salim melalui Ketua Peksos, Baun Aritonang selaku pendamping konsultasi yang ditunjuk keluarga mengatakan bahwa Suryanto Salim membeli bangunan eks bioskop itu dari AR Nasution pada tahun 1994 lalu.

“Artinya kita tidak tahu kalau lahan itu bersengketa, karena pada tahun 1994 saat kita beli belum ada gugatan, baru pada tahun 1997 lalu tanah ini digugat dan selama digugat hingga kini kita tidak pernah melakukan perlawanan hukum, yang melakukan perlawanan hukum adalah AR Nasution semasa hidup sebelum meninggal pada tahun 2010 lalu,” ucapnya.

Adapun alasan pihak Suryanto Salim berani membeli bangunan itu adalah karena kelengkapan surat dan administrasi yang ditunjukkan saat membeli dari AR Nasution yakni tahun 2001 lalu surat yang diterbitkan oleh Camat Psp Utara Hasanuddin yang ditujukan kepada Bupati Tapsel yang berisikan antara lain, adanya Surat keterangan Bupati KDH TK II Tapsel No.8/1976 tanggal 3 Maret 1976 tentang pemberian izin pemakaian tanah milik Pemda TK II Tapsel kepada AR Nasution, kemudian Surat keterangan Kepala Sub Direktorat Agraria Tapsel No. 07/1976 tanggal 5 Maret 1976 tentang penjelasan proses pemberian hak kepada AR Nasution, surat Bupati KDH TK II Tapsel No.67/196 tanggal 25 Mei 1976 tentang surat izin untuk mendirikan gedung bioskop, sertifikat Hak Guna Mendirikan Bangunan No.9/1976 A/n AR Nassution, Surat BPN Kabupaten Tapsel No.520.305/3/97 tgl 10 Maret 1997 tentang permohonan AR Nasution untuk memperoleh Hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wek II, Kecamatan Psp Utara, Kabupaten Tapsel dengan luas 636 m dan 1.140 m yang dikuatkan juga dengan terbitnya surat keputusan Kanwil BPN Provsu No.2722/HM/22.10/97 tgl 27 Maret 1997 tentang persetujuan permohonan peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik dari AR Nasution, dilanjutkan dengan data sertifikat Hak Milik AR Naution, bukti tanda lunas pembayaran PBB.
Kemudian, kata Baun, selain bukti-bukti di atas masih ada lagi surat yang diterbitkan oleh Penjabat Walikota Psp, Zulkarnaen Nasution tanggal 10 Mei 2002 yang menjelaskan agar PN Psp tidak melakukan eksekusi atas bangunan eks bioskop presiden dikarenakan gedung tersebut adalah aset Pemko Psp berdasarkan UU RI Nomor 4 tahun 2011 tentang pembentukan Kota Psp pada pasal 8 ayat 2 junto pasal 3 butir a junto pasal 14 butir b bahwa tanah yang akan dieksekusi   kewenangan Pemko Psp.

Baca Juga :  Menpan RB Imbau Tak Lakukan Kegiatan di Hotel, Bappeda Palas Tidak Peduli

Kemudian ditambah lagi dengan terbitnya surat persetujuan prinsip yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Psp, Bulkainy Nasution, Ketua PN, Ali Hanafiah, Wakil Ketua PN, Poniman AS, Wakil Ketua PN Sjaifuddin pada tanggal 14 juli 2003 lalu dengan bunyi surat antara lain berupa penegasan kalau tanah di Jalan Gatot Subroto adalah hak milik AR Nasution dengan alasan sudah diserahkan oleh Bupati Tapsel berdasarkan surat keterangan nomor 8/1976 tanggal 3 Maret 1976.  (phn)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*