Gejolak Penolakan Kepala SMAN 7 Padangsidimpuan Disponsori Mantan Kasek ?

Wali Kota Padangsidimpuan (Psp) Drs Zulkarnaen Nasution MM menuding adanya penolakan dewan guru dan komite sekolah atas penempatan Drs H Ahmad Syaukani sebagai kepala sekolah (Kasek) di SMAN 7 Psp, dikarenakan adanya orang yang mensponsori. Orang tersebut yakni mantan Kepala SMAN 7 Psp, Dra Hj Maisyaroh.

“Gejolak di SMAN 7 Psp ini kan karena ada orang di belakangnya, dan yang menjadi sponsornya adalah mantan Kasek SMAN 7 Psp sebelumnya,” kata Zulkarnaen Nasution kepada wartawan saat dicegat di pintu gerbang DPRD Psp, Senin (8/11).

Selain menuding mantan Kasek yang menjadi sponsor, Zulkarnaen juga menuding pemilik warung yang berada di luar areal SMAN 7 Psp juga menjadi sponsor gejolak di SMAN 7. Padahal, dirinya melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Psp sudah berulangkali meminta agar kedai tersebut jangan lagi beroperasi karena membuat para siswa keluar dari areal sekolah.

Diutarakan Zulkarnaen, mengenai tetap dilantiknya Drs H Ahmad Syaukani sebagai Kasek di SMAN 7 Psp adalah karena jabatan yang diemban tersebut bukan jabatan politik, melainkan jabatan karir.

Sedangkan mengenai persoalan hukum yang membelit Syaukani, menurut Zulkarnaen, bukan hak Pemko Psp untuk memvonisnya. Sebab yang menentukannya adalah pengadilan. “Jabatannya kan bukan jabatan politik tapi jabatan karir. Lagipula vonis hukumnya kan belum ada, makanya tetap kita lantik,” tegas orang nomor satu di Pemko Psp ini.

Ketua Komisi III DPRD Psp yang membidangi pendidikan, Hamdani Nasution SP kepada wartawan meminta Wali Kota Psp untuk meninjau ulang keputusan pengangkatan Kepala SMAN 7 Psp. Karena menurutnya dengan ‘dipaksakannya’ penempatan ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMAN 7 Psp.

“Kita khawatir PBM di SMAN 7 Psp akan terganggu, karena ada kesan penempatannya terlalu dipaksakan. Padahal kita tahu penempatannya (Syaukani, red) ditolak dewan guru dan komite sekolah,” terang Hamdani di sela-sela menerima audiensi sejumlah dewan guru, komite sekolah di ruang Sekwan DPRD Psp, Senin (8/11). Ketua Komite SMAN 7 Psp, Mangaraja Hamonangan kepada wartawan usai audiensi mengatakan, alasan mereka menolak Syaukani adalah karena yang bersangkutan bermasalah dengan hukum dan persoalannya hingga kini masih belum selesai.

Baca Juga :  Waspadai Materai Palsu, Berkas Pelamar CPNS Bakal Dikembalikan

“Kami tidak menerima Kasek yang bermasalah dengan hokum. Kalaupun kami menerimanya itu kalau persoalannya sudah selesai. Kami kecewa dengan sikap Wali Kota Psp yang tetap menempatkannya di SMAN 7,” kesalnya.

Apalagi selama ini, menurut Hamonangan, ada kesan jika SMAN 7 Psp merupakan salah satu sekolah untuk ‘pembuangan’ Kasek yang bermasalah, sehingga ada anggapan di masyarakat bahwa SMAN 7 Psp bukan sekolah yang baik di Kota Psp.

“Kita hanya ingin menghilangkan persepsi jelek selama ini tentang SMAN 7 Psp, salah satunya ya inilah menolak kehadiran Kasek yang sedang bermasalah dengan hukum,” sebutnya.

Ketika ditanyakan tentang alasan kedatangan mereka ke DPRD Psp, Hamonangan menjelaskan, mereka meminta dukungan dari DPRD Psp untuk menyelesaikan persoalan di SMAN 7 Psp.

Kemudian, ditambahkannya, jika nantinya Syaukani mulai masuk bekerja di SMAN 7 Psp, maka pihaknya mengancam akan menyuruh siswa-siswa mereka untuk mogok belajar. “Kalau masuk juga Syaukani, kita akan minta anak-anak untuk mogok belajar. Apapaun ceritanya, kami menolak kehadiran Syaukani sebagai Kasek SMAN 7 Psp, karena yang bersangkutan masih bermasalah dengan hukum,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DRPD Psp, Khoiruddin Nasution meminta seluruh guru terutama PNS untuk mematuhi perintah Wali Kota Psp, karena penempatan Kasek merupakan hak prerogatif dari wali kota. “Bagi guru PNS yang nantinya tidak mendukung pelaksanaan PBM di SMAN 7 Psp, berarti tidak mendukung program pendidikan nasional. Kalau masalah penempatan Kasek, hal itu merupakan kewenangan dan hak prerogatif wali kota, dan kita harapkan agar guru-guru tetap melaksanakan tugasnya. Persoalan Syaukani karena vonis hukum belum jatuh, biarlah ditangani oleh penegak hukum,” sebutnya.

Baca Juga :  Sop Tulang Sum-sum, Ikan Mas Bakar, dan Angin Sanggarudang

Maisyaroh Bantah Tudingan Wali Kota

Sementara itu mantan Kepala SMAN 7 Psp, Hj Maisyaroh yang dihubungi METRO, Senin (8/11) melalui telepon selulernya terkait tudingan Wali Kota Psp Zulkarnaen Nasution yang mengatakan dirinya adalah sponsor gejolak di SMAN 7, dengan tegas membantahnya.

“Saya bersumpah atas nama yang di atas, demi Allah, saya tidak tahu menahu persoalan yang terjadi. Mengenai fitnah itu biarlah orang yang melihat dan Tuhan maha adil. Saya tidak perlu jabatan karena jabatan adalah tunjangan pekerjaan sebagai PNS. Dan saya juga sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu kapan akan dilaksanakan prajabatan. Kalau tugas saya sejak ditetapkannya pengganti saya, sudah saya laksanakan dengan baik sebagai pengawas sekolah. Sekali lagi saya katakan demi Allah, saya tidak tahu apa persoalan yang terjadi di SMAN 7 Psp,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, guru-guru, siswa, dan komite SMAN 7 Psp menyurati Wali Kota Psp dan Disdik, belum lama ini. Surat itu berisi penolakan Drs H Ahmad Syaukani sebagai Kasek di SMAN 7 Psp. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*