Gelar Perkara di Bareskrim Ungkap Pt. Toba Pulp Lestari Rekayasa Bukti Palsu : Dit Reskrimsus Poldasu Kangkangi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.

Buntut pengaduan fitnah Pt. Toba Pup Lestari (TPL) pada aktifis lsm Aliansi Rakyat Merdeka (Alarm) berakhir di Bareskrim Mabes Polri dengan anti klimaks. Dalam Gelar Perkara Di Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) ungkap pengaduan Pt. TPL pakai rekayasa bukti palsu, dan Subdit-IV Reskrimsus Poldasu terbongkar telah memaksakan perkara, yang ujungnya diceramahi agar mempelajari peraturan kehutanan sebelum menyatakan seseorang jadi Tersangka.

Sesuai Surat Panggilan Kepala Biro Wassidik No. B/3161/WAS/VI/2013/Bareskrim tgl. 17 Juni 2013 yang menanggapi 2 (dua) surat pengaduan aktifis Alarm, ARM Hutasuhut terhadap kasus pengaduan fitnah Pt. TPL yang dipaksakan Subdit-IV Reskrimsus Poldasu mengkriminalisasi ARM Hutasuhut seolah mencuri kayu dari areal Pt. TPL di Dusun Garonggang Desa Marisi Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), pada Hari Rabu tgl. 26 Juni 2013 dilakukan Gelar Perkara di Biro Wassidik Bareskrim.

dir reskrimsus poldasu 2 Gelar Perkara di Bareskrim Ungkap Pt. Toba Pulp Lestari Rekayasa Bukti Palsu : Dit Reskrimsus Poldasu Kangkangi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
Dir. Reskrimsus Poldasu Kombes Sadono Budi Nugroho,

Dalam Gelar Perkara yang dipimpin Kombes Drs. Edy Purwatmo, M.H, Kombes Irianto, Kombes Heru Sumartono, Kombe Lummy S, bersama Ahli Drs Athif Ali, AIH, Analis Kompol Binsan Simorangkir dan Koord Notulen Kompol  Hicca A. Siregar, S.IK mengkonfrontir ARM hutasuhut menghadapi Tim Subdit-IV Reskrimsus yaitu AKBP  Teguh Yuswardi, Kompol Ridwan Siregar, AKP Jerri Suanturi, Bripda BD Sitorus dan Tim Pt. TPL Betmen Ritonga, Simon Sidabuke, Samarian S.

Dalam Gelar Perkara, Tim Subdit-IV Reskrimsus Poldasu membagi-bagi Buku  Makalah dengan sampul dan isi halaman berwarna berjudul keren: Anatomi of Crime, yang coba menyusun dalih rekayasa pembenaran terhadap pemaksaan perkara pengaduan Pt. TPL.

juanda panjaitan Gelar Perkara di Bareskrim Ungkap Pt. Toba Pulp Lestari Rekayasa Bukti Palsu : Dit Reskrimsus Poldasu Kangkangi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
Dir. Pt. TPL Juanda Panjaitan, :    ” Paksakan Bukti Palsu Langgar Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004″.

Dalam tanya-jawab Tim Mabes Polri yang secara bergantian menanyai secara detil dan rinci semua aspek tuduhan Pt. TPL kepada ARM Hutasuhut, dipaparkan sejumlah manipulasi data, fakta dan kesaksian palsu yang dicekokkan Pt. TPL bersama BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil-1 dan Dishutpropsu dan ditelan mentah-mentah oleh Sbdit-IV Reskrimsus Poldasu.

Seperti seorang kontraktor penebangan kayu Pt. TPL di Sektor Tapsel, Tulus Rianto Sianturi –yang pernah ikut kerja dengan ARM Hutasuhut di Pertapakan Kantor Bupati Tapsel— isuenya disuruh Pt. TPL untuk kasi kesaksian palsu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Reskrimsus Poldasu bahwa ARM Hutasuhut menyuruh Tulus Sianturi bersama pekerja untuk mencuri kayu Pt. TPL di lokasi Garonggang. Namun kesaksian rekayasa tsb mentah karena 2 (dua) orang mantan pekerja Tulus Sianturi yaitu Ferry Adam Lumbantobing dan Adam Harahap Kepala Dusun Garonggang yang ikut menghadiri Gelar Perkara di Mabes Polri, membantah keras kesaksian palsu mantan majikan mereka Tulus Sianturi. Pengakuan kesaksian Tulus Sianturi bahwa dia tidak tahan disuruh sehingga memutus kontrak kerja dengan ARM Hutasuhut, juga dibantah kedua mantan pekerjanya Fery Tobing dan Adam Harahap langsung di forum Gelar Perkara.

la Gelar Perkara di Bareskrim Ungkap Pt. Toba Pulp Lestari Rekayasa Bukti Palsu : Dit Reskrimsus Poldasu Kangkangi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
Komisaris Pt. TPL Laksamana Adyaksa

Terhadap tuduhan Reskrimsus Poldasu bahwa RM Hutasuhut menebang kayu untuk keuntungan diri pribadinya. Terbantah di Gelar Perkara sewaktu disampaikan data ARM Hutasuhut pegang kontrak kerja dengan BUMD Pemkab Tapsel Pt Tapsel Membangun (TSM) untuk menebang dan menjual kayu guna menjadi sumber biaya Land Clearing 28 Ha areal lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel di Desa Dano Situmba.

Baca Juga :  Di Desa Batunanggar, Bt.Onang, Paluta - Raskin Rp. 35Ribu per 15 Kg, Warga Desa Batunanggar Protes

Yang paling sengit terjadi perbantahan ketika ARM Hutasuhut mengungkap data bukti palsu yang dilampirkan Pt. TPL dalam surat pengaduannya ke Dit Reskrimsus Poldasu, yang disebut berulang-ulang dalam Buku Makalah Anatomi of Crime halaman 8, 13, 16, 22 dan halaman 24, yaitu Laporan tata batas areal Pt. TPL Sektor Tapsel No. LP.265/TBT/VII-2/2011 (tanpa tanggal) yang direkom Ka BPKH Wil-I ir. Ully Budiwanto dan diteken Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kemenhut ir. Tri Joko Mulyono, MM, yang jelas tegas melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan, beberapa Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yakni No P.47/2010, No. P.19/2011 dan No.P.50/2011 yang belakangan sudah diganti/dilengkapi No. P.44/2012.

ARM Hutasuhut menuding Laporan tsb adalah Laporan Trayek Batas, yang melanggar  perintah wajib PP No. 44/2004 dan 3 Permenhut karena tidak ada Inventarisasi dan Penyelesaian hak-hak pihak ketiga di sepanjang trayek batas dan di dalam Penunjukan areal Pt. TPL, tidak ada Berita Acara (BA) Pengakuan Masyarakat, tidak ada Persetujuan Panitia Tata Batas Kabupaten Tapsel, tidak disahkan Bupati Tapsel selaku Ketua Panitia Tata Batas. Padahal pengeluaran tanah masyarakat, BA pengakuan masyarakat serta kewenangan Bupati untuk melakukan uji petik, periksaan lapangan sebelum mengesahkan Laporan tata batas areal Pt. TPL adalah perintah PP No. 44/2004 Pasal 19 dan pasal 20, serta Permenhut No. P.47/2010, No. P.19/2011 dan No. P.50/2011.

ARM Hutasuhut menegaskan dalam Gelar Perkara tsb bahwa pengaduan Pt. TPL tidak sah karena didasari bukti cacat-hukum, mesti gugur dan batal demi hukum.

Gelar Perkara dalam sesi kedua pertanyaan Tim Mabes makin membongkar kasus manipulasi laporan tata batas Pt. TPL ketika Tim Mabes Polri mempertanyakan Surat Edaran Menhut No. SE.1/Menhut-II/2012 yang isinya memerintah Pt. TPL selaku pemegang izin pemanfaatan hutan untuk menyelesaikan tata batas arealnya dalam waktu 3 bulan dengan menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal Pt. TPL apa sudah dilaksanakan? Simon Sidabuke dan Betmen Ritonga dari managemen Pt. TPL tunduk terbungkam tak becus menjawab.

Dalam sesi ketiga terungkap ocehan Tim Subdit-IV Reskrimsus Poldasu bahwa pemaksaaan perkara terjadi karena ada pesanan dari PT. TPL. Sehingga Tim Mabes Polri memerintahkan Subdit-IV Reskrimsus dalam waktu 2 (dua) bulan diberi kesempatan untuk mempelajari peraturan kehutanan selengkapnya, sebelum nenyatakan seseorang atau sekelompok orang menjadi Tersangka.

 

Dipaksakan

Namun belakangan terungkap info, Subdit-IV Reskrimsus Poldasu yang terkesan ngotot dan Dipaksakan melanjutkan penyidikan pengaduan Pt. TPL yang didasari bukti tidak sah. Beberapa mantan pekerja yang pada Februari 2013 lalu pernah diperiksa Subdit-IV Reskrimsus sebagai saksi dan disuruh buat pengakuan palsu, yaitu Adam Harahap dan Samsul Simatupang dipanggil lagi dan statusnya ditingkatkan menjadi Tersangka. Sebagaimana data copy Surat Panggilan Dir. Reskrimsus Kombes Sadono Budi Nugroho No. S.Pgl/1033/VII/2013/Ditreskrimsus dan No. S.Pgl/1034/VII/2013/Ditreskrimsus, kedua surat tertanggal 1 Juli 2013 ditujukan untuk Samsul Simatupang dan Adam Harahap.

Baca Juga :  Inilah 10 Dosa Kejaksaan Agung Versi LSM

Konyolnya para personil Dit Reskrimsus yang dikonformasi wartawan via long sms, tak satupun bisa membantah bahwa bukti Laporan tata batas areal Pt. TPL di Kabupaten Tapsel No. LP.265/TBT/VII-2/2011 yang hanya sekedar ditandatangani Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan bukan bukti sah. Dan sewaktu ditanyakan apakah secara hukum Dit Reskrimsus Poldasu boleh memakainya sebagai dasar penyidikan apalagi  mengutipnya berulang-ulang dalam Buku Makalah Anatomi of Crime yang resmi dibagikan ke acara Gelar-Perkara Bareskrim Mabes Polri, karena Laporan tata batas Pt. TPL tsb jelas cacat-hukum, melanggar PP No. 44/2004 dan 3 Permenhut No. P.47/2010, No. P.19/2011, No. P.50/2011, bertentangan dengan Surat Ka BPKH Wil-I No.  S.1275/VII/BPKH I-2/2012 serta mengangkangi  2 Surat Pemkab Tapsel No. 522/498/2013 dan No. 522/3226/2013, tak ada yang bisa menjawab. Mulai dari Kasbdit-IV AKBP Teguh Yuswardi, Kanit-4 Kompol Ridwan Simatupang, Penyidik AKP Jerri Santuri, SH, dan Pembntu Penyidik Brigadir BD Sitorus tak satu pun yang membantah.

Perkembangan terakhir, menindaklanjuti Gelar-Perkara di Bareskrim, beberapa Perwira Tim Biro Wassidik Bareskrim datang sejak Kamis 4 Juli 2013 ke Poldasu. Namun belum terpantau hasil pemeriksaannya ke Dit Reskrimsus Poldasu.

Sehingga ARM Hutasuhut selaku pihak yang “ditimpa” pengaduan fitnah palsu Pt. TPL dan seperti dipaksakan dijadikan Dit Reskrimsus Poldasu sebagai Tersangka, namun berhasil menguasai forum debat Gelar-Perkara di Bareskrim Mabes Polri, berkomentar, “Entah apa iming-iming yang dicekoki Pt. TPL sehingga Subdit-IV Reskrimsus masih terus memaksakan melanjutkan penyidikan. Apakah mungkin karena mereka loyalis mantan Kapoldasu Irjen Wisnu Amat Sastro yang konon dikenal dekat dengan managemen Pt. TPL? Namun jika Kadit Reskrimsus Poldasu Kombes Sadono Budi Nugroho tidak menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap pengaduan fitnah Pt. TPL pakai rekayasa bukti palsu cacat-hukum tidak sah, dan Kapoldasu baru Irjen Syarief Gunawan mungkin masih bisa terpengaruh pembodohan yang dilakukan aparat bawahannya, kasus pengangkangan Dit Reskrimsus Poldasu terhadap PP No. 44/2004 terpaksa diadukan ke Presiden, Komisi Hukum DPR-RI, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, ujarnya. (ALARM)

graphic1 Gelar Perkara di Bareskrim Ungkap Pt. Toba Pulp Lestari Rekayasa Bukti Palsu : Dit Reskrimsus Poldasu Kangkangi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
Surat Panggilan Tersangka pekerja penebangan kayu Adam Harahap dan Samsul Simatupang, “Bukti Dit Reskrimsus Poldasu masih degil lanjutkan penyidikan didasari pengaduan Pt. TPL pakai bukti palsu
graphic2 Gelar Perkara di Bareskrim Ungkap Pt. Toba Pulp Lestari Rekayasa Bukti Palsu : Dit Reskrimsus Poldasu Kangkangi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
Surat Panggilan Tersangka pekerja penebangan kayu Adam Harahap dan Samsul Simatupang, “Bukti Dit Reskrimsus Poldasu masih degil lanjutkan penyidikan didasari pengaduan Pt. TPL pakai bukti palsu
surat undangan gelar perkara mabes Gelar Perkara di Bareskrim Ungkap Pt. Toba Pulp Lestari Rekayasa Bukti Palsu : Dit Reskrimsus Poldasu Kangkangi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
Surat Undangan Gelar Perkara Mabes
absen gelar perkara Gelar Perkara di Bareskrim Ungkap Pt. Toba Pulp Lestari Rekayasa Bukti Palsu : Dit Reskrimsus Poldasu Kangkangi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
Absen Gelar Perkara
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

38 Komentar

  1. Mornip bilang : Aku emang cucu perantau Tapsel yang kini balik MENJAJAH ke Tapsel. boooo….. songoni do lakna fuang ? na oto mai par lobu jelok pasar sipirok i ???? songon na botul mada hubege-bege hobar na hurang pade tentang pangaloho ni si mornip on.

  2. Ini orang-orang pengecut goblok kok kebablasan? Berkoar pakai nama samaran tanpa basic ilmu, akhirnya cuma pamer emosi dengki ngawur menjijikkan, sayang beranimu cuma di media online, klu dalam dialog inter-aktif macam di Tv-One pantesnya kalian dibikin seperti Thamrin Amal Tomagola oleh Munarman, tampang degil dogol kalian bagus disiram air.
    Tidak ada izin dalam urusan kayu rakyat, baca Permenhut P.30/2012, jangan paksakan pola fikir fasis ala rezim Orde Baru ttg aturan izin di hutan negara ke urusan hak privat kayu rakyat. Utk hak milik privat dalam bentuk apapun, rakyat tak perlu tak wajib minta izin negara/pemerintah. Pigi sonoh tanya masyarakat pemilik tanah di Hasbe, Garonggang, berapa duit yg mereka terima dariku.
    Kalian yg cuma omongan pengecut nama gadungan di forum maya ini, jangan sempat jumpa di dunia nyata, sepatu singgah di jidatmu itu yg cocok buat pengecut degil dogol pamer dengki.

  3. Bukalah topeng Maling mu itu Mornif! membela rakyat ? murnif malah menipu rakyat ko!

  4. coba kamu tunjukkan di POLRI ijin penebangan kayu mu ! yang di berikan DISHUT TAPSEL! di ijin tersebut apa ada diberikan ijin di Hasobe,di Garonggang atau di areal yg di masalahkan? kalau itu memang punya masayrakat apa Mornif Mengganti ruginya? hanya ganti omongan kan”?

  5. Mornif memang sudah betul2 melanggar hukum maakanya sampean lari dari bumi sumatra!
    orang mencuri kayu di luar ijin blok tebang! biar pun sekali itu tanah nenek nya tapi ijin penebangan kan bukan di areal yg di berikan oleh pihak kehutanan! mornif wanted POLRI

  6. Hee nampak kali kau bajak marga Hutasuhut, asal kampung si Morniff di Lobu Jelok Pasar Sipirok saja kau tak tahu. Sebagai orang yg pernah dampingi dia advokasi konflik Pt. PHS di Sosa 1994, Pt. Gruti di Batahan 1998, Pt. Gruti di Muarabangko 2001, Aseng Naga Cv Rimba Jaya 2003 , Pt OPM/ANJ Agri di Bukkas Siais 2008, Pt MAL di Sikapas 2010 dan sejak 2012 dgn Pt TPL di Angkola Timur, ocehanmu cuma nunjukkan kau anak ingusan yg baru kemarin lepas dari gendongan omakmu. Tahu diri kau, jaga lidahmu seterusnya Cen-cen.

  7. Mornif, kayaknya kau stress ya sehingga kehabisan ungkapan. Analogi penjajah sungguh buruk dan sadis lho Mor.. Penjajah identik dengan segala kebusukan dan kejahatan, tapi pas deh dengan realita hidupmu yang kerjanya cuma menjajah wong deso disekitar angkola itu dengan dalih segala tetek bengek dan hasilnya kau bisa jadi turis lokal. hebat kau Mor…. lanjutkan ! hikkkk…hikkk……hutasuhut darimana orang ini ya ?

  8. Nampak kali komentator nama palsu si Robin satu ini tampangnya mesti diuruk biar ambles. Dasar manusia KUPER alias kurang pergaulan, sekretaris lsm Alarm sesuai statuta badan hukumnya si Sumurung Sinaga. Mereka bagi kapling, yg satu advokasi tanah kontra Toba Pulp Lestari di Angkola, yg satunya lagi provokasi limbah versus Agincourt Resources di Bt Toru. Soal konflik limbah di Bt Toru itu, segala kurcaci pers, lsm ambil sikap mudah sederhana enak, ambil amplop Agincourt, mampus sama rakyat. Hal rebutan tanah rakyat melawan Toba Pulp Lestari, cuma si Yopi wartawan MNC TV saingan sama beberapa anggota legislatif jadi subkontraktor Toba Pulp hajar tanah rakyat di kampungnya sendiri Gronggang dan Hasobe. Sayangnya akibat perintah Sekdakab, subkontraktor Toba Pulp di Tapsel kini nganggur semua. Dah ngerti kamu KUPER Robin?

  9. GAK BOSANNYA KALIAN DIALOG DIDUNIA MAYA DENGAN SI MORNIF ITU HEI, SEKALI-KALI SURUHLAH SEKRETARIS LSM NYA NIMBRUNG. BIAR ASYIK GITU LHO

  10. Lho, rupanya maling di istana negara nggak ditangkap polisi yg tak mau tangannya mengotori kantor raja mereka? Betullah analogi nungging. Tunggu timingnya dongok, mereka yg akan dipanggil dan diperiksa kantor pusat Jakarta karena mau jadi japurut suruhan cina singapur merekayasa fitnah palsu. Baca publikasinya baru nanti kulihat masih bisa nggak muncung katak bawah tempurung Tapsel mangap?

  11. Lho, kok aneh? Aq plus keluarga jadi turis lokal Jakarta, Bandung, Jokya, Bali dan sesekali patentengan di Mabes Polri, hasil dari mana? Dari huta munu khan? Kalian sendiri cuma becus berkerak dari lahir sampai mampus terpuruk di bustak Tapsel, nonton orang lain hilir mudik ngangkut SDA Tapsel, bisa apa kalian selain ngelindur nyeracau? Bodoh kali nikmati hasil di kampung kalian, entertainment apa yang ada disana?
    Mulai dari dulu pengeruk SDA Mujur Timber sampai kini Aseng Naga di Siais, Samukti Karya Lestari di Muara Batang Toru dan terakhir Toba Pulp Lestari di Angkola, ada nggak dari kalian jagoan kombur lopo yang bisa menyentuh? Datang aq nyikut nendang pengeruk SDA Tapsel, eeh malah si penonton sibuk ngoceh pamer dengki.
    Udahlah, Tapsel itu masih diatur Jakarta. Tonton aja dulu dari jauh kerja orang di Jakarta dan jangan lupa dengar juga kabar sayup orang nikmati hasilnya di Jakarta.
    Bye bye dengkung kodok di bawah tempurung Tapsel, tokh sampai kini tampang jidat si Amir dan Marunifu tak dikenal orang di Tapsel, apalagi Jakarta?

  12. Mor.. kau cucu perantau tapsel yg tak berhasil dan tak ada guna, kalau kau merasa berhasil di rantau mestinya kau duduk manis di Tapsel menikmati hasil perantauanmu, bukan malah jadi penjajah ! hahahahahah…. akhirnya kau sendiri jadi ampas di Tapsel.

  13. Niff,
    Mereka ada adat kepatutan. Bukan sembarangan. Jadi mana mungkin mereka mengotori tangan mereka dengan meringkus “teroris hutan” di kantor pusat mereka. Lain halnya kalau di luar, misalnya saat lebaran di Sidimpuan. Gak caya? Coba aja, bos!

    maruhoeta.

  14. Soal isue DPO? Lho aq jumpa penyidik Perwira hebat Reskrimsus Poldasu AKBP Teguh Yuswardi, Kompol Ridwan Simatupang AKP Jerri Sianturi di Bareskrim, kok mereka tak ada yang tangkap gari aq? Tanyalah sama mereka, suruh para wartawan konco kalian ke Medan wawancarai Dit Reskrimsus Poldasu. Jangan seperti touk kodok kurap di bawah tempurung, suaranya hebat keras, muncungnya tampangnya ngumpet tak pernah nongol.

  15. Marunifu dan Amir nama gadungan plus marga bajakan. Dengki iri lihat reputasi orang lain lantas sibuk pamer gut-gut. Selain itu apa bobot, prrestasi? Nothing else but only pagodang baba sajo, lenyap tak ada yg hilang, hadir takkan terbilang. Ngajak pers lokal ke Jakarta? Aih malu-maluin, Di tingkat lokal aja intelektual dan mental pas-pasan, mau ke Jakarta? Dibilang nanti bawa sampah ke Jakarta.
    Aq emang cucu perantau Tapsel yag kini balik menjajah ke Tapsel, sama dengan para pemimpin bupati-bupati yg kalian pilih, semua orang perantauan. Karena apa? Para perantau bibit BERNAS mampu bertarung hidup diuar Tapsel. Tanya: Klu yg Bernas dah habis keluar Tapsel, yg tinggal apa? Ya AMPAS seperti kalian. Selamat kombur lopo para Ampas, semoga makin bonom di Tapsel.

  16. Komentar Amir: “Kenapa Mornif gak bawak wartawan lokal ke jakarta ikut rapat agar bisa menilai obyektif ? kalau kau menilai sendiri pesong namanya itu bung. inilah kau susahnya kalau rangkap status. yang kena perkara kau, yang berbuat kau, yg buat berita kau, yang ekspos berita kau, yang komentar kau, persis penjual lontong sayur di sangkumpal bonang. Belanja, masak, menyajikan, terima duit dan cuci piring, buang sarop sendiri…. gimana awak mau percaya ?”

    Komentar maruhoeta:
    1- morniff syur sendiri…., merasa hebat sendiri, menang sendiri.
    2- morniff masih d.p.o, inda bisa mulak ari rayo tu huta, mabiar nitakkup. kasihan keluarga. sobar mada, ate inang! Bung Amir, bantu ma jolo keluarga on da, kahanggitta dei i.

    salam. maruhoeta.

  17. Mornif ini orangtua yang harus diperhatikan haus pujian…gelar perkara di Mabes Polri dia dramatisir seolah-olah dialah pemegang panggung. para Kombes ( kolonel ) peserta rapat seolah-olah terbuai, diam membisu, terpesona dengan uraian seorang Mornif. duh… betapa hebatnya kawan ini padahal setiap orang bisa punya versi masing-masing. Kenapa Mornif gak bawak wartawan lokal ke jakarta ikut rapat agar bisa menilai obyektif ? kalau kau menilai sendiri pesong namanya itu bung. inilah kau susahnya kalau rangkap status. yang kena perkara kau, yang berbuat kau, yg buat berita kau, yang ekspos berita kau, yang komentar kau, persis penjual lontong sayur di sangkumpal bonang. Belanja, masak, menyajikan, terima duit dan cuci piring, buang sarop sendiri…. gimana awak mau percaya ? ah.. jangan2 mornif yg ini hantu soalnya dalam daftar hadir tak ada namanya sebagai peserta. hikkkk….. hikkkkk…. hikkkk…..

  18. Pak Agoes, kita sepakati dampak Tpl itu luar biasa jelek di Tapsel, yang saya soroti adalah aktivitas Mornif dan lsm kerupuk jangenya yang tak seimbang. mornif terkesan punya standar ganda. tengoklah betapa hebatnya dia membela masyarakat di desa pargarutan dolog sana. dia urai semua peraturan kehutanan luar kepala ( dia ini penghapal tapi bego dalam pemahaman ! ) motifnya jelas ada bisnis tebang dan jual kayu nya disitu. “nadong na perei..perei da. Tapi …… dia dan lsm nya bagai tikus basah menghadapi pemkab di desa tolang janjimauli. Apa dia peduli jeritan masyarakat distu ? dia bilang kepemilikan masyarakat disana tak ada bukti legalitasnya. Fuck… and Fuck for you Mornif ! makanya dia main land clearing disana dan punya ” bargaining position” dengan Pemkab . jadi apa beda Tpl dengan Mornif ? sama-sama brutal dan buas. Marasok ho Mornif ulang merasa ma hebat tu …

  19. Komentator nama gadungan ¨marunifu¨, kau ini orang udik atau ngerti bahasa? Baca ulang berita, simak daftar absensinya. Legalitas TPL dah diuji di Gelar-perkara oleh Rowassidik Bareskrim Rabu 26/6-2013 di Gedung TNCC Lt-12 Mabes Polri. Tim penguji 4 Kombes dari Bareskrim, Divkum, Divpropam, Irwasum. Tim Dit Reskrimsus Poldasu + 3 staf TPL bungkem melempem tak mampu bantah paparan yuridis Dir lsm Alarm bahwa legalitas TPL masih sementara belum final definitif tidak berkekuatan hukum mengikat. Bagi IQ ¨jongkokmu¨ silahkan taqlid yakini legalitas TPL, bagi pakar dengar ocehan asbunmu dianggap cocoknya si komentator dibuang ke tong sampah.

  20. Apapun alsannya .. yg harus dikedepankan adalah moral dan niat untuk membangun kemaslahatan ummat manusia.. mari duduk dengan kepala dingin dan analisa baik2 dampak keberadaan TPL ,, apakah menguntungkan atau merugikan ummat manusia secara umum (rakyat) tentu dgn analisa yg obyektif dan berwawasan jauh kedepan sampai kegenerasi berikutnya…

  21. Niff,
    Aku kutip tulisanmu ini, “…Negara kau ini anut azas legalitas, mana bukti surat dan bukti pisik hak kepemilikan turun temurun? Ku cuma klaim turun temurun Ninna Tu Ninna, itu nggak laku…”
    Kalau soal legalitas, tanyalah TPL. Jangan coba bermuka dua, ya!

  22. Emang benar Al Fahmi, bahwa si Amir Hutasuhut cuma seekor pengecut topeng nama samaran. Dan opininya memang nihil data, karena tebang kayu rakyat bisnis terbuka saling menguntung, tak ada yang terselubung disini karena sebelumnya sudah ada laporan tertulis ke pejabat kompeten. Soal tanah Desa Tolang, sorry aja dugaan picik pemikiran cupat otak kerdilmu ngawur ngaco. Aq tak pernah urusan bisnis tanah, observasi dulu ke lapangan, himpun data lengkap, baru kemudian berkoar buka bacot.
    Aq dapat kerja land clearing bukan cara menjilat kekuasaan seperti banyak kelakuan mahluk-mahluk sejenismu.Bargaining positionku di mata Pemkab yang tak kau miliki, percuma kau gunjingi, itu hanya pamer dengki gut-gut si japurut, Penilaian publik klas kacangan seperti kau? Apa pengaruhnya samaku? Mau jungkir nungging kau menilai, sampai mampus pun mulutmu membuih berkoar-koar, silahkan saja. Tokh pamorku, rezekiku bukan kau yg ngatur.

  23. ah kau Mornif…. , bunglon kanan kiri oke, di pargarutan dolok dan sekitarnya itupun karena kau ngejar profit dari masyarakat kau pegang kuasa untuk menebang dan menjual hutan rakyat artinya ada bisnis terselubung yang kau lakoni disitu. sama halnya di Tolang… jelas ada kepentingan bisnismu disitu. Pejabat-pemkab yang sering kau caci maki itu justru memberi peluang besar sama kau dengan dalih land clearing. Kau boleh bangga atas pintar dan kehebatanmu tapi publik juga bebas menilai siapa kau sesungguhnya. You are very bad and cunning !

  24. si Amir manusia baru melek ya? Negara kau ini anut azas legalitas, mana bukti surat dan bukti pisik hak kepemilikan turun temurun? Ku cuma klaim turun temurun Ninna Tu Ninna, itu nggal laku. Masyarakat di sekitar Tolang Janjimauli tak ada yg datang minta tolong bantuanku, mereka sibuk sama si Bangun Siregar, SH, ya lihat aja apa hasilnya. Klu di Pargarutan Dolok Si Amin Srg dan Kelompok Tani Simatoktong nggak gengsi berulang kali datang ke rumahku. Sorry aja, aq nggak tawar jasa.
    Kau ngoceh cuma di forum ini thok yg mirip tongkar lopo, di forum lain mampu nggak? Aq biasa nuding di depan si Syahrul bupatimu itu, di depan siapapun di republik ini. Di depan Gelar Perkara Mabes Polri oun kutuding para pejabat Polda Sumut dan managemen Pt TPL, sementara Syahrul, Aldin dan semua aparat bawahannya ciut mengkeret monjap di Tapsel.
    Kau dan para komentator gaya lopo lain di forum ini, apa yg sudah kalian perbuat? Ngecap asbun doang?

  25. Hei Achmad Mornif bangga kali kau bilang bahwa pemkab ngasih uang tali asih Rp. 20 jt per hektar, itu lahan pertapakan ktr bupati sdh dikuasai turun temurun oleh masyarakat. apa karena kau “punya kontrak kerja dengan Pemkab” untuk menebang kayu dilahan masyarakat sehingga harapanmu dimudahkan semua ? kau kan ahli “menghapal” peraturan kehutanan, kenapa hal yang sama tidak kau lakukan terhadap masyakat pemilik lahan disekitar tolang janji mauli ? di desa hutabaru pargarutan dolok kau berjibaku full dengan TPL tapi di Tolang kau jadi JINAK menghadapi Pemkab ? ( karena kau punya Kontrak bisnis ? ) kau pakai standar ganda Mor …naluri mu membela masyarakat cuma didasari atas kepentingan bisnismu, namamu kan achmad yang dapat dipercaya tapi kog jadi drakula ? salah amangmu ngasih nama kau itu.

  26. saya jadi kasihan lihat anda -anda ini ,,punya kemampuan tapi tidak di salurkan ,, nanti jadi penyakit lae,,,, hahahaha

  27. hahahaha,,,, si amir … marunifu … orang yang sama pake nama palsu ,, anda ini memang cuma bedogol yang punya iq jongkok dan penakut kasi tahu nama asli … hey bung kalau anda anda berani tunjukan nama asli anda ,,, gaya anda ini sudah ketinggalan jaman . kalau tapsel di huni orang orang sperti anda ini pantas gak bisa maju mengikuti jaman … mungkin TV anda di rumah masih TVRI ya ,, hahahaha .. sae horas lae

  28. Kok awam minim informasi minus observasi kemaruk obral opini?
    Satu persatu layak juga dikuliahi :
    1. Roy Siregar: Tak usah repot papar substansi, sample simple aja beda Pemkab (bukan Pemda istilah era Orba) kasi uang tali asih Rp. 20 juta/Ha. TPL? Main paksa gratis nihil segobangpun.
    2. Marunifu Hts (?) : Baca ulang teks berita, tebang jual kayu utk biaya land clearing, tiada sehuruf pun sebut kayu utk bangun kantor. Biar jelas terbaca teks berita, pakai aja kaca pembesar.
    3. Amir Hts: Ni orang kacau benar analoginya, si Fahmi nggak ada hubungan kerja sama rakyat dan sama Pemkab kok dianggap figur identik aku? Ngawur deh kamu. Soal aku tebang jual kayu rakyat, ya tanya aja si rakyatnya berapa dia terima fee, kok repot?
    At last but not least, jangan cuma baca 1 berita tanpa penguasaan informasi, data dan fakta secara komprehensif, mau pamer obral opini awam hanya lantaran mata dan tangannya ngerti IT.

  29. pak morniff bilang penebangan dan penjualan kayu pertapakan kantor bupati adalah untuk bangun kantor bupati, bukan untuk kepentingan pribadi.
    jadi, dana bangun kantor bukannya dari apbn+apbd?
    kpk boleh telisik juga, ya

    maruhoeta

  30. tau persis… al fahmi ini gaya siapa… hahahahahah… susah ditebak, terkadang dia mencaci maki si “Pemda” eh… ternyata punya hubungan asmara pulak dia sama si “pemda” dalam bentuk kontrak kerja. hahahahah…..hasil land clearing… untuk biaya bangun kantor. Semprul !!!!!! bila orang komentar dibilang anteknya TPL ???? kalimat siapa yang doyan begini ???? oppu i do i ? disana dia berjuang mati-matian membela hutan rakyat agar jangan disentuh hantu tpl berperkara seperti sekarang ini jadilah karena dia hapal luar kepala tetek bengek peraturan kehutanan walau sering ngawur, tapi disini justru dia pegang kontrak untuk menebang dan menjual habis hutan milik rakyat untuk dijadikan kantor bupati, betul-betul otaknya kotor ! semua demi kepentingan pribadi. percaya apa tidak.

  31. hey bung amir : saya tidak tersentil dan tidak punya hubungan apa apa dengan pernyataan di atas tapi yang saya maksud disini adalah keberdaan pt TPL bodat itu harus angkat kaki dari sumut …jadi siapapun anda ini saya pikir anda ini cuma antek dan anjing peliharaan nya TPL bodat ..

  32. Apa yang salah dari komentar Feber ? ada ” yang panas” dan sipengusaha pejuang rakyat yang berkedok sebagai aktivis tersentil rupanya.

  33. Si Feber Sormin kok kali ini komentarnya rancu? Selain “lari” dari konteks topik berita, terminologi kata korupsi juga irrelevan. Dari berita-berita sebelumnya diketahui proyek Land Clearing tsb non APBD bahkan nihil sumber dan pemerintah. Pemkab c/q BUMD tak punya anggaran dana utk LC, modal swasta kelola semuanya, malah selain BUMD terima lahan bukan lagi LC tapi Clear Land Use secara gratis malah dapat pula fee. Mana anggaran pemerintah/negara yg dikorupsi? Emangnya jika swasta berbisnis atas dasar gentle agreement lalu dapat profit, apa tak boleh? Kalau gitu, jadi saja warganegara komunis kerja gratis sama penguasa.

  34. hey bung feber YTH : statement anda ini gak jelas dan saya pikir lari dari konteks permasalahan jadi saran saya itu sebaiknya anda saja cari sendiri rezeki anda, tidak perlu anda urusin usaha orang lain… intinya disini adalah PT TPL biadab harus angkat kaki dari Tapsel bila perlu dari Sumatera Utara ..

  35. Kalimat: “Terbantah di Gelar Perkara sewaktu disampaikan data ARM Hutasuhut pegang kontrak kerja dengan BUMD Pemkab Tapsel Pt Tapsel Membangun (TSM) untuk menebang dan menjual kayu guna menjadi sumber biaya Land Clearing 28 Ha areal lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel di Desa Dano Situmba.”

    Statment ini, harusnya menjadi catatan penting bagi PEMDA TAPSEL khususnya bir Hukum Pemda Setempat yang sepertinya terbawa dalam sidang perkara tersebut dalam sajian diatas.

    Apakah benar perencanaan pembangunan Kantor Bupati Tapsel direncanakan atau didukung atau dibuat demikian/ dibiaya dari hasil penebangan Hutan di Tapsel….?

    Kalimat demi kalimat di atas sangat bermakna untuk membasmi Korupsi di Tapanuli Selatan, termasuk bila ada Pengusaha yang terlibat dalam KKN dengan PEMDA, wajib di tindak lanjuti secara hukum.

  36. Usir PT TPL dari Tapsel ,,jangan sampai warga Tapsel jadi sengsara karna TPL.. pemkab Tapsel harus pro rakyat jangan mau jadi piaraan nya TPL… jangan sampai negara rugi dan rakyat jadi sengsara ..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*