Gempar Tuntut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Hukum Penjahat Kehutanan

Padangsidimpuan,  Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) yang merupakan aliansi elemen mahasiswa di Kota Padangsidimpuan (Psp) menuntut Pengadilan Negeri (PN) Psp untuk tidak mau diintervensi serta menghukum tegas dengan benar dan adil pelaku kejahatan kehutanan yang sedang disidang di PN-Psp.

Tuntutan berwujud aksi demo sekitar seratusan massa Gempar pada hari Senin (28/5) di Jl. Kapten Koima d/h Jl Sudirman depan Kantor PN-Psp. Dipimpin kordintor aksi Mardan Eriansyah Siregar bersama kordinator lapangan Suryadi melakukan orasi dengan membentang sejumlah spanduk antara lain bertulisan Hukum Penjahat Kehutanan Tak Pedulki Aparat, Pejabat dan Konglomerat; Kejahatan Kehutanan Extra Ordinary Crime, Tak Peduli Penguasa dan Pengusaha; Semua Orang Sama Kedudukan di depan Hukum, Rakyat Selalu Terbenam, Pejabat Penguasa Mesti Dihukum.

Berlanjut orator Gempar membacakan Pernyataan Sikap agar PN-Psp tindak tegas pelaku kejahatan kehutanan yang telah merusak upaya penegakan hukum serta agar PN-Psp memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kehutanan.

Akibat aksi demo Gempar tsb, akhirnya sidang perkara kejahatan mantan Kadishut Tapsel Sahgiman Siregar bersama komplotannya cukong Herry Jusman yang didakwa telah memalsukan dokumen angkutan kayu, yang dijadwalkan sidang pemeriksaan saksi-saksi dari Dishutpropsu terpaksa ditunda sampai hari Selasa minggu depan. Sementara Ketua PN-Psp, Sahlan SH beserta majelis hakim perkara kejahatan kehutanan Faisal, SH terlihat bertahan di dalam kantornya enggan menerima pengunjukrasa.

Baca Juga :  Pembangunan Jalan Kecewakan Masyarakat

Terakhir setelah orasi selama 1 jam, aksi demo berhenti setelah Wakapolres Psp Kompol Maradolok Siregar yang mengaku suruhan Kapolres Andi S. Taufik menyetop aksi demo berdalih belum ada izin dari Polres Psp ataupun belum ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan Unjukrasa.

Sikap tindak Polres Psp menyetop demo dengan dalih belum ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan Unjukrasa, dikomentari sinis aktifis LSM ALARM, AR Morniff. “UU Unjukrasa hanya mengatur kewajiban para pengunjukrasa untuk memberikan surat pemberitahuan 3 X 24 jam sebelum jadwal aksi demo. Yang penting Gempar sudah kasi surat pemberitahuan dan ada tekenan petugas Polres Psp yang terima surat Gempar tsb. Tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan Unjukrasa adalah kewajiban polisi untuk menerbitkannya. Dan bukan kewajiban pengunjukrasa untuk mendapatkannya”, ketus AR Morniff.

Sementara kalangan pers, perngamat dan masyarakat kini masih memantau terus sampai sejauhmana kepedulian PN-Psp menanggapi kritik Gempar selaku elemen masyarakat dalam perkara kejahatan kehutanan yang dilakukan Terdakwa mantan Kadishut Sahgiman Siregar bersama Herry Jusman. (ARM-H)

gempar 1 Gempar Tuntut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Hukum Penjahat Kehutanangempar 2 Gempar Tuntut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Hukum Penjahat Kehutanangempar 3 Gempar Tuntut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Hukum Penjahat Kehutanangempar 4 Gempar Tuntut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Hukum Penjahat Kehutanan

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*