GMPP Kembali Demo ke Kantor Bupati, Desak KPK Tangkap Bupati Palas Ali Sutan Harahap

Koordinator Aksi Zainal Abidin Hasibuan sedang berorasi di depan Kantor Bupati Palas, Kamis (12/12) kemarin.

Palas – Pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang merupakan daerah otonomi baru (DOB), yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan lahirnya UU RI NO. 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Propinsi Sumatra Utara, bahwa utk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatra Utara pada umumnya dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunanan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Setelah berjalan selama lebih kurang 7 tahun, mulai dari Pelaksana Bupati Palas Soripada Harahap, kemudian masa Bupati Palas Basyrah Lubis, dan Sekarang Bupati Palas Ali Sutan Harahap. Dalam perjalanannya, kabupaten Palas banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Antaralain, dugaan korupsi mantan Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Padang Lawas (Palas) Khoirul Akhir Daulay, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana APBD 2009 sebesar Rp 219.473.375.

Kemudian, kasus dugan korupsi mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Palas berinisial Gusnar Hasibuan yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pengadaan tiga unit mobil fiktif senilai Rp 933.639.000. Kemudian, kasus dugaan korupsi pembangunan Multiyears Rp 216 Milyar Kantor Bupati Palas,yang merugikan negara sekitar Rp 6,7 Milyar yang menjerat 5 orang, yaitu  terdakwa mantan Bupati Palas Basyrah Lubis, terdakwa mantan Kadis PU Palas Chairul Windu Harahap,  tersangka Ketua DPRD Palas HM Rido Harahap, tersangka mantan Bendahara Umum Daerah Paruhum Daulay dan tersangka Pimpro Abdul Hamid Nasution. Demikian Ungkap Koordinator Aksi Zainal Abidin Hasibuan pada demo ke Kantor Bupati Palas, Kamis (12/12) kemarin.

Baca Juga :  Fakta Konflik Lahan Di Padang Lawas (Tobing Tinggi)

Dalam pernyataan sikapnya, Gerakan Masyarakat Peduli Padang Lawas (GMPP) Risman Hidayat Nasution,  yang terdiri dari HIMPID Sumatera Tenggara Irham Bakti Pasaribu, AMMPERA Saharuddin Sahala. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menangkap Bupati Palas Ali Sutan Harahap (TSO) yang diduga menerima aliran dana  korupsi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

SKPD yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan Palas, yaitu korupsi Dana Tamsil Guru PNSD  Tahun 2012 Rp4,5 milyar, korupsi tunjangan profesi guru PNSD Tahun 2012 Rp 14 Milyar, pungutan liar dana DAK Tahun 2012 Rp1,6 Milyar, korupsi berjamaah dana BOS  tahun 2010-2013 Rp4,6 Milyar, yang menerima yang bukan profesi guru sehingga menimbulkan kerugian daerah Rp5,9 Milyar, dan indikasi pungutan liar pasca kualifikasi guru sebesar Rp300 ribu dari 250 penerima untuk tahun 2012.

Dinas Pekerjaan umum Daerah Palas, yaitu dugaan korupsi yang dilakukan dengan cara mengurangi volume proyek sebesar Rp 1,6 Milyar, pengalihan aset daerah sehingga menimbulkan kerugian daerah Rp3,6 Milyar, dan penggelapan PAD Alat Berat PU Palas.

Dinas Kesehatan Palas, yaitu dugaan korupsi DAK sebesar Rp1,6 Milyar, pengelolaan dana ASKES tidak sesuai dengan mekanisme APBD sebesar Rp1,3 Milyar, dan dugaan korupsi dana Jampersal dan Jamkesmas Rp2 Milyar tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011.

DPKAD Palas, yaitu dugaan korupsi dana bantuan ORMAS dan OKP sebesar Rp1 Milyar yang sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Harga Cabai Anjlok Di Madina, Petani Lemas

Setelah berorasi selama sejam, massa membubarkan diri menuju kantor DPRD Palas.  DI DPRD Palas, massa meminta Kapoldasu menangkap Ketua DPRD Palas HM Rido Harahap tersangka korupsi pembangunan kantor Bupati Palas Multiyears Rp6,7 milyar.(tasosa).

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. ribet kali kau pak guru Ali Edi Humala, S.Pd ini ! mau bahasa jurnalis atau bahasa trzan…. yg penting gaung nya itu lho ! betul gak si Ali Sutan Harahap korupsi. Kalau betul ya, ini info buat aparat hukum …. kalau fitnah ya tangkap saja si pembuat berita si Tarsosak eh tasosa.

  2. Bagimana bapak ini sebagai jurnalistik ?,mana ada dalam bahasa jurnalistik ” inisial dengan menyebutkan nama aslinya “,inisial hanya disebut nama singkat seseorang pak,bukan nama aslinya.malu kita sebagai jurnalistik pak kalo pembaca tahu…

  3. Bagimana bapak ???ni sebagai jurnalistik,mana ª?ª dalam bahasa jurnalistik ” inisial dengan menyebutkan nama aslinya “,inisial hanya disebut nama singkat seseorang pak,bukan nama aslinya.malu kita sebagai jurnalistik ?a?? pembaca tahu…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*