GMPP Minta KPK Tangkap Dan Adili Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap (TSO)

Sibuhuan – Gerakan Masyarakat Peduli Padang Lawas (GMPP) melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Padang Lawas, Kamis (14/11). Dalam aksinya para pemuda, masyarakat dan mahasiswa ini mendesak supaya KPK segera menangkap Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap (TSO), yang diduga telah melakukan korupsi puluhan miliar rupiah.

Para mahasiswa yang tergabung dalam GMPP ini juga membentangkan Spanduk bertuliskan KPK Tangkap dan Adili Bupati Palas, juga Spanduk bertuliskan Pejabat Palas Pejudi. Aksi juga diisi dengan acara shalat jenazah didepan kantor Bupati

Koordinator Aksi, Hasnul Hadiansyah Nasution menyeru, “Salam, kami ingin berjumpa dengan bupati kami di Kantor camat barumun ini, setelah Padang Lawas mekar, satupun belum ada kantor SKPD yang berdiri. Mana mungkin padang lawas terbangun kalau didalamnya bersarang koruptor-koruptor”ujarnya

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun menangkap Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap (TSO) dan Koruptor-koruptor lainnya dipalas yang diduga telah mengkorupsi dana APBD Padang Lawas” tambah Hasnul

Adlan yang juga ikut dalam aksi menjelaskan “ ada empat pejabat Padang Lawas yang kedapatan main judi, kami ada bukti Fhotonya, diantaranya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Lindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas), Kabag Ekonomi dan Kabag Pembangunan Padang Lawas” ungkapnya

Ia juga menyeru meminta Bupati Padang Lawas untuk menemui mereka, namun Asisten I Bidang Pemerintahan, Gunung Tua Hamonangan yang mewakili Bupati untuk menjumpai para pengunjuk rasa menjelaskan bahwa Bupati tidak sedang dikantor dan sedang kelapangan untuk meninjau pembanguna proyek bersama dengan Kepala Dinas Pembangunan Umum dan Pertambangan Energi Palas.

Sayangnya pengunjuk rasa hanya ingin menjumpai Bupati Padang Lawas TSO dan Bukan Asisten “ kami hanya ingin bertemu dengan bupati, bukan asisten” seru Hasnul

Baca Juga :  BAH....PAGAR AHA DO I AMANG.....???? untuk Renovasi Pagar Istana Presiden Butuh Biaya 22,5 Milyar....

Para pengunjuk rasa tidak percaya bahwa Bupati tidak didalam, mereka memaksa masuk untuk memastikan. “Bupati Padang Lawas Pecundang, banci, tidak berani menjumpai rakyatnya” ujar Adlan Hamidi yang juga ikut dalam aksi

Sempat dorong-dorongan dengan pihak polisi karena tidak di izinkan masuk, namun akhirnya pengunjuk rasa bernegosiasi untuk dua orang perwakilan meninjau masuk kedalam kantor. Dan memang Bupati tidak sedang ditempat.

Dalam aksi, Adlan Hamidi yang juga dari Pemuda Demokrat Indonesia Padang Lawas menjelaskan dan merincikan dugaan korupsi Padang Lawas tahun2012 : “dugaan Korupsi di RSUD Padang Lawas yang dilakukan dalam pengelolaan Askes sebesar Rp 1,3 M yang tidak melalui mekanisme pengelolaan APBD, dugaan Korupsi pengelolaan jamkesda dan jamkesmas Sebesar Rp 3,32 M, tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas No. 21 Tahun 2011, dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Kab. Padang Lawas, dugaan Korupsi dana Tamsil Guru PNS Tahun 2012, senilai Rp 4,24 M, dugaan Korupsi dana Tunjangan Profesi Guru PNS Tahun 2012 sebesar Rp 14,47 M, dugaan Korupsi dana DAK pendidikan Palas tahun 2012 sebesar Rp 1,60 M, dugaan Korupsi Pemberian Tunjangan Insentif Guru Rp 5,90 M, dugaan Korupsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, diduga ada penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 1,38 M yang diturunkan kepada 69 Koperasi, dan diduga 69 koperasi tersebut tidak benar adanya” ujar Adlan

Lanjutnya “dugaan Korupsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Padang Lawas, dugaan Korupsi Dinas PU Padang Lawas dan dugaan Korupsi Dinas PPKAD Palas, juga harus segera diperiksa KPK” lanjutnya

Setelah dari Kantor Bupati Padang Lawas, aksi unjuk rasa dilanjutkan ke Sekretariat DPRD Padang Lawas. Namun disana juga Ketua DPRD Padang Lawas H. Ridho tidak bersedia menjumpai pengunjuk rasa.

Baca Juga :  Nyaris Tersandung, MU Balik Pukul Blackpool

Dorlansyah hasibuan selaku Pembina Pemuda Demokrat Indonesia Kab. Padang Lawas menyampaikan orasinya didepan Gedung DPRD Palas “anggota dewan yang terhormat yang duduk di Gedung Olah Raga Kab. Padang Lawas ini seharusnya malu, karna 16 Kabupaten/Kota dari seluruh indonesia yang belum melaporkan Perda APBD termasuk Padang Lawas” Tandasnya.

Aksi juga meminta Kajati Sumut Segera Periksa dan Adili Oknum berinisial “OH” yang juga orang dekat Bupati Padang Lawas

Karena Ketua DPRD Palas tidak bersedia menjumpai pengunjuk rasa, mereka membubarkan aksinya dan berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar dan massa yang lebih banyak pada Senin (18/11) mendatang. (Tasosa)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*