Golkar Akan Habis-habisan Bela Nurdin

Jakarta – Nurdin Halid pernah sesumbar kemenangan Tim Nasional (Timnas) adalah kesuksesan dirinya dan Partai Golkar. Saat itu Timnas Sepakbola Indonesia sukses bertarung pada laga AFF 2010.

Meski Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sudah membantah dan menyatakan tidak ada kaitan antara PSSI dengan Golkar, pernyataan  Nurdin diyakini banyak kalangan merupakan bukti PSSI telah dijadikan alat politik Golkar.

“PSSI, kalau di AD/ART merupakan alat perjuangan untuk bangsa, oleh Nurdin diubah menjadi alat perjuangan untuk partai,” kata pengamat bola Tondo Widodo.

Kini ketika pemerintah lewat Menpora Andi Alfian Mallarangeng tidak mengakui Nurdin serta akan membekukan dana PSSI itu, politisi Golkar pun memberikan pembelaan.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso misalnya, meminta kepada semua pihak untuk menahan diri atas kisruh di PSSI ini. Termasuk soal pembatalan Kongres PSSI dimintana dikembalikan kepada aturan internal di federaso sepakbola nasional ini. “Agar mengembalikan kepada PSSI sendiri untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan rumah tangganya sendiri,” kata Priyo beberapa hari lalu.

Lalu Wakil ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz yang juga politisi Golkar menyoal penghentian dana untuk PSSI. Bagi Harry, Menpora tidak bisa membekukan dana PSSI. “Menteri enggak bisa stop, kecuali sifatnya teknis, bukan substansi. Kalau sudah disetujui APBN, bahkan Presiden pun tidak dapat menghentikannya, apalagi menteri,” kata Harry.

Save Our Soccer (SOS) sudah memprediksi Golkar pasti akan cawe-cawe membela Nurdin Halid. Sikap Nurdin yang meminta Andi dicopot dan akan menempuh jalur hukum diyakini telah mendapat restu Golkar. “Kepentinganya satu untuk 2014. Jadi jika timnas Malaysia misalnya dipersiapkan untuk Piala Dunia 2014, Sepakbola kita justru dipersiapkan untuk Pemilu 2014. Ironis bukan?” kata Apung Widadi dari SOS.

Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Ari DP mengakui memang banyaknya kepentingan partai politik di dalam kasus PSSI ini. Kepentingan itu bukan hanya terkait adanya kader Partai Golkar di PSSI, tapi alasan politik ekonomi berkaitan dengan sepakbola. Maka Ari pun memprediksi Golkar akan habis-habisan melawan pembekuan PSSI.

Baca Juga :  Kisruh PSSI, Pertarungan Golkar & Demokrat

“Dalam konstelasi seperti ini Golkar akan habis-habisan, tapi tidak dengan cara perlawanan formal, tapi mengambil strategi informal. Misalnya, kenapa Nurdin Halid masih berani melawan, ini tentinya ada dukungan politik dari Golkar,” urai Ari.

Pembekuan PSSI, lanjut Ari, tentunya akan dipersoalkan para politisi Partai Golkar, khusus soal kewenangan pemerintah yang membekukan organisasi sepakbola itu. Dan implikasi bagi anggaran.”Nurdin akan mengekspose kekhawatiran mandegnya LSI dan lain-lainnya, ini tentu didukung Golkar,” imbuhnya.

Namun Partai Golkar tidak akan secara formal memberian dukungan kepada Nurdin. Tetapi para politisi partai ini akan membela dengan cara membentuk opini publik seperti soal anggaran di DPR. Nurdin Halid pun mengakui bila sejumah politisi partainya banyak yang mendukungnya. “Kalau secara pribadi, beliau-beliau memberikan aspresiasi dan keprihatinan kepada saya. Kesetiakawanan diberikan kepada saya. Tapi bukan secara institusi dan kepemimpinan Partai Golkar, dan saya memang tidak meminta itu,” kata Nurdin.

Selain politisi Golkar di tingkat pusat, perlawanan juga diprediksi akan dilakukan kader Golkar yang banyak menjadi Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI di daerah. Namun Nurdin membantah anggapan tersebut. Menurut Nurdin, dukungan sebenarnya bukan hanya dari pengurus PSSI daerah yang berasal dari Partai Golkar, tapi juga partai lainnya.

“Itu nggak betul. Anda perlu tahu, saya sebutkan satu persatu pengprov-pengprov itu seperti di Pulau Jawa, DKI Jakarta itu Partai Demokrat, Jawa Tengah Partai Demokrat, Jawa Barat Partai Golkar, Jawa Timur swasta, DIY itu PDIP, Bali itu PDIP, Banten pensiunan PNS,” jelas mantan narapidana kasus korupsi itu.

Nurdin pun merinci pengurus Pengprov PSSI di NTB yang dijabat kader PBB, NTT (PDIP). Sumut dijabat pengusaha swasta, Aceh dijabat pegusaha swasta, Sumbar dijabat mantan pensiunan Sekda, Sumsel dijabat pengusaha, Lampung (Partai Demokrat), Riau Daratan (Partai Golkar), Kepulauan Riau (PAN), Babel dijabat pengusaha. Kaltim dijabat mantan walikota dari Partai Demokrat, Kalteng (PDIP), Kalbar (Partai Golkar), Kalsel dijabat pengusaha, Sulsel (Partai Golkar), Sulbar (Partai Golkar), Sulteng (PAN), Sulawesi Tengah (Partai Golkar), Gorontalo dijabat Gubernur, Sulut dijabat anggota polisi, Papua dijabat  Gubernur, Papua Barat seorang pejabat.

Baca Juga :  SBY Tantang Penyebar SMS Fitnah Untuk Muncul

“Coba hitung berapa Partai Golkar. Rata-rata semua mendukung saya. Waktu KSN di Bali dari 33 Pengprov, yang dukung saya 31 Pengprov. Kemudian sekarang banyak yang minta maaf, karena mereka dipaksa dan terancam,” ujar Nurdin.

Pengamat bola Khusnaeni mengimbau pemerintah tidak perlu terpengaruh dengan perlawan Nurdin dan Golkar. Saat ini yang terpenting, pemerintah fokus saja pada tindakan atas keputusan yang sudah dibuat. Keputusan resmi Menpora membekukan PSSI kini ditunggu banyak pihak, menteri terkait dan pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya.

“Maka apa yang sudah dinyatakan harus segera ditindaklanjuti, harus segera kongkret, bukan hanya pernyataan tapi tindakan nyata, harus menuangkan dalam keputusan formal pemerintah,” kata Khusnaeni. (detik.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*