Gugatan Sengketa Pemilukada Kota Siantar Ditolak – MK Kukuhkan Hulman-Koni

57183967debe9f9c5beb1fe8eef8d99875d90ed Gugatan Sengketa Pemilukada Kota Siantar Ditolak MK Kukuhkan Hulman Koni
DIKUKUHKAN- Pasangan Hulman Sitorus SE-Drs Koni Ismail Siregar (HOKI) yang kemenangannya di Pemilukada Pematangsiantar dikukuhkan MK, Senin (18/7).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pemilukada Kota Pematangsiantar yang diajukan tiga pasangan calon, yakni Mahrum Sipayung-H Evra Sassky Damanik, pasangan Moh Heriza Syahputra-Horas Silitonga, dan pasangan RE Siahaan-Burhan Saragih. Putusan MK tersebut sekaligus mengukuhkan kemenangan pasangan Hulman Sitorus SE-Drs Koni Ismail Siregar (HOKI) dalam Pemilukada Pematangsiantar.

Berkas putusan ketiga pasang penggugat dipisah, dan dibacakan secara bergantian. Gugatan pasangan Mahrum-Evra mendapat giliran pertama untuk disidangkan.

Majelis hakim MK menjelaskan alasan penolakan gugatan Mahrum-Evra karena pengajuan gugatan ke MK melampaui batas waktu alias terlambat.

“Permohonan pemohon melampaui tenggat waktu yang ditentukan. Pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan. Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” demikian Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD, saat membacakan putusan sengketa Pemilukada Kota Pematangsiantar di gedung MK, Jakarta, Senin (19/7).

Dijelaskan hakim, karena pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar dilakukan 15 Juni 2010, maka batas akhir pengajuan keberatan ke MK harus diajukan paling lambat tiga hari setelahnya, yakni 18 Juni 2010. Namun, permohonan gugatan baru disampaikan ke MK pada 21 Juni 2010 pukul 11.30 WIB.

“Sehingga permohonan melewati tenggat waktu,” ujar Mahfud.

Selanjutnya, hakim MK membacakan putusan sengketa yang diajukan pasangan Moh Heriza-Horas. Tanpa mau berpanjang lebar membacakan putusan, Mahfud langsung menyebutkan persoalan yang muncul juga sama, yakni keterlambatan pengajuan gugatan ke MK.

Sama persis, gugatan pasangan ini juga baru diterima MK pada Senin, 21 Juni 2010 pukul 11.30 WIB. “Jadi, sama dengan putusan nomor perkara 61 (perkara yang diajukan Mahrum-Evra, red),” kata Mahfud. Selanjutnya, dengan lugas Mahfud mengatakan, “Permohonan pemohon tidak dapat diterima.”

Pembacaan putusan dilanjutkan untuk gugatan yang diajukan RE Siahaan-Burhan. Lagi-lagi, dengan cepat Mahfud mengatakan, kasusnya sama saja.

“Hanya ada perbedaan sedikit,” kata mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

RE Tarik Berkas

Lantas Mahfud menjelaskan, Senin (19/7), MK telah menerima surat dari pasangan RE Siahaan-Burhan, tertanggal 17 Juli 2007, perihal penarikan perkara dan berkas permohonan, yang ditandatangani Martin O Simanjuntak SH selaku kuasa hukum pasangan itu.

Kuasa hukum yang baru itu, menggantikan tim kuasa hukum sebelumnya dari Fadillah Hutri Lubis & Partners. Hanya saja, permohonan pencabutan gugatan itu ditolak hakim. Alasannya, kata Mahfud, karena MK telah memeriksa dan mengambil putusan melalui rapat musyawarah hakim MK pada Jumat, 16 Juli 2010, yang dibacakan dalam persidangan kemarin. Hasilnya sama, yakni gugatan ditolak.

Khusus mengenai pengajuan gugatan, juga dinyatakan terlambat, yakni baru masuk ke MK Senin, 21 Juni 2010 pukul 16.45 WIB.

Karena pengajuan gugatan telat, hakim MK tidak membahas pokok materi gugatan. Sebelumnya, pada persidangan perdana 2 Juli 2010, ketiga pasang penggugat kompak minta majelis MK memutuskan Pemilukada Pematangsiantar diulang.

Saat itu, pasangan Mahrum-Evra dan Heriza-Horas mempersoalkan keabsahan ijazah SDN 6 Tahun No 4 RK Pematangsiantar yang digunakan Hulman Sitorus sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran calon ke KPU Pematangsiantar. Ijazah SLTP Hulman yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Bumiputera Pematangsiantar juga dipersoalkan kedua pasangan tersebut.

Baca Juga :  Penjelasan Menteri BUMN Soal Krisis Listrik Di Medan dan Sumut

Sedangkan gugatan pasangan RE-Burhan mempersoalkan ijazah Hulman. Dia juga mempersoalkan izin atasan dari Koni Ismail Siregar sebagai PNS yang ikut maju di pemilukada. Hanya saja, tak satu pun materi gugatan yang diulas hakim MK. Dengan putusan ini, pasangan Hulman Sitorus-Koni Ismail Siregar sudah sah menjadi pemenang Pemilukada Pematangsiantar.

“Kami akan segera menyurati DPRD terkait keluarnya putusan ini, untuk melanjutkan tahapan pemilukada,” kata anggota KPU Pematangsiantar, Mangasitua Purba kepada koran ini usai sidang.

Mangasi mengaku baru tahu ada pencabutan berkas gugatan dari RE Siahaan-Burhan saat sidang ini.

“Sama sekali saya tidak tahu. Baru sidang tadi saya tahu,” ujarnya.

Masih kata Mangasi, permohonan gugatan tidak diterima MK karena pemohon menentukan objek gugatan yang salah.

“Selain itu ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh pemohon, yakni penyampaian gugatan pada 21 Juni sekitar pukul 11.30 WIB. Sementara batas waktu penyampaian gugatan 18 Juni,” katanya.

“KPU Siantar berharap dengan adanya keputusan ini semua pihak bisa menerima. Keputusan MK adalah putusan akhir yang tidak memihak dan tidak bisa diganggu gugat. Semoga dengan hasil ini Siantar semakin kondusif dan menjadi pembelajaran bagi semuanya,” paparnya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar, Rajaingat Saragih mengatakan, gugatan yang dilayangkan 3 pasangan adalah hal wajar.

“Dalam persidangan, ada pihak pemohon dan termohon, dan keduanya memiliki peluang yang sama dalam memenangkan sidang di MK. Namun terbukti, KPU menjadi pemenang dalam sidang MK, yang artinya proses pelaksanaan Pemilukada Siantar termasuk baik,” jelas Rajaingat.

Rajaingat juga mengatakan, selama proses sidang MK, pihaknya tidak merasa khawatir akan putusan yang akan diambil.

“Tidak ada kekhawatiran. Apa yang harus dikhawatirkan? Toh keduanya memiliki peluang yang sama. Hukum pasti memahami pihak mana yang benar,” jelasnya lagi. (sam/mag-15)

Hulman: Ini Kemenangan Rakyat Siantar

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengukuhkan kemenangan pasangan Hulman Sitorus SE-Drs Koni Ismail Siregar (HOKI) di Pemilukada Pematangsiantar disambut puji syukur oleh keduanya, termasuk tim pemenangan.

Ketua Tim Sukses HOKI, Eliakim Simanjuntak, mengaku terharu mendengar putusan, yang memuluskan jalan jagoannya duduk di kursi Wali Kota-Wakil Wali Kota Pematangsiantar. Dia mengaku langsung memberitahukan putusan ini ke Hulman-Koni, yang kemarin tak hadir di persidangan.

“Mereka (Hulman dan Koni, red) bilang, kemenangan ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan,” ujarnya.

Diakuinya, selama masa persidangan, tetap ada perasaan khawatir. Namun pihaknya tetap yakin pasangan HOKI tetap menjadi pemenang yang sah. Sebab, mereka merasa tidak melakukan kesalahan selama proses pemilukada.

“Kekhawatiran itu tetap ada. Namun, kita tetap menyerahkan sepenuhnya kepada hukum. Biarlah hukum yang bicara. Sekarang terbukti, hukum telah meyatakan kebenaran. Kemenangan ini adalah kemenangan bagi rakyat Siantar. Sebab dari awal, rakyat sudah mempercayakan Hulman-Koni untuk membawa Siantar ke arah yang lebih baik,” ujar politisi dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) ini.

Baca Juga :  Saleh Partaonan Daulay: Harus Ada Aksi Program KB dan Keluarga Sejahtera.

Eliakim pun mengaku pihaknya sama sekali tidak dendam dengan para penggugat.

“Ini (gugatan hasil pemilukada, red) biasa dalam demokrasi. Biasanya, ada pihak yang kurang puas atas sesuatu hasil, dan hukumlah yang berfungsi sebagai penengahnya. Saat ini hukum sudah memutuskan. Jadi mari kita bersatu kembali dalam pembangunan Kota Siantar,” jelas pria berpostur tinggi besar ini.

Bahkan, pihaknya pun tetap akan mengajak para penggugat untuk bersama-sama membangun Kota Pematangsiantar ini jika mereka bersedia.

Hal yang sama dikatakan Koni Ismail Siregar. “Putusan MK ini merupakan kemenangan masyarakt Kota Siantar secara keseluruhan,” kata Koni ketika dihubungi kemarin.

Dia menambahkan, kemenangan ini bisa diartikan masyarakat Siantar dinyatakan sah secara hukum memilih pimpinannya yang kredibel, berprestasi, dan tanggap atas kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Pematangsiantar.

Dengan keluarnya keputusan MK tersebut, menunjukkan MK telah melakukan penilaian secara objektif atas pemilukada. Keputusan ini, katanya, merupakan keputusan yang benar-benar memperlihatkan objektivitas hukum, khususnya dalam sengketa pemilukada dan merupakan suatu kemenangan seluruh elemen masyarakat.

Nantinya, kata dia, jika HOKI telah sah dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, ia tetap berharap doa dan dukungan segenap masyarakat Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, perekonomian, pemerintahan, kesehatan, serta infrastruktur penunjang sarana perekonomian masyarakat.

“Tanpa dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat Kota Siantar, HOKI tidak akan mampu melaksanakan pembaharuan dengan benar,” tegasnya.

Dalam hal pembangunan birokrasi pelaksanaan pemerintahan, HOKI, kata Koni, akan menempatkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pejabat lainnya dengan menerapkan the right man and right place, sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar maksimal dan terarah.

Untuk memantau kinerja pimpinan SKPD dan pejabat lainnya, HOKI akan melakukan evaluasi per triwulan.

Sumber: http://metrosiantar.com/Berita_Foto/MK_Kukuhkan_Hulman-Koni

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*