Guru Honorer Adukan Nasibnya ke DPRD Madina

Puluhan guru tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Negeri–SKPD (FKTHSN) Madina mengadukan nasibnya ke Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (8/7).

Dalam pertemuan tersebut turut hadir  Ketua Komisi I M Jafar Rangkuti bersama anggota, Kadis Pendidikan Mussaddad Daulay, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan perwakilan dari FKTHSN – SKPD di Ruang Komisi I DPRD Madina.

Ketua Forum Guru Tenaga Honorer Bisri Samsuri membacakan tuntutan berisikan persoalan tentang pengangkatan menjadi pegawai negri sipil (PNS). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005 yang dilakukan secara bertahap hingga 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD semua sudah diangkat menjadi PNS, tinggal tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN maupun APBD.

“Melihat dari hal ini ada tiga tuntutan kami antara lain, masalah masa kerja FKTHSN – SKPD Madina. Kami berharap agar Komisi I DPRD Madina membantu penyelesaian tenaga honorer dan juga harus menyampiakan usulan kepada pemerintah pusat terkait TMT dimulai 31 Desember 2006,”jelasnya.

Dilanjutkannya, masalah pendataan menjadi persoalan menjadi persoalan karena data pada Menpan dan BKN terus berubah, sementara banyak dari mereka yang tidak terdata dalam data tersebut.”Seharusnya kami sudah terdata meskipun kami tidak dibiayai APBN dan APBD. Ini kami sampiakan sesuai dengan surat edaran Menpan nomor; SE/01/M.PAN/1/2006 kepada Gubernur, Walikota dan Bupati bahwa pendataan dibagi dua yakni tenaga honorer non APBD, APBN dan dibiayai oleh APBD dan APBN. Dan dari kunjungan kami ke Komisi E DPRD Sumut dan Komisi 2 DPR RI belum ada data tenaga honorer tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Di Paluta - Harga Karet dan TBS Membaik

Selanjutnya, tuntutan tentang pembagian insentif yang bersumber dari DBD secara merata tidak saja ditujukan kepada PNS dan guru TKS saja. “Banyak guru yang seharusnya mendapat tidak mendapat malah sebaliknya yang tidak seharusnya mendapat malah mendapat. Karena itu kami berharap agar kami bisa diikutkan sebagai penerima bantuan tersebut” harapnya.

Ketua Komisi I M Jafar Rangkuti usai pertemuan kepada BATAKPOS menjelaskan sudah menerima apa yang menjadi tuntutan dari FKTHSN dan akan menjadi agenda bagi DPRD Madina. “Kita hanya menjadi mediasi bagi guru tenaga hononer untuk mempertemukan mereka dengan instansi terkait,”ujarnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Mussaddad usai pertemuan kepada wartawan mengatakan, apa yang menjadi permintaan dari guru honorer tersebut akan mereka perjuangkan. “Kita sudah mengetahui apa yang menjadi tuntutan para pendidik kita ini, sementara tentang pembagian insentif kalau untuk  2009 tidak akan mungkin lagi karena yang diberikan hanya kepada guru PNS dan guru TKS, namun untuk  2010 itu akan kita perjuangkan dan saat ini masih dalam proses,” jelasnya.

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/15359/42/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*