Guru PNS Padang Sidimpuan Bakal Terima Dana Tambahan Rp. 250 Ribu per Bulan

www.metrosiantar.com

rupiah 285 Guru PNS Padang Sidimpuan Bakal Terima Dana Tambahan Rp. 250 Ribu per Bulan SIDIMPUAN-METRO; Para guru di Kota Padangsidimpuan (Psp) bakal menerima dana tambahan sebesar Rp250 ribu per bulan. Untuk pencairannya tinggal menunggu izin prinsip DPRD Kota Padangsidimpuan (Psp).

Ketua DPRD Psp Aswar Syamsi SE, kepada METRO, Senin (29/3), mengatakan usai sidang paripurna, Kamis (1/4) tentang tata tertib (tatib) DPRD, maka dilangsungkan pembahasan dengan pimpinan DPRD Psp untuk membahas mengenai izin prinsip DPRD untuk pembayaran dana tambahan guru agar nantinya bisa di masukkan dalam P-APBD Psp 2010. “Mudah-mudahan seminggu ini sudah keluar dan bisa langsung dibayarkan kepada guru-guru,” ujarnya.

Dia menambahkan, setelah dana dibayarkan DPRD akan mengawasi penyalurannya juga mengenai kelebihan dana yang harus di embalikan ke kas negara. Ditanya apakah memang harus ada izin prinsip dari DPRD Psp untuk mencairkan dana, Samsi menyebutkan harus ada hal ini diperuntukkan agar ketika dimasukkan dalam P-APBD ada bukti jelas. “Kalau tidak ada izin prinsip, bagaimana cara memasukkannya ke APBD nanti. Jadi harus ada izin prinsip,” usai Syamsi.

Dia menegaskan, tidak ada niat dari DPRD Psp untuk mempersulit proses dari pencairan dana khususnya masalah pendidikan terutama mengenai hak guru.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Khoiruddin Nasution SE kepada METRO, Senin (29/3). Dia mengatakan bahwa dana itu harus secepatnya dicairkan kepada guru. “Begitupun kita akan awasi penyalurannya dan juga kelebihan dana yang ada, apakah dikembalikan ke kas negara atau tidak, kita akan minta buktinya nanti ke Dispenda,” sebutnya.

Sementara Kadisdik Psp Drs Panongonan Muda Hasibuan, kepada METRO melalui telepon mengatakan, pihaknya siap untuk membayarkan jika izin prinsip dari DPRD Psp sudah keluar. “Kita siap bayarkan asal izin prinsip dari DPRD sudah keluar, tapi sampai saya berangkan ke Medan untuk mengikuti Musrenbang tingkat Provinsi belum juga ada keluar, mungkin minggu depan sudah bisa di cairkan,” terangnya.

Sekretaris PGRI Psp Ibnu Hajar kepada METRO membenarkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum ada menerima dana tambahan guru dan ketika ditanyakan kepada Disdik Psp jawaban yang di terima adalah belum ada perintah untuk membayarkan dari Kadisdik dan ketika ditanyakan kepada Ketua Fraksi Denmokrat, Khoiruddin Nasution alasan belum di cairkannya dana tersebut karena izin prinsip belum keluar dari DPRD Psp.

Tertundanya pencairan dana tambahan guru sebesar Rp250 ribu per bulan atau Rp3 juta setahun yang pembayarannya dirappelkan untuk guru-guru PNS Daerah yang belum sertifikasi di Kota Psp bertolak belakangan dengan janji Sekdako Psp, Sarmadhan Hasibuan yang menjanjikan kepada pengurus PGRI, Jumat (26/3) lalu di ruang sidang DPRD Psp yang berjanji akan segera mencairkan dana, Senin (29/3) atau Selasa (30/3) namun tidak jadi dicairkan karena izin prinsip dari DPRD Psp belum keluar.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Psp, Hamdani Nasution yang membidangi pendidikan, mengatakan bahwa izin prinsip yang harus ada keluar dari DPRD Psp dalam pencarian dana tambahan guru sebesar Rp250 ribu adalah mengada-ada dan hanya alasan dari Pemko Psp saja. (phn)


DPRD Segera Keluarkan Izin Prinsip

Terkait Realisasi Dana Tambahan Guru
SIDIMPUAN-METRO; DPRD Kota Padangsidimpuan (Psp) akan mengupayakan mengeluarkan izin prinsip untuk pembayaran dana tambahan guru sebesar Rp250 ribu per bulan.

Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi SE kepada METRO, Senin (29/3) mengatakan usai sidang paripurna, Kamis (1/4) tentang tata tertib (tatib) DPRD, maka maka dilangsungkan pembahasan dengan pimpinan DPRD Psp untuk membahas mengenai izin prinsip DPRD untuk pembayaran dana tambahan guru agar nantinya bisa di masukkan dalam P-APBD Psp 2010.

“Mudah-mudahan seminggu ini sudah keluar dan bisa langsung dibayarkan kepada guru-guru,” ujarnya. Ditambahkannya, setelah dana dibayarkan DPRD akan mengawasi penyalurannya juga mengenai kelebihan dana yang harus di kembalikan ke kas Negara.

Ditanya apakah memang harus ada izin prinsip dari DPRD Psp untuk mencairkan dana, Samsi menyebutkan harus ada hal ini di peruntukkan agar ketika di masukkan dalam P-APBD ada bukti jelas.

“Kalau tidak ada izin prinsip, bagaimana cara memasukkannya ke APBD nanti, jadi harus ada izin prinsip,” tegasnya.

Dia menegaskan, bahwa tidak ada niat dari DPRD Psp untuk mempersulit proses dari pencairan dana khususnya masalah pendidikan terutama mengenai hak guru.

Hal senada juga di ungkapkan Ketua Fraksi Demokrat, Khoiruddin Nasution SE kepada METRO, Senin (29/3) dikatakannya bahwa dana itu harus secepatnya di cairkan kepada guru. “Begitupun kita akan awasi penyalurannya dan juga kelebihan dana yang ada, apakah dikembalikan ke kas Negara atau tidak, kita akan minta buktinya nanti ke Dispenda,” sebutnya.

Sementara Kadisdik Psp, Drs Panongonan Muda Hasibuan kepada METRO melalui telepon mengatakan, pihaknya siap untuk membayarkan jika izin prinsip dari DPRD Psp sudah keluar.

“Kita siap bayarkan asal izin prinsip dari DPRD sudah keluar, tapi sampai saya berangkan ke Medan untuk mengikuti Musrenbang tingkat Provinsi belum juga ada keluar, mungkin minggu depan sudah bisa di cairkan,” terangnya.

Sekretaris PGRI Psp, Ibnu Hajar kepada METRO membenarkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum ada menerima dana tambahan guru dan ketika ditanyakan kepada Disdik Psp jawaban yang di terima adalah belum ada perintah untuk membayarkan dari Kadisdik dan ketika ditanyakan kepada Ketua Fraksi Denmokrat, Khoiruddin Nasution alasan belum di cairkannya dana tersebut karena izin prinsip belum keluar dari DPRD Psp.

Tertundanya pencairan dana tambahan guru sebesar Rp 250 ribu per bulan atau Rp 3 juta setahun yang pembayarannya dirappelkan untuk guru-guru PNS Daerah yang belum sertifikasi di Kota Psp bertolak belakangan dengan janji Sekdako Psp, Sarmadhan Hasibuan yang menjanjikan kepada pengurus PGRI, Jumat (26/3) lalu di ruang sidang DPRD Psp yang berjanji akan segera mencairkan dana, Senin (29/3) atau Selasa (30/3) namun tidak jadi dicairkan karena izin prinsip dari DPRD Psp belum keluar.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Psp, Hamdani Nasution yang membidangi pendidikan, mengatakan bahwa izin prinsip yang harus ada keluar dari DPRD Psp dalam pencarian dana tambahan guru sebesar Rp250 ribu adalah mengada-ada dan hanya alasan dari Pemko Psp saja.

Dikatakannya dalam hal ini di perparah dengan kurang pahamnya anggota dewan bahwa  untuk pencairan dana yang bersumber dari APBN tidak harus ada izin prinsip apalagi sudah ada peraturan dan petunjuk teknis tentang itu dan hanya di perlukan untuk administrasi dimasukkan dalam P-APBD Psp 2010 mengingat dana itu tidak sempat di tampung dalam APBD 2010, karena peraturannya belakangan sampai ke daerah. “Itu hanya alasan saja dan hanya mengada-ada saja, dana itu keluarkan karena sudah ada izin prinsip dari DPR-RI, ini namanya Pemko Psp buang badan padahal peraturannya jelas,” tegasnya.

Ditambahkannya bahwa dana yang memerlukan izin prinsip dari DPRD adalah dana APBN yang ada dana sharingnya dari daerah. “Yang perlu izin prinsipnya itu dana APBN yang ada dana sharingnya dari APBD maka itu harus ada izin prinsip dari DPRD, jadi apa yang dikatakan oleh Pemko Psp harus ada izin hanya alasan saja karena aturan tentang itu jelas ada baik melalui Menteri Keuangan dan Mendagri apalagi, jangan gara-gara ini hak-hak guru di persulit dengan mengkambing hitamkan DPRD,” tegasnya.

Bahkan dalam prosesnya sesuai dengan pengakuan guru-guru kepada komisi III, mereka terlebih dahulu menandatangani kwitansi telah menerima uang sedangkan uangnya sama sekali belum ada di terima.

“Prosesnya saja aneh, masa di teken dulu tapi uangnya belum diterima, anehkan ada apa ini, terus guru-guru juga mau saja seharusnya hati-hati jangan asal tandatangan saja karena hal ini untuk menghindari masalah di kemudian hari,” pesannya.

Dijelaskannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 223/PMK.07/2009 tertanggal 23 Desember 2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada propinsi, Kabupaten dan Kota TA 2009 serta Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/86/SJ tertanggal 13 Januari 2010 perihal penganggaran tambahan penghasilan bagi Guru PNS Daerah TA 2009, tidak perlu ada tandatangan para guru karena dananya sudah ada di Kas Daerah Pemko Psp.

Ketua Komisi I, Khoiruddin Rambe sebelumnya menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 223/PMK.07/2009 pasal 5 ayat 4 disebutkan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib membayarkan rappel tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah kepada masing-masing guru PNS daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 paling lambat 2 bulan setelah dana penghasilan bagi guru PNS daerah diterima Kas Daerah.

Dalam SE Mendagri Nomor. 900/86/SJ tutur Khoir, mekanisme pencairan tambahan penghasilan guru PNS daerah bagi daerah yang telah menetapkan APBD Tahun 2010 dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2010. “Jadi tidak perlu izin prinsip DPRD,” terang Rambe.

Anggota Komisi III, Syahrun Harahap kepada METRO, Minggu (28/3) menambahkan ada atau tidak ada tandatangan guru untuk mengambil uang tersebut ke Kas Daerah tidak menjadi persoalan dan terpenting adalah bahwa tidak perlu ada izin prinsip untuk pencairannya karena itu merupakan dana APBN dan tidak ada dana shriang APBD Psp. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*