Hadapi Pemilu 2014 Kejari Sidimpuan Siapkan Jaksa Khusus

Padangsidimpuan, (Analisa). Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan menyiapkan jaksa khusus untuk menghadapi berbagai perkara pidana yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) April 2014 mendatang.

“Peluang terjadinya tindak pidana dalam pesta demokrasi Pemilu 2014 cukup besar, makanya kita siapkan jaksa khusus menangani perkara Pemilu 2014 yang terjadi diwilayah hukum Kejari P.Sidimpuan, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, “ ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) P.Sidimpuan Nadda Lubis, SH, MH melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Eduard, SH kapada wartawan diruang kerjanya, Rabu (5/3).

Dikatakan, saat ini sudah enam jaksa yang dilatih untuk menangani kasus Pemilu. “Keenam Jaksa itu khusus ditugaskan menangani kasus tindak pidana pada Pemilu 2014, mereka orang-orang berpengalaman, ” terangnya.

Dijelaskan, keenam jaksa itu Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Eduard, SH sebagai Koordinator, Kasi Perdata dan Tuntutan (Datum) Zulham Pardamean, SH, Kepala Cabang Kejari (Kacabjari) Sipirok Ondo M. Purba, SH, Kajabjari Gunung Tua Husein, SH, Kacabjari Sibuhuan Arianto Saragih, SH dan Akhmad Siregar, SH.

“Enam jaksa ini telah dilatih dan mempunyai pengalaman menangani berbagai kasus tindak pidana, khususnya Pemilu, “ katanya.

Menurut Eduard, untuk memproses kasus pelanggaran Pidana Pemilu akan menggunakan aturan yang berlaku , karena dengan aturan hukum itu, maka sekecil apapun kasus pelanggaran pidana Pemilu dilakukan para caleg, parpol atau kandidat tertentu dapat saja diproses sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga :  Anggota DPRD Mandailing Natal Bawa Nurhabibah ke Rumah Sakit

“Sepanjang penanganan pidana Pemilu ikut aturan hukum, ya siapa saja yang diduga melanggar ketentuan harus diproses sebagai konsekuensi penegakkan hukum, “ tegasnya.

Ditambahkan, penanganan perkara pidana Pemilu akan menjadi prioritas. Artinya, para jaksa harus mengutamakan perkara pidana Pemilu ini dari pada perkara lainnya.

“ Karena penangannya harus cepat, perkara pidana Pemilu harus diprioritaskan daripada p[erkara piodana lainnya, “katanya.

Diharapkannya, para jaksa nantinya dapat bekerja lebih optimal menangani sengketa Pemilu mulai dari setiap laporan yang masuk untuk bahan diklarifikasi apakah masuk kategori pelanggaran administrasi atau tindak pidana Pemilu. (hih)

Analisa

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*