Hak Konstitusi Warga Batang Toru Atas Lingkungan Yang Sehat Dikorbankan Demi Tambang Emas

5865603403 2f7ef0eb40 z Hak Konstitusi Warga Batang Toru Atas Lingkungan Yang Sehat Dikorbankan Demi Tambang Emas
Sungai Batang Toru – Flickrss

Jakarta , Warga Batang Toru menolak sungai Batang Toru sumber air minum, tempat menangkap ikan dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah tambang G Resources. Sungai ini penting bagi mereka untuk minum, mandi, memelihara ikan perairan darat. Di bagian hilir Batang Toru, terdapat Danau Siais. Daerah ini dikenal sebagai penghasil ikan sale.

Perjuangan mereka menyelamatkan sungai penting selebar 98 meter ini, di kawasan hutan lestari Batang Toru diabaikan oleh pemerintah. AMDAL perusahaan tambang emas PT Agincourt/G Resources menyatakan Sungai Batang Toru tidak digunakan sebagai air minum. Informasi ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Penolakan warga atas pembuangan air limbah tambang ke Batang Toru telah disampaikan warga termasuk kepala-kepala desa yang terdampak, seperti Desa Muara Hutaraja, Desa Bandar Hapinis dan Desa Terapung Raya kepada Bupati Tapanuli Selatan. Disamping tertulis juga dengan aksi unjuk rasa.

Namun tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah. Ketidakpedulian pemerintah inilah yang mendorong kemarahan warga, yang dihadapi dengan Kepolisian Sumatera Utara dengan tindakan sangat represif. Padahal hak atas lingkungan yang sehat adalah hak mendasar (hak konstitusi) warga negara Indonesia, seperti disebutkan dalam Pasal  28 H UUD 1945 ayat 1.

Pemeberian informasi palsu/keterangan tidak benar di dalam AMDAL adalah suatu tindakan yang terlarang beradasarkan Pasal 69 ayat 1 huruf j UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan penjara selama satu tahun atau denda Rp.1000.000.000. Ironisnya, Polda Sumatera Utara dan BPLH Sumatera Utara tidak memproses tindak pidana lingkungan hidup ini. Justru Polda Sumatera Utara melakukan pengawalan pemasangan pipa limbah tambang G Resources/Agincourt ke Batang Toru.

Baca Juga :  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Resmi Menetapkan Walikota Medan Rahudman Harahap Sebagai Tersangka

Karenanya, JATAM mendesak Kementerian Lingkungan Hidup segara turun tangan atas kasus ini untuk menegakkan hak konstitusi warga atas lingkungan yang sehat. Kewenangan KLH ini berdasarkan pasal Berdasarkan pasal 73 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri LH dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

WALHI mendesak KLH agar segera mengeluarkan keputusan untuk menghentikan pemasangan pipa air tambang ke Batang Toru, sebagai bentuk pengawasan KLH dan penerapan azas precautionary principle (prinsip kehati-hatian) yang dianut oleh sistem aturan lingkungan hidup.

Jika tindakan ini tidak dilakukan, kasus ini bisa membuktikan bahwa Kementerian Kabinet SBY hanya peduli investasi asing tapi tidak mempedulikan hak konstitusi warga atas lingkungan yang sehat.

Siaran Pers Walhi, Jatam, Warga Batang Toru
Kontak media:
Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI
081932925700, pius.ginting@walhi.or.id

Hendrik Siregar, (Jatam), 085269135520

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

8 Komentar

  1. Intelektualisme meragukan? Silahkan aja situ ragu, itu HAM kok, sini nggak gubris. Yg urgent, publik victim plus otoritas kompeten respek.

  2. @morniff : dari berbagai statement anda bagi jelas bahwa intelektualitas anda rapuh dan meragukan. Ketika tindakan polisi mendukung pendapat anda, anda serta-merta menempatkan kepolisian sebagai malaikat. Sebaliknya ketika di lain kasus tindakan kepolisian bertentangan dengan posisi dan pendapat anda, maka anda mengganggap seakan-akan kepolisian dan pemerintah tidak ada dan tidak perlu karena mereka selalu salah. Dengan begitu, sebenarnya anda hendak mengatakan kepada dunia bahwa Anda lah Juru Adil yang selalu benar, sementara pihak lain yang semuanya salah. Dipahami karena gak perlu bayar alias gratis…

  3. He .. hee .. hheee … , Dongoran. Tanya dulu Wisnu AS. Di Bt toru main kekerasan kekuasaan, di Angkola Sipirok berani nggak dia?

  4. Bah,
    Jangan-jangan soal berita WASPADA “tayangan” f-up-nya tinggal menunggu hari.
    Seru juga menonton “pertempuran” ini.
    Akan jelas apakah ini serial “David vs Goliath” atau “Bandit vs Hukum.”
    Coming soon.
    Selamat berjuang!

    HD

  5. He yg namanya Adil tapi tulisannya tak adil, nuding itu maunya yg tak terbantahkan, jangan asal bunyi awam sok tahu. Pelajari dulu selengkapnya aturan hukum kehutan an, baru buka cuap. Si Sumurung bisnis kayu rakyat didasari alas hak ikuti aturan kehutanan, kok kau awam ngoceh illegal logging? Kapolres Subandrya, Kapolda Wisynu AS takkan berani sesumbar illegal logging jika tak didahului saksi ahli Kadishutkab Aswad Dly atau Kadisprop JB Siringoringo nyatakan ada pidana disitu. Apakabarsidimpuan semoga bisa tetap obyektif investigatif dlm pemberitaan, jangan spt si Sofyan Harian Waspada, mau saja ditunggangi Toba Pulp Lestari buat berita sepihak nihil referensi yuridis dari instansi tehnis.

  6. “Jika tindakan ini tidak dilakukan, kasus ini bisa membuktikan bahwa Kementerian Kabinet SBY hanya peduli investasi asing tapi tidak mempedulikan hak konstitusi warga atas lingkungan yang sehat” Statement ini merupakan pernyataan politik lingkungan yang menarik karena keluar dari sebuah Ornop yang dikenal sebagai jaringan advokasi lingkungan hidup. Sebagai pernyataan politik arah pernyataan jelas tertuju pada Pemerintah Nasional yang dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat terkait dengan Tambang Martabe G Resources di Batangtoru. Wajar jika yang digelitik adalah SBY sebab Proyek Martabe adalah salah satu dari Kontrak Karya Generasi Keenam yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia dengan investor asing.

    Sebagai pernyataan politik juga jelas bahwa issue yang diangkat adalah prosedur hukum penyusunan kebijakan dalam hal ini AMDAL yang dianggap tidak partisipatif dan karenanya dianggap tidak sah. Walhi tidak membuat pernyataan mengenai fakta kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi akibat kegiatan operasional G Resources.

    Apabila keluhan dari para konsituen yang datang mengadukan nasib diterima sebagai kebenaran tanpa didasarkan pada analisa data dan fakta empiris maka tanggapan maksimal mungkin dihasilkan adalah pernyataan politis juga. “Jika pembelaan terbuka terhadap konsituen dilakukan tanpa data dan fakta empiris, kasus ini bisa membuktikan bahwa Walhi hanya membela persepsi yang tidak berdasar dari sekelompok orang tanpa tidak mempedulikan persepsi itu salah atau benar” Sebab dengan mengungkapkan fakta-fakta empiris akan tergelar dengan jelas bahwa anggapan-anggapan mengenai tambang emas hanya sterotipe dan persepsional, bukan faktual. Bahkan jika hendak lebih detil, juga akan terungkap bahwa integritas tokoh utama yang meminta dukungan Walhi membela lingkungan hidup di Muara Batangtoru dan Batangtoru dalam kasus G Resources meragukan karena justru tokoh tersebutt justru dikenal sebagai salah seorang gembong kayu illegal yang beroperasi di DAS Batangtoru.

    Siaran Pers Walhi, Jatam, Warga Batang Toru
    Kontak media:
    Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI
    081932925700, pius.ginting@walhi.or.id

    Hendrik Siregar, (Jatam), 085269135520

  7. setelah melibatkan dari berbagi pihak, apakah bagian kehutanan akan mendukung satu pihak demi kepentingannya???

    Sebaiknya pihak yang merasa dirugikan mengambil jalur hukum pradilan sajalah biar lebih jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*