Hak Puluhan Tahanan Dirampok : Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Kangkangi KUHAP

Padangsidimpuan, Ketentuan Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur semua aturan tatacara penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan termasuk pemberian sejumlah hak-hak Tersangka dan Terdakwa setiap warganegara yang tersangkut permasalahan hukum.

Dalam faktanya, pelaksanaan dan pemberian hak-hak para Tersangka dan Terdakwa yang jelas tegas diatur KUHAP, secara terang-terangan dikangkangi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan (Psp). Puluhan bahkan ditraksir sudah ratusan warganegara yang hak-haknya dijamin Undang-Undang sekaligus mewajibkan institusi/lembaga negara c/q setiap Kejari di Republik Indonesia, khususnya sejumlah tahanan dan narapidana di beberapa Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dirampas dan dibodohi urusan hak admnistrasi perkara mereka

Hasil investigasi penyelidikan aktifis lsm Aliansi Rakyat Merdeka (Alarm) ke bebrapa Lapas dan Rutan di wilayah hukum Kabupaten Tapsel dan Kota Psp, berhasil menghimpun kesaksian puluhan masyarakat berstatus Tahanan Kejari Psp yang sama sekali tidak pernah diberikan sejumlah hak mereka terkait administrasi perkara dan persidangan yang mereka hadapi di Pengadilan Negeri (PN) Psp. Seperti Surat Perpanjangan Penahanan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Putusan Majelis Hakim, bahkan Surat Pelaksanaan Putusan (Vonis) Kejaksaan sering terlambat diberi pada Napi yang akan bebas.

Beberapa ketentuan UU No: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur pemberian hak-hak Tersangka dan Terdakwa antara lain; ketentuan pasal yang mengatur hak administrasi perkara yang diatur dalam pasal 143 beserta Penjelasan pasal 143. Seperti dalam pasal 143 ayat (4) jelas tegas menyebutkan bahwa Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka dan atau Kuasanya atau Penasehat hukumnya pada sa’at yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri. Bahkan di dalam Penjelasan pasal 143 ayat (4) diuraikan lengkap detil rinci bahwa yang dimaksud dengan “Surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Ketentuan KUHAP tersebut mengatur bahwa terhitung sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Psp melimpahkan berkas perkara ke PN-Psp, pada waktu yang bersamaan seharusnya para tahanan berstatus tersangka yang akan ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa, maka setiap JPU semua perkara pidana wajib mutlak memberikan semua berkas perkara kepada seluruh terdakwa. Sehingga semua warganegara yang tersangkut perkara bisa mengetahui, mempelajari dan membela dirinya di persidangan.

Baca Juga :  Pudun Jae Bt. Nadua - Gali Sumur, 5 Pekerja Tersengat Arus Listrik

Pada kenyataan yang dilihat dan diketahui masyarakat, sampai sa’at kini Kejari Psp hampit tidak pernah memberikan hak-hak Terdakwa untuk mengetahui dan untuk bisa membela dirinya di persidangan. Hampir keseluruhan Tersangka dan terdakwa dibodohi dan dioto-otoi para JPU di Kejari Psp. Seperti umumnya komentar seragam, seirama, senada banyak tahanan di Rutan dan Lapas, “Sampai perkara kami diputus dan kami menjalani hukuman kurungan badan, kecuali nanti dapat surat bebas dari Lapas, selainnya selembar surat perkara tak pernah dikasi jaksa-jaksa di Kejari Psp”, ketus sejumlah tahanan dan napi yang ditanyai pers.

Contoh gamblang mutakhir dialami aktifis lsm Alarm, sewaktu menerima kuasa dari seorang terdakwa Marihot Siregar yang ditahan di Lapas Psp untuk meminta dan mendapat turunan berkas perkara si terdakwa, lengkap pakai surat kuasa yang dibenarkan pihak Lapas Psp, JPU Ahmad Siregar menolak mematuhi UU KUHAP pasal 143 ayat (4). “Akh, nantilah itu”, celoteh si JPU Ahmad Siregar, SH. Bahkan sewaktu Penasehat Hukum Sutan Nasution, SH dan Romi Pasaribu, SH selaku pengacara pembela Marihot Siregar datang meminta turunan berkas perkara, JPU Ahmad Siregar, SH melontarkan dalih yang tak diatur UU KUHAP. JPU Ahmad Siregar, SH tetap degil mengelak dengan kilah, “Tunggulah sesudah di persidangan kubaca Surat Tuntutan, dan anda nanti anda minta di persidangan, baru akan kukasi”, tantang JPU Ahmad Siregar, jaksa yang tugas mutasi dari Jakarta dan baru seumur jagung datang cari nafkah numpang hidup ke Kota Psp.

Baca Juga :  Puluhan Massa APKM Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapsel

Kasi Pidum Kejari Psp, Sabi’in, SH ketika dikonfirmasi (Kamis 27/01)  perihal jaksa-jaksa staf bawahannya di Kejari Psp yang sering “merampok” hak administrasi terdakwa dalam perkaranya, langsung memanggil JPU Ahmad Siregar dan berjanji akan segera menghadap Kajari Psp, Indrasyah Johan Nasution, SH untuk melaporkan masalah tersebut.

Namun sampai berita dikirim ke redaksi dan naik-cetak (Jum’at 28/01) masih belum ada jawaban resmi pihak Kajari Psp, baik Kajari Indrasyah Nasution, maupun Kasi Pidum Sabi’in dan JPU Ahmad Siregar belum mampu memberi jawaban tegas kebecusan mereka menindak gunungan kasus oknum-oknum Kejari Psp yang mengangkangi KUHAP. ( armh )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*