Hakim MK Bantah Sengketa Pilkada Ditunggangi Markus

Banyaknya sengketa pemilikan kepala daerah (Pilkada) disinyalir dimanfaatkan segelintir orang untuk mencari keuntungan pribadi. Tak menutup kemungkinan, proses hukum di mahkamah konstitusi (MK) dijadikanlahan baru para makelar kasus (Markus) setelah ruang geraknya makin sempit di peradilan umum.

Dugaan itu diperkuat dengan pengalaman seorang pengurus partai politik di Sumatera Utara yang calon dari partainya sedang menjalani proses hukum sengketa Pilkada di MK. Rabu (21/7) pagi, wartawan koran ini menerima telepon dari tokoh parpol tersebut

Banyaknya sengketa pemilikan kepala daerah (Pilkada) disinyalir dimanfaatkan segelintir orang untuk mencari keuntungan pribadi.

Dia menyampaikan, bahwa kader mereka yang memenangkan Pilkada Binjai dihubungi seseorang yang mengaku penghubung ke pihak MK. Seseorang tersebut meminta uang sebesar Rp 1,5 miliar agar pasangan  M Idham dan Timbas Tarigan dimenangkan dalam persidangan di MK

“Ini sama seperti makelar kasus (Markus) jadinya. Saya juga heran, mengapa ada permintaan uang sebesar ini,” kata tokoh parpol tersebut. Ia meminta namanya dirahasiakan dengan alasan, agar tidak mengganggu proses hukum kadernya di MK.

Orang tersebut menyebutkan, permintaan uang dalam jumlah besar dari orang yang terkait sengketa Pilkada seperti itu biasa terjadi di MK. Bila tidak, orang asing tersebut mencontohkan, putusan akan seperti hasil sengketa Pilkada Mandailing Natal (Madina) dan Tebing Tinggi.

“Saya pikir, ia oknum yang sekadar memanfaatkan saja. Saya yakin MK pasti tidak mungkin meminta uang untuk menenangkan kasus ini,” sebut politisi  ini.

Seorang hakim MK, Akil Mochtar, geregetan mendengar informasi mengenai adanya seseorang yang mengaku utusan MK menemui calon walikota Binjai terpilih, Idham, meminta uang Rp1,5 miliar. Si pemeras mengatakan, jika tak dikasih uang itu, MK akan memutuskan Pikada Binjai diulang. Akil meminta, agar yang diperas melakukan jebakan agar pelaku bisa ditangkap. “Tangkap segera, dijebak saja,” kata Akil Mochtar, melalui layanan pesan singkat (SMS) kepada koran ini, kemarin.

Baca Juga :  Inilah 10 Kepala Daerah Terjerat Korup yang Terpilih Lagi

Akil mengatakan, jika hanya informasi yang berkembang simpang siur, maka hanya akan merusak citra hakim MK. Karenanya, sebisa mungkin pelaku ditangkap agar bisa diketahui identitas yang sebenarnya. “Akan lebih terbuka jika tertangkap. Kalau tertangkap akan lebih baik bagi MK,” imbuh Akil, yang sebelumnya anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Ditanya mengenai ada tidaknya modus hakim MK meminta uang kepada pihak yang bersengketa, Akil membantah keras. “Percayalah, MK tak akan pernah melakukan itu,” ujarnya meyakinkan.

Wartawan koran ini kemarin mengontak Wali Kota Binjai terpilih, M Idham, melalui sambungan telepon. Saat ditanya wartawan koran ini, soal adanya oknum yang mengaku utusan hakim MK dan memintanya uang Rp1,5 M agar putusan MK berpihak kepadanya, membantah telah diperas. “Saya lagi di Makkah, saya lagi umroh, jadi itu tidak benar,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di gedung Bawaslu, Minggu (18/7),  Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeiry Sumampow menilai, majelis hakim MK mulai tidak konsisten dan mulai berani keluar dari pakemnya. Hal ini terkait dengan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon karena dinyatakan terbukti melakukan kecurangan-kecurangan, terutama politik uang. Juga terkait putusan pemungutan suara ulang Pilkada Mandailing Natal (Madina), yang juga disebabkan politik uang yang dinyatakan terbukti.

Jeiry menduga, indikasi ketidakkonsistenan hakim MK terjadi tatkala begitu banyak kasus sengketa Pilkada yang harus ditangani MK. Dalam sehari saja, komposisi hakim yang sama bisa menyidangkan empat hingga lima perkara. “Ketika terlalu sumpek, maka menjadi rawan untuk diintervensi,” begitu analisis Jeiry.

Baca Juga :  Banggar: 'Bang Ucok' Itu Mirwan Amir

Namun, peneliti senior dari Cetro yang juga pakar Hukum Tata Negera (HTN), Refly Harun, menilai sebaliknya. Dia yakin MK masih relatif steril. Upaya untuk mempengaruhi hakim MK susah, kata Refly, karena dalam memutus perkara di MK, harus melalui musyawarah seluruh hakim yang berjumlah sembilan orang. Meski hakim yang menyidangkan sengketa pemilukada hanya tiga orang. Ini berbeda dengan peradilan umum, dimana putusan hanya diambil oleh hakim yang menyidangkan.

Sumber: http://www.hariansumutpos.com/2010/07/ngaku-utusan-mk-minta-rp15-miliar.html

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Buat mr. Ardi : Negara hukum ya negara UU, hukum itu kalau sudah jelas dan baku ya namanya UU, anda benar tapi sedikit keliru, untuk itu saya beri Nilai 99.

  2. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara UU, MK sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, janganlah kita menetapkan sesuatu berdasarkan syak wasangka, krn apa yg terjadi di Kobar adalah yang benar-benar mencederai proses berjalannya demokrasi,sebagai ilustrasi dahulu pada saat PILPRES 2009, Tim JK dan Tim Megawati mengajukan PHPU ke MK, yg pada akhirnya diputuskan MK bahwa segala gugatan mereka ditolak, dan Mereka (Kalla dan Megawati) menghormati putusan MK krn mereka berdua pemimpin yg taat dan mengerti akan proses hukum di negeri kita, pertanyaannya kenapa kita begitu “bersikeras” kalau tidak mau dikatakan memaksakan diri untuk sebuah pilkada setingkat kabupaten (Kobar), belajarlah untuk menerima walaupun saya mengerti ini adalah pembelajaran demokrasi bagi masyarakat Kobar yang baru.(sudah pernah calon didiskualifikasi pada 2 Kab sebelum ini) dan kabupaten lain semua menghormati putusan MK.

  3. Kami tentuya curiga ada apa dgn hukum ini yg menang kalah dan yg kalah menang, Hakim MK yg dikatakan diatasnya hanya ada Allah SWT bisa memutus PILKADA KOBAR dgn begini pahitnya, DI ULANG SAJA KAMI TIDAK TERIMA APALAGI DIKALAHKAN, terus apa artinya KPUD yg mengatakan PILKADA KOBAR TIDAK ADA MASALAH. Kalau begini cara MK nangani masalah jgn salahkan kalau MK dituduh mendapat SUAP…
    Kami ini hanya ingin membawa Rakyat KOBAR kepada Pemimpin yg bisa memberi Masyarakat Makan dengan Tanpa Kekurangan biar bisa hidup layak bukan seperti Pemerintahan Ujang Iskandar hanya Kroni2nya yg meraup keuntungan dari Jabatannya.
    KAMI PILIH SUKSES KARENA SELAMA 5 TAHUN UJANG MMIMPIN TERLALU SIBUK DENGAN GIMANA BISA MEMBAYAR HUTANG DI BNI YG HAMPIR 15 MILYAR

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*