Hari Ini, Pembahasan Insentif Tambahan Guru PNS Madina

www.metrosiantar.com

MADINA-METRO; Hari ini Kamis (1/4), Komisi I DPRD Kabupaten Madina membidangi pendidikan akan merapatkan persoalan belum terealisasikannya dana penghasilan tambahan guru PNS dari pusat TA 2009 sebesar Rp250 ribu per bulan atau Rp3 juta untuk setahun.

Dikatakan anggota Komisi I, Jakfar Siddik, belum direalisasikannya dana tambahan penghasilan guru PNS padahal dana sudah masuk ke Kas Daerah sudah menjadi perhatian yang serius bagi mereka dan menyesalkan lambatnya realisasi dana tersebut.

“Kami akan memusyawarahkan besok (hari ini Kamis 1/4, red) karena kawan-kawan komisi belum hadir dan ini akan kami tindak lanjuti,” ujarnya kepada METRO, Rabu (31/3).

Dijelaskannya, kalau dana tambahan penghasilan guru PNS tersebut sudah semestinya direalisasikan kepada seluruh guru PNS yang berhak menerima, karena kalau tidak cepat direalisasikan dikhawatirkan bulan April ini akan dikembalikan ke pusat atau ke Kas Negara.

“Disdik harus segera mungkin mengajukan data guru PNS tersebut, karena ini merupakan hak para guru atau tenaga pendidik dan mereka sangat membutuhkan itu,” tambahnya.

Sementara itu seorang tenaga pendidik atau guru PNS yang tidak mau disebutkan identitasnya saat ditemui METRO di Panyabungan, sangat berharap supaya dana tambahan penghasilan guru PNS dari APBN tersebut agar segera dicairkan, karena mereka (guru, red) hingga saat ini sudah menunggu pencairannya dan mereka juga sudah sering minta penjelasan kepada Disdik Kabupaten Madina tetapi jawabannya, hanya disuruh menunggu karena sedang memproses data jumlah guru penerima.

Baca Juga :  Terkait Sengketa Lahan - Massa KTAN Duduki Jalan Lintas Angkola Selatan

Sementara, Rabu (23/3) lalu, Disdik Madina melalui Sekretaris Disdik, Drs H Sahnan Nasution menyebutkan kalau pihak Disidik masih melakukan pendataan jumlah guru PNS yang berhak menerimanya dan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.

Dijelaskannya, guru yang menerima adalah guru PNS yang belum disertifikasi dan belum melakukan pengajuan sertifikasi guru di wilayah kerja Pemkab Madina.

Sementara, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Waskito AP melalui Sekretarisnya, Jhon Amriadi membenarkan dananya sudah ada di Kas Daerah. (mag-02)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*