Hasil Rekapitulasi BPK; Administrasi Keuangan Pemprovsu Kacau

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terdapat dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp47 triliun di Sumatera Utara (Sumut).

Hasil rekapitulasi ini disampaikan oleh Panitia Akuntanbilitas Publik (PAP) DPD RI bersama BPK RI Perwakilan Sumut, hari ini, kantor Gubernur Sumatera Utara.

Nilai Rp47 triliun ini didapat berdasarkan data rekapitulasi hasil pemantauan BPK pada tahun 2010, melalui 3.132 temuan yang terjadi pada dua tahun anggaran, yakni tahun 2008-2009.

Hadir dalam acara itu Rudolf M Pardede, anggota DPD RI Perwakilan Sumut, dan anggota PAP DPD RI, Pimpinan PAP DPD RI, Farouk Muhammad, Permana Sari, Hardi Selamat Hood, dan Bahar Buasan.

Jumlah dana tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi, Bank Sumut, PD Perkebunan, Pemko Pematang Siantar, Pemkab Langkat, Samosir, Karo, Binjai, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempun.

Selanjutnya, Nias, Nias Selatan, Tapanuli Utara, Deli Serdang, Dairi, Tebing Tinggi, Toba Samosir, Batu Bara, Padang Lawas, Medan, Tanjung Balai, Asahan dan Humbang Hasundutan. Dari keseluruhan wilayah ini, PAP DPD RI mensinyalir ada 5 Pemerintahan Daerah yang berpotensi merugikan negara, seperti dari Pemprovsu, Deliserdang, Langkat, Medan dan Pematang Siantar.

Rudolf mengatakan, dari seluruh temuan ini, sebanyak 15 kasus yang tengah dilaporkan ke penegak hukum, 5 diantarnya dilaporkan ke KPK termasuk kasus Syamsul Arifin dan 10 lainnya sudah dilaporkan ke Kejatisu.

Baca Juga :  Indonesia Raih Emas Bulu Tangkis Beregu Putra

“Kehadiran saya di Sumut ini sebagai bagian untuk mengingatkan kepada Pemprovsu agar lebih tertib dalam administrasi keuangan dan taat terhadap aturan untuk penggunaan anggaran. Kemudian mempercepat Pemprovsu agar sesegera mungkin mengembalikan uang kepada negara,” ujar Rudolf.

Sementara itu, Ketua PAP DPD RI, Irjen (Purn) Farouk Muhammad mengatakan, Sumut memang masuk dalam peringkat ke-1 untuk korupsi, alasan inilah mengapa pihaknya mendatangi Pemprovsu bersama empat Pemko dan Pemkab di Sumut, karena pihaknya ingin mendorong perbaikan serta percepatan pengembalian uang kepada negara.

Jelasnya, lima daerah yang terindikasi merugikan negara seperti Pemprovsu, Pemko Medan, Pemkab Langkat, Pemkab Deli Serdang, dan Pemko Pematang Siantar.

“Seluruh Pemda di lima daerah ini dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai prihal keuangan di Pemdanya masing-masing. Seperti Langkat sekarang sudah ditangani oleh KPK dan Kejatisu, kemudian lainnya sudah ada yang mengembalikan, tapi belum keseluruhannya. Inilah yang kami dorong agar segera dikembalikannya uang kepada negara,” tuturnya.

Farouk mengusulkan, apabila masih banyak dana yang tertunggak dan belum dikembalikan kepada negara, maka pihaknya akan mengusulkan agar di Sumut di potong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dijelaskan Farouk, sejumlah kasus ini banyak berasal dari pekerjaan fisik, mulai dari selisih perhitungan harganya yang tidak layak, Kepala Daerah yang terlalu semangat melakukan pembangunan, tapi pada akhirnya meninggalkan hutang.

Baca Juga :  UN di 30 Kabupaten/Kota di Sumut Bermasalah

“Seperti terjadi pada anggaran 2008 menganai pembangunan jalan di Deliserdang, anggarannya didahulukan untuk pembangunan. Padahal, anggaran pembangunannya tidak masuk dalam belanja Hal inilah yang menjadi tandatanya dan bisa menjadi temuan,” tandasnya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*