Hasil RUU Pilkada Harus Dihormati

PADANG LAWAS |Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang hangat diperbincangkan masyarakat dan menimbulkan pro dan kontra. Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap (TSO) menyebutkan, semua elemen masyarakat harus menghormati apapun nanti hasil keputusan tentang mekanisme Pilkada ini.

Saat diwawancarai terkait RUU Pilkada ini mengatakan, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung adalah atas dasar usulan pihak eksekutif kepada legislatif. Apapun yang menjadi hasil dari RUU Pilkada yang sedang dalam pembahasan di DPR, harus dihormati.

“RUU Pilkada sedang dibahas, apapun nanti hasilnya harus kita hormati bersama,” ujarnya, Kamis (11/9).
Ketua DPD Partai Golkar Padang Lawas ini juga menambahkan, hasil pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun tidak langsung, tidak menjadi tolak ukur ataupun gambaran untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, sebab kepala daerah yang berkualitas itu diukur dari kemampuan kepala daerah dalam membangun daerahnya.

Kemudian, argumentasi yang menyatakan bahwa praktik politik uang semakin marak di saat proses pilkada langsung, menurut orang nomor satu di Palas ini, masyarakat tidak bisa disalahkan dan dikatakan tidak mempunyai moral serta etika. Sehingga dalam pandangan politiknya, demokrasi itu bisa terlaksana dan terwujud jika tingkat ekonomi masyarakat sudah mapan.

“Demokrasi yang baik bisa terlaksana jika ekonomi masyarakat sudah mapan, berapa banyak pun disogok, masyarakat pasti tak akan mau,” katanya.

Baca Juga :  UN di 30 Kabupaten/Kota di Sumut Bermasalah

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, lanjutnya, pemerintah akan terus berjuang untuk terus konsisten dalam hal peningkatan pembangunan dalam segala sektor, seperti infrastruktur jalan dan pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, bupati yang telah menjabat dua periode ini telah menggagas akan segera mendirikan yayasan yang bergerak dalam dunia pendidikan, serta menargetkan akan mendirikan perguruan tinggi di Padang Lawas dalam rangka mewujudkan Padang Lawas “BERCAHAYA”
“Masyarakat harus dicerdaskan, mulai dari sekarang kita harus berbenah diri dan meningkatkan kualitas pendidikan,” tutupnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD dari Partai Golongan Karya Amran Pikal, SH.I. Kedua sistim diakuinya mempunyai sisi negatif maupun positif. Ampi menilai jika Pilkada tidak langsung, tentunya bisa menekan biaya politik calon kepala daerah dan tidak menimbulkan kesenjangan maupun konflik ditengah-tengah masyarakat.

Berbeda yang disampaikan oleh Pengamat Politik Padang Lawas, Sahat Gemayel Lubis. Efek dengan adanya Pilkada langsung yang sudah terjadi belakangan ini, sudah sangat merusak moral masyarakat. Efek lainnya, dengan Pilkada langsung banyak kepala daerah yang terbelit kasus korupsi. Akan tetapi, pemilihan via DPRD juga tidak menjamin lahirnya pemimpin bersih, tidak KKN dan kasus hukum lainnya. Jadi perilaku korup bukan dilatarbelakangi oleh Pilkada langsung atau tidak, akan tetapi masalah moral.

Sahat menambahkan, untuk Pilkada tidak langsung, sebaiknya disertai oleh pengawasan langsung dan ketat dari instansi hukum yang berkompeten. Misalnya kata Sahat, untuk DPRD Padang Lawas memiliki 30 anggota. Dengan jumlah yang hanya 30 anggota, tentunya instansi hukum nantinya akan lebih mudah mengawasi proses rapat paripurna pemilihan kepala daerah. (Edi)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Padang Lawas Dihantam Puting Beliung

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*