Heboh, Proyek Di Madina Diduga Diperjualbelikan – Rekanan Resah Terancam Gulung Tikar

PANYABUNGAN ( Berita ): Puluhan kontraktor/rekanan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akhir-akhir ini mengeluh dan resah karena Kepala Dinas PUD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan diduga telah memperjualbelikan proyek TA 2012.

Proyek tersebut sumber dananya dari Bantuan Dasar Bawahan (BDB) dan APBN dengan 7-10% harus dibayar kepada SKPD penyedia proyek sehingga diperkirakan proses tender LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)  diperkirakan hanya formalitas alias akal-akalan.

Karena, jika memang benar proses tender LPSE dijalankan dengan benar, maka tidak akan mungkin Kepala SKPD penyedia proyek TA 2012 berani meminta uang pendahaluan 7-10% dari setiap nilai paket proyek yang akan ditenderkan pada anggaran TA2012 yang tidak lama lagi akan ditenderkan di setiap instansi yang mempunyai paket proyek fisik maupun nonfisik.

“Jika untuk mendapatkan proyek TA 2012 ini harus menyetor 7-10% kepada SKPD, sudah jelas melanggar Kepres dan sudah termasuk kategori korupsi. Kita yakin kontraktor di daerah kita akan gulung tikar.

Sudah waktunya Komisi 3 DPRD Madina memanggil seluruh SKPD yang menenderkan proyek TA 2012,”ujar Mhd. Joni Nasution, pemilik CV. NT beralamat di Jalan Willem Iskander Panyabungan kepada Waspada, Kamis (19/4).

Dia berharap DPRD Madina melakukan pengawasan yang baik. Menurut Mhd. Joni, Kadis PU, Kadis Pendidikan, Kadis Pertanian, Kadis Kesehatan, Kadis Kelautan dan Perikanan dalam Memperjual belikan paket proyek cukup rapi sekali dengan cara memanggil rekanan yang dekat dengan mereka lalu menawarkan paket proyek sekaligus harus menyetor 7-10 % dari nilai paket proyek yang akan di tenderkan.

Baca Juga :  Warga Sosa Budidaya Ikan di Pinggir Danau Gayambang

Karena itu, jika rekanan membayar 7-10 % dari nilai proyek berarti asumsi kita paket proyek akan diserahkan ke rekanan bersangkutan, bagimana dengan tender LPSE yang sesuai dengan Intruksi Presidren No 17 Tahun 2011 dan juga bagaimana dengan Perpres No 54 Tahun 2010. “Kalau begitu adanya, tender LPSE hanya formalitas. Ini kan sudah menyalahi dan melanggar peraturan,” ujarnya.

Memang, ujar Mhd.Joni, untuk membuktikan sercara langsung dengan membuktikan uang yang di setorkan sangat sulit, tapi jika DPRD, polisi, kejaksaan, LSM dan masyarakat memantau/mengawasi pelaksanaan tender tentu akan terlihat siapa yang mendaftar ke paket proyek yang ditenderkan akan menjadi pemenang dan itu bisa dibuktikan dengan pengawasan yang benar-benar dibuat.

Ketika coba dikonfirmasi, Kabag Humas Pemkab Madina Muhammad Haposan Nasution mengaku tidak mengetahui praktik jual-beli proyek di Pemkab Madina, dia juga mengaku tidak mengetahui ‘uang pendahuluan ’7-10% dari total proyek.

“Kalau itu saya tidak tahu,” ujarnya ketika dihubungi melalui sambungan telepon dari Medan ke Panyabungan. Sementara itu, Kadis Keuangan Dan Aset Daerah Madina M.Yusuf.M.Si yang di hubungi Via SMS, mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengurus proyek karena pihaknya hanya mengelola anggaran saja.

Sedangkan Kadis Pendidikan Madina H.Imron.Lubis.S.Pd yang di hubungi via SMS, mengutarakan, pihaknya tidak pernah mengutip dana 7-10 % dari nilai proyek Diknas, sebab nanti ada tender yang diadakan untuk itu.” Maaf ya, kita tidak ada mengutip tentang  itu. Nanti ada proses tender untuk itu,” ujar Kadis Pendidikan Madina H.Imron.Lubis.S.Pd. Sedangkan Kadis PUD Madina Ir. Parlaungan Lubis, yang berkali-kali dihubungi, tidak memberikan jawaban. (WSP/tim)

Baca Juga :  Mendagri Pasrahkan Batas Rohul-Palas ke Bupati

beritasore.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*