HMI Sumut: Tuntaskan kasus CPNS Paluta

www.waspada.co.id

detective2 HMI Sumut: Tuntaskan kasus CPNS PalutaGUNUNG TUA – Kisruh persoalan kasus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Paluta terus bergulir, beberapa pejabat dan tokoh masyarakat terus memberikan tanggapan pada persoalan ini yang pertamakalinya dibongkar kaum mahasiswa.

Kini mahasiswa kembali menegaskan sikap dan pernyataan mereka terkait kasus tersebut. Mahasiswa meminta agar pengusutan kasus ini tidak sekadar retorika dan bahasa diplomasi pejabat.

Demikian disampaikan bendahara umum Badko HImpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut, Ansor Harahap, tadi malam.

“Kita meminta dengan tegas kepada institusi penegak hukum, baik Kajari Padang Sidimpuan, kepolisian, maupun institusi di atasnya, seperti Kejatisu dan Kapoldasu agar tidak bermain-main dengan persoalan ini, dan meminta agar pernyataan serius yang disampaikan sejumlah institusi terkait dalam menyikapi kasus ini tidak sebatas retorika,” kata Ansor.

Mahasiswa, kata mereka akan melakukan pengawalan kasus ini sampai ada titik terang secara hukum tentang persoalan ini. Oleh karena itu juga agar Badan Kepegawaian Nasional (BKN) diminta agar jangan dulu mengeluarkan SK CPNS Paluta. Serta kepada kementerian aparatur negara agar benar-benar tanggap akan persoalan ini.

Lanjut, bila pihak-pihak terkait tidak tanggap dengan kasus ini dikhawatirkan bisa menjadi bias di tengah masyarakat dan dalam perjalanan pemerintahan Padanglawas Utara.

Padahal banyak pekerjaan rumah dan tanggungjawab yang harus diselesaikan pemerintahan Padanglawas Utara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Berharap Listrik Di Tabagsel Tak Lagi Byar Pet

Ansor mengharapkan, sudah saatnya permasalahan ini dibawa dalam proses hukum, dan secepatnya membutuhkan kepastian hukum, agar tidak bias dan mengganggu kondusifitas iklim pembangunan Padanglawas Utara.

“Oleh karena itu, penegak hukum harus menggiringnya, dan BKN jangan coba-coba mengeluarkan SK CPNS Paluta tersebut sebelum masalah ini selesai,” katanya.

Penegakan hukum dalam kasus ini akan berdampak positif dalam rekruitmen CPNS khususnya di Paluta di tahun mendatang. Sekaligus akan membawa nilai positif dalam sistem pemerintahan Padanglawas Utara menuju good and clean governances.

“Penyelesaian kasus ini juga demi menciptakan pemerintahan yang baik untuk kepentingan rakyat,” tandas Ansor.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*