Honorer Pemkab Paluta Lima Bulan Tak Gajian

PALUTA- Sedikitnya 50 honorer di jajaran Pemkab Paluta belum menerima honor sejak lima bulan terakhir. Pembayaran honor per bulan itu bervariasi, mulai Rp 450 ribu per bulan hingga Rp800 ribu. Hal ini diungkapkan beberapa honorer, Senin (23/5).

“Saya dan teman-teman honor yang lain di Sekretariat Pemkab Paluta belum menerima honor sepeser pun sejak Januari,” keluh salah seorang honorer bermarga Harahap. Diutarakannya, dengan kondisi seperti ini, semangat kerja di kalangan tenaga honor semakin menipis dan loyo. Bahkan, terkadang sebahagian besar dari mereka terpaksa tidak masuk kerja, karena tidak lagi memiliki ongkos untuk datang ke kantor.

“Sekarang ini benar-benar susah. Bahkan terkadang saya terpaksa tidak datang dengan berbagai alasan. Sebab, untuk ongkos saja pun saya tidak punya uang, sementara di kantor banyak sekali yang mau dikerjakan,” ucapnya. Hal senada juga diungkapkan honorer lainnya. Ia mengaku, akibat belum menerima honor, rumah tangganya terancam bubar karena terus cekcok akibat ketiadaan biaya. “Harga barang terus naik, sementara kami sudah lima bulan tidak gajian,” keluhnya dengan wajah sedih.

Menurut pengakuan beberapa pegawai honor di berbagai SKPD, mereka terpaksa sering tidak datang dan titip absen agar bisa mencari penghasilan di luar. “Gaji kami hingga kini belum diterima. Terpaksa mencari penghasilan di luar. Namun, kami tetap pertahankan bekerja di kantor bang,” ungkap mereka. Menurut mereka, itu sudah merupakan “pemerkosaan” hak azasi manusia (HAM). “Bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu selama lima bulan tapi tidak menerima gaji. Itu kan sudah pelanggaran HAM, padahal tahun lalu kami rutin menerima gaji,” sebut mereka. Para Honor tersebut berharap Bupati Padang Lawas Utara Drs Bachrum Harahap mendengar keluhan mereka dan segera membayarkan gaji mereka tersebut.
Sementara itu, Asisten Pemkab Paluta Drs Hailullah Harahap, saat dikonfirmasi METRO, membantah bahwa Pemkab Paluta tidak memberikan gaji kepada honor selama 5 bulan. “Siapa bilang kami tidak memberikan gaji. Hingga kini, kami tidak pernah merekrut honor secara resmi di seluruh SKPD. Sebab, perekrutan tersebut melanggar PP 48. Masalah gaji itu saya tidak tahu dan tidak mengerti. Karena jelas itu sudah tidak benar dan sudah mengkangkangi peraturan,” pungkasnya. (thg)

Baca Juga :  Ketika Pasar Dibawa ke Kampung-kampung

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*