Ibu Syamsimar Dalimunthe – Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Isi Konsultasi:
sebagai penyidik (instan) saya sangat kewalahan mencari unsur pidana
penelantaran dalam rumah tangga. pd kesempatan ini saya mohon, sudilah
kiranya abang membimbing saya meski melalui email tentang hal yg saya
sebut di atas. Atas bantuan abang saya ucapkan terima kasih

Dari: syamsimar dalimunthe
Alamat : Jln Jend gatot Subroto no 07
Kota : Padangsidimpuan
Kota : sumatera utara
No Telp/HP : 082166999xx

—————————————————————————-

JAWABAN ATAS KONSULTASI ANDA:

bsp Ibu Syamsimar Dalimunthe   Unsur Pidana Penelantaran Rumah TanggaUndang-undang Nomor 23 tahun 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.
Tentang penelantaran rumah tangga sebagaimana dituangkan dalam huruf d pasal 5 diatas dijelaskan dalam Pasal 9
(1)Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah
sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut kami inti dari isi ayat 1 pasal 9 adalah jika seorang ayah atau ibu (orang tua) membiarkan seorang anak dalam keadaan tidak dirawat khususnya ketika mengalami sakit dan seorang suami atau sebaliknya membiarkan suatu keadaan yang sedemikian rupa dimana salah satunya sangat memerlukan pertolongan atau perawatan dan pemeliharaan. Misal tidak memberikan uang untuk membeli obat sehingga kondisi sakitnya semakin meradang, Jika fakta itu terjadi sudah memenuhi unsur pasal ini. Juga bagi seorang suami yang ketergantungan pada minuman keras (beralkohol), hobby main judi (terkecuali kelainan jiwa) sehingga tidak memperdulikan nafkah hidup istri dan anak-anaknya baik jasmani maupun rohani juga termasuk dalam unsur pasal ini dan melanggar pasal 49 UU ini.

Tentang ayat (2) pasal 9 Hal itu menyangkut Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak untuk mengaktualisasikan diri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bebas untuk mencari pekerjaan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tidak melanggar norma hukum dan noram agama. Sehingga jika seorang suami atau istri melakukan pengekanagan hidup sedemikian rupa sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini makan hal itu juga telah melanggar pasal 49 tentang Ketentuan Pidana UU Nomor 23 tahun 2004.

Agar jawaban kami lebih objektif, kiranya Ibu berkenan memberikan sebuah kronologi kasus jika ada yang berhubungan dengan penelantaran rumah tangga ini.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan yang diberikan.

Jabat erat
Bangun Siregar, SH

This content is 7 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
SHARE : facebook Ibu Syamsimar Dalimunthe   Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tanggagoogle Ibu Syamsimar Dalimunthe   Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tanggatwitter Ibu Syamsimar Dalimunthe   Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tanggalinkedin Ibu Syamsimar Dalimunthe   Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tanggaemail Ibu Syamsimar Dalimunthe   Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tanggaprint Ibu Syamsimar Dalimunthe   Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tangga

5 Comments

  1. pak selamat malam, pertnyaan saya bagaimana saya dapat mebghubungi bapak karena saya telah menjadi korban kekerasaan dalam rumah tangga, tolong saya pak. terima kasih.

  2. Selamat siang pak, saya mahasiswa magister ilmu hukum unsyiah aceh, saya mau bertanya bagaimana pendapat bapak terhadap putusan kasasi mahkamah agung no. 552 K/PID.SUS/2011 tentang penelantaraan rumah tangga apaa putusan tersebut sudah benar? Karena apabila saya perhatikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan penelantaraan dalam lingkup keluarga, tuntutan jpu dengan tuntutan 6 bulan penjara , sedang dalam putusan PN Semarang 595/Pid.b/2010/PN.smg memutuskan bebas terhadap terdakwa, atas putusan tersebut jpu mengajukan kasasi akan tetapi ditolak oleh mahkamah Agung, gmn menurut pendapat bapak, mohon bantuannya Pak…

    • Terimakasih atas pertanyaannya mbak…! Namun perlu saya sampaikan bahwa untuk menganalisa hukum dan atau memberikan pendapat hukum atas suatu perkara pidana yang sudah diputus oleh pengadilan dan dalam perkara ini sudah diputus oleh MA (No.552k/PID.SUS/2011), sebaiknya dan seharusnya fotocopy salinan putusan harus kita baca dulu supaya tidak terjadi misinterpretasi atas permalsahan hukumnya. Oleh karena itu tidak bisa saya memberikan komentar hukumnya terlebih untuk memperbandingkannya dengan putusan PN Semarang Reg.Perk No. 595/Pid.B/2010/PN SMG. Saya mohon maaf jika jawaban saya tidak memuaskan……fiat justitia ruat quelum

  3. Selamat siang pak, saya mahasiswa magister ilmu hukum unsyiah aceh, saya mau bertanya bagaimana pendapat bapak terhadap putusan kasasi mahkamah agung no. 552 K/PID.SUS/2011 tentang penelantaraan rumah tangga apaa putusan tersebut sudah benar? Karena apabila saya perhatikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan penelantaraan dalam lingkup keluarga, tuntutan jpu dengan tuntutan 6 bulan penjara , sedang dalam putusan PN Semarang 595/Pid.b/2010/PN.smg memutuskan bebas terhadap terdakwa, atas putusan tersebut jpu mengajukan kasasi akan tetapi ditolak oleh mahkamah Agung, gmn menurut pendapat bapak, mohon bantuannya Pak…

    Pid.B/2010/PN.Smg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*