Ibukota Kabupaten Menurut UU No 37 Dan 38 Tahun 2007: Sipirok, Gunungtua, Sibuhuan

Oleh: Shohibul Anshor Siregar *)

Pokok persoalan yang selama beberapa tahun terakhir cukup hangat di Tapanuli Selatan (Tapsel) setelah pemekaran Padanglawas Utara (Paluta) dan Padanglawas (Palas) dengan UU Nomor 37 dan 38 Tahun 2007, ialah ibukota Kabupaten Induk Tapsel.

Dua Bupati dalam masa jabatan yang berbeda sama-sama terindikasi kuat ingin melanggar UU. Padahal jika ingin ibukota Tapsel itu di tempat lain di luar Sipirok, tentu boleh saja. Satu-satunya cara untuk itu hanyalah setelah memperturutkan kemauan imperatif UU itu untuk kemudian memutuskan pemindahannya berdasarkan mekanisme tertentu pula.

Pertemuan Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu dengan kelompok masyarakat Sipirok di Jakarta dan Medan telah dilakukan akhir bulan lalu. Tetapi hasilnya belum menunjukkan titik temu. Kelompok masyarakat Sipirok menuduh Bupati Tapsel sama sekali tidak berkeinginan untuk merealisasikan kota Sipirok menjadi ibukota Tapsel. Lokasi baru yang diperjuangkannya melalui Menteri Kehutanan RI, sebagaimana pernah dilakukan oleh Bupati sebelumnya, ditolak.

Jika menilik pada bunyi UU Nomor 37 dan 38 Tahun 2007, ada 3 nama ibukota yang disebut. Pertama ialah Gunung Tua untuk Kabupaten Paluta. Kedua Sibuhuan untuk Palas. Kedua Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten induk ini sama sekali tidak memiliki kesamaan nama Kecamatan dengan nama ibukota. Sedangkan yang ketiga ialah Sipirok untuk Kabupaten induk (Tapsel) yang sampai saat ini masih berkegiatan di Padangsidimpuan yang jauh-jauh sebelumnya telah lebih dulu dimekarkan.

Nah, Sipirok ini memiliki kesamaan nama 100 % dengan salah satu Kecamatan. Dua Bupati dalam periode yang berbeda sama semangatnya untuk mengukuhkan ibukota di luar kota Sipirok. Keduanya sama-sama meminta izin Menteri Kehutanan RI untuk penunjukan lokasi pertapakan kantor Bupati beserta perangkat-perangkat daerah, tentu dengan berbagai alasan yang oleh kelompok masyarakat yang menolak dianggap mengada-ada.

Baca Juga :  POLEMIK UU PILKADA DAN SBY SERTA DPR RI

Lokasi ibukota tentulah sebuah kota, bukan sebuah Kecamatan. Dengan memperbandingkan UU 37 dan 38 yang masing-masing sama-sama menunjuk sebuah nama kota menjadi ibukota Kabupaten yang dimekarkan, tentulah harus menjadi rujukan untuk memastikan bahwa yang dimaksud dengan Sipirok ibukota Tapsel bukanlah Kecamatan Sipirok, melainkan kota Sipirok sebagaimana disebut pada kedua UU itu.

Bandingkan misalnya dengan kasus Nias Utara. Pada bagian Keempat tentang Ibukota UU Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara pada salah satu pasalnya (Pasal 7) secara eksplisit menyebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Nias Utara berkedudukan di Kecamatan Lotu. Jika UU akan menunjuk sebuah tempat yang bukan kota (Kecamatan) ia tidak akan sungkan-sungkan menyebutnya secara jelas sebagaimana terlihat pada UU Nomor 45 tahun 2008 ini.

UU 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan mirip dengan kasus Tapanuli selatan yang penunjukan ibukotanya 100 % sama dengan nama salah satu Kecamatan. Pada Bagian Ketiga Tentang Ibu Kota, Pasal 7 UU ini menyebut Ibu kota Kabupaten Empat Lawang berkedudukan di Tebing Tinggi. Tebing Tinggi yang direalisasikan sebagai ibukota tidak pernah multi-interpretasi atau diplesetkan menjadi Kecamatan Tebing Tinggi.

Menolak kota Sipirok sebagai ibukota Tapsel adalah sebuah kesalahan besar, selain dengan sendirinya pula menuduh tegas bahwa pembuat UU dan pengusul serta proses perjuangan pemekaran Paluta dan Palas (dari Kabupaten induk Tapsel) tidak memiliki konsepsi yang jelas dalam pemutusan UU ini. UU 37 dan 38 Tahun 2007 juga menegaskan limit waktu pemindahan ibukota (18 bulan setelah pemekaran). Ini sudah dilanggar sekian lama.

Inilah dasar pendirian bagi Wakil Bupati Aldinz Rapolo Siregar ketika pada akhir masa jabatannya bersama Bupati Ongku P Hasibuan memilih berkantor sendiri di kota Sipirok. Rakyat masih ingat itu. Resistensi semakin mengeras tampaknya. Pernyataan Sikap DPP IKAPSI Jakarta atas permasalahan realisasi perpindahan ibukota Tapsel Ke Sipirok sesuai hasil diskusi panel di Hotel Kartika Chandra tgl 23 Juni 2011 tidak bergeser. Pertama, menolak rencana Pemkab Tapsel memindahkan ibukota kabupaten ke Janji Mauli karena tidak sesuai dengan amanah UU no 37 dan 38 dan kontradiksi dengan RUTRK Sipirok. Kedua, DPP Ikapsi mendesak agar operasional kantor Pemkab Tapsel berada di Sipirok paling lambat akhir tahun ini.

Baca Juga :  Disparitas: Negara Dan Purifikasi Peran Pemerintahan

_____________________________________________________________________________

*) Penulis: dosen sosiologi politik FISIP UMSU, Koordinator Umum nBASIS

sohibul copy Ibukota Kabupaten Menurut UU No 37 Dan 38 Tahun 2007: Sipirok, Gunungtua, Sibuhuann’BASIS adalah sebuah Yayasan yang didirikan tahun 1999 oleh sejumlah akademisi dan praktisi dalam berbagai disiplin (ilmu dan keahlian). ‘nBASIS adalah singkatan dari Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya dan memusatkan perhatiannya pada gerakan intelektual dengan strategi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perkuatan basis ekonomi dan kemandirian individu serta kelompok.
_____________________________________________________________________________

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Yah kota Sipirok, adalah kelurahan pasar sipirok dan sekitrnya, hal ini jelas Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Sipirok sudah ada sejak tahun 90, pada masa kepemimpinan Raja Inal sebagai gubernur Sumatera Utara, beliau sudah mengarahkannya, dan masih ada tata ruang tersebut, mohon lah dalam mengambil kesimpulan didasarkan kajian akademik, sejarah dan aspek pasar

  2. Kalau dibandingkan dengan “gunung tua” dan “sibuhuan”, maka bukan berarti “sipirok” mewakili kota sipirok, menurut saya. Lagi pula, “kota” sipirok itu mana, sejak kapan ada “kota” sipirok?
    Kalau yang dimaksud dengan “sipirok” yg ada saat ini, itu KELURAHAN PASAR SIPIROK namanya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*