Ikatan Mahasiswa Desak Bupati Madina Mundur

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Madina (DPP IMA Madina) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut, Selasa (2/4/2013) siang.

Mahasiswa mendesak DPRD Sumut memanggil Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro untuk menjelaskan penganiayaan oleh aparat Brimob terhadap puluhan warga Naga Juang, Kabupaten Madina yang menggelar aksi unjuk rasa penolakan PT Sorikmas Mining, 22 Maret lalu.

Massa juga meminta Bupati Madina Hidayat Batubara segera mundur dan hengkang dari bumi Mandailing Natal.

Koordinator Aksi, Sofyan Saputra Nasution mengatakan, Bupati Madina Hidayat Batubara tidak mampu meredam konflik yang terus terjadi antara masyarakat Madina dan PT Sorikmas Mining.

“Hidayat Batubara (Bupati Madina) sangat apatis dan tidak peduli dengan nasib masyarakat. Konflik yang terjadi selama ini sebagai bukti ketidakmampuannya memimpin Madina,” kata Sofyan dalam orasinya.

Ketua DPP IMA Madina, Ahmad Irwandi Nasution menambahkan, DPRD Sumut harus melakukan investigasi lapangan terhadap penganiayaan dan kekerasan yang dialami masyarakat Naga Juang serta merekomendasikan hasilnya ke Komnas HAM.

“Kami juga minta DPRD Sumut memanggil Bupati Madina Hidayat Batubara, Manajemen PT Sorikmas Mining dan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan penganiayaan terhadap masyarakat Naga Juang. DPRD juga harus merekomendasikan ke Presiden dan Menteri ESDM untuk meninjau ulang Kontrak Karya PT Sorikmas Mining,” tegas Irwandi.

Baca Juga :  Tuntut Keadilan - Guru Honor Paluta Unjuk Rasa

Massa aksi yang membawa spanduk kecaman serta foto-foto penganiayaan yang dialami warga tersebut sempat saling dorong dengan petugas security DPRD Sumut. Massa hendak menerobos ke dalam karena belum diterima anggota dewan setelah setengah jam berorasi. Namun aksi dorong -dorongan hanya berlangsung sekejab, tiga anggota Komisi A DPRD Sumut langsung turun menerima aspirasi massa.

Ketiganya, Raudin Purba, Amsal Nasution dan Syamsul Hilal sepakat dengan aspirasi massa agar Kontrak Karya PT Sorikmas Mining ditinjau ulang.

“Apa yang kalian sampaikan, itulah cerminan sikap DPRD Sumut. Bahkan, pascabentrok terjadi antara warga Huta Godang Muda dan pengaman PT Sorikmas Minging beberapa bulan lalu, Komisi A DPRD Sumut sudah merekomendasikan agar PT Sorikmas Mining menghentikan segala aktivitasnya. Dan sampai saat ini rekomendasi itu masih berlaku, karena tidak pernah dicabut,” ujar Amsal Nasution, Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut dihadapan massa.

Anggota Fraksi PKS lainnya, Raudin Purba menegaskan, pihaknya melalui rapat Komisi A akan memanggil Kapolda Sumut dan pihak terkait lainnya untuk minta penjelasan dugaan penganiayaan oleh anggota Brimob.

“Mestinya polisi melindungi dan mengayomi masyarakat. Untuk PT Sorikmas Mining kita akan rekomendasikan lagi untuk ditutup kalau membuat masyarakat menjadi resah,” ujarnya.

Sementara Syamsul Hilal, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengatakan negara telah melakukan dosa besar dengan pemberian izin PT Sorikmas Mining. Ia menyebut, Bupati Madina Hidayat Batubara sebagai agen kapitalisme asing di Madina.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  PSSI Pertahankan Program Timnas U-19 Hingga 2017

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*