IMA Madina Minta Renegosiasi Kontrak Karya PT Sorikmas Mining

MEDAN – Keberadaan PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal dinilai belum sejalan dengan semangat UU Nomor 40 tahun 2009 tentang. Minerba  dan Keppres No 3 tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Irwandi Nasution, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina) saat temu pers di Kantornya Jalan Letda Sudjono, Medan, Rabu (17/4/2013).

Kajian pihaknya sesuai undang-undang dan keppres dimaksud, investasi pertambangan harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni meingkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Menurut kami keberadaan PT Sorikmas Mining belum sejalan semangat undang-undang dan keppres, misalnya berkaitan luas areal yang diperbolehkan, kepemilikan saham (royalti), konservasi lingkungan hidup di hutang lindung, konflik pertanahan memprihatinkan, wewenang dan masa perizinan serta pengolahan dan pemurnian (Smelter) biji mineral,” terangnya.

Disebut Irwandi, keberadaan PT Sorikmas Mining belum dievaluasi sesuai Keppres No 3 Tahun 2012 yang menggariskan seluruh kontrak karya di Indonesia harus direnegosiasi untuk penyesuaian terhadap UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“Karenanya, kami minta kepada Menteri Perekonomian RI sebagai Ketua Tim Evaluasi untuk mengevaluasi kontrak karya PT Sorikmas Mining dalam bentuk renegosiasi sesuai aturan perundang-undangan,” katanya.

Menurut Irwandi, pihaknya sudah melayangkan permohonan renegosiasi kontrak karya tersebut kepada Menteri Perekonomian Hatta Radjasa dengan berbagai tembusan baik ditingkatan pusat maupun daerah.

Sejumlah permasalahan terkait keberadaan PT Sorikmas Mining dipaparkan. Diantaranya, luas wilayah kontrak karya perusahaan tambang emas seluas 66.000 Ha yang masih tahap eksplorasi.

Baca Juga :  Gubsu: Tapsel Harus Berubah

“Jika sampai tahap operasi produksi, maka sesuai pasal 53 UU No 4 tahun 2009 maksimal hanya diperbolehkan 25.000,” ujarnya mengutip pasal dimaksud.

Selanjutnya, kepemilikan saham PT Sorikmas Mining 75 persen dan PT Aneka Tambang 25 persen tidak sejalan dengan UU Otonomi Daerah.

“Apalagi status PT Aneka Tambang sebagai wakil pemerintah sudah tidak murni lagi karena telah Go Publik. Harusnya sebagian saham PT Sorikmas Mining dilepas ke Pemkab Madina dalam bentuk Good Will (iktikad baik), bukan saham divestasi (pelepasan melalui jual beli),” katanya.

Demikian juga, areal kontrak karya PT Sorikmas Mining yang berada di areal hutan lindung mestinya kepentingan operasi produksi mengaku pasal 38 ayat (4) UU No 41 tahun 1999, juga pembebasan lahan yang sudah turun temurun digarap oleh masyarakat tidak berjalan semestinya hingga menimbulkan konflik. Serta, karena PT Sorikmas Mining adalah perusahaan campuran PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), maka penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan) harus melibatkan Bupati.

Tawaran Model Renegosiasi

DPP IMA Madina menawarkan model usulan renogosiasi kontrak karya PT Sorikmas Mining. Mereka mengklaim model renegosiasi tersebut sudah berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat Madina.

Misalnya, beber Irwandi, harus dilakukan penciutan arela izin eksplorasi/izin operasi produksi PT Sorikmas Mining. Bupati Madina mesti diberikan kewenangan menerbitkan perizinan lanjutan baik perpanjangan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi. Bupati Madina memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan PT Sorikmas Mining.

Baca Juga :  Warga Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Tuntut PT Rendy Stop Beroperasi

“Juga, PT Sorikmas Mining wajib menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan atau pensemaran udara, tanah dan air dari ekses industri pertambangab. Dan areal turun temurun digarap masyarakat yang tumpang tindih dengan areal izin eksplorasi/operasi PT Sorikmas Mining harus diberi kompensasi wajar dan berkeadilan serta lain sebagainya,” Irwandi menguraikan.

Pihaknya, tambah Irwandi, akan segera mengusahakan bertemu dengan Menko Ekonomi Hatta Radjasa di Jakarta. “Saat audiensi nanti juga akan kami paparkan gamblang kepada Pak Menteri,” ujarnya. (fer/tribun-medan.com)

Source : Tribun Medan
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*