Inalum Dengan Segala Permasalahannya

Terungkap kepada publik Komisi VII DPR RI sempat mengirimkan surat peringatan ke PT Indonesia Asahan Aluminium, menyusul ketidak-hadiran perusahaan peleburan aluminium tersebut, dalam rapat gabungan dengan sejumlah Menteri pada tanggal 27 Juli 2010.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Dewi Aryani Hilman, di Jakarta, mengatakan, ketidakhadiran Inalum dinilai tidak menghargai lembaga DPR. “Semua pihak yang diundang Komisi VII DPR karena penting dan ada yang harus dibahas dan diselesaikan. Tapi, Inalum tidak datang, tanpa alasan yang jelas,” katanya.
Menurut Dewi, peringatan tertulis ke Inalum merupakan salah satu kesimpulan pada rapat Komisi guna membahas pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara terkait perusahaan itu.
Ia melanjutkan, rapat itu membahas hal yang penting yakni buruknya pengelolaan lingkungan hidup Inalum, sehingga merugikan masyarakat setempat. Apalagi, Dewi menambahkan, pejabat setingkat menteri pun datang dalam rapat tersebut yakni Menteri Lingkungan Hidup M Hatta dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. “Kalau masalahnya tidak serius, tidak mungkin dibahas bersama,” lanjutnya.
Karenanya, Dewi mengusulkan, agar pemerintah mengambil alih 100 persen saham Inalum. “Kita tidak perlu memperpanjang Inalum yang tidak mematuhi amdal dan lingkungan sesuai ketentuan,” ujarnya. Ia melanjutkan, pengambilalihan 100 persen saham Inalum juga akan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VII lainnya, Dito Ganinduto. Anggota dewan dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan, pemerintah akan memperoleh manfaat maksimal jika mengambil alih 100 persen saham Inalum. Dito tidak setuju kalau Indonesia hanya menjadi pemilik saham mayoritas.”Harus memiliki 100 persen,” katanya.
Saat ini, pemerintah tengah mengkaji dua opsi pascaberakhirnya kontrak Inalum tahun 2013. Opsi pertama, pengambilalihan saham 100 persen dengan kebutuhan dana tunai 120 juta dolar AS. Sumber dana pengambilalihan bisa dari APBN dan selanjutnya dikembalikan Inalum atau memakai dana BUMN. Opsi kedua adalah peningkatan saham pemerintah menjadi mayoritas yakni 51 persen melalui mekanisme penilaian aset Inalum. Mekanismenya, pemerintah lebih dulu membeli saham investor Jepang di Inalum sesuai nilai buku, ungkapnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif ISSOR RUSSEL BUTARBUTAR, ST.,MM menimpali surat Komisi VII DPR-RI, menilai masih sebatas perbuatan normatif saja, jika hanya sebatas surat peringatan. Lebih tepat dibekukan saja PT.INALUM tersebut, ucapnya.
Masalahnya, lanjut RUSSEL BUTARBUTAR, ST.,MM, jika Pemerintah Indonesia sadar keberadaan PT.INALUM selama ini, silahkan mendalami semua permasalahannya, bahwa bahwa sejak Master agreement ditandatangani pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh A.R. Soehoed dengan konsorsium perusahaan penanam modal atau Investor yang terdiri dari : Sumitomo Chemical Company, Ltd., Sumitomo Shoji Keisha, Ltd., Nippon Light Metal Company, Ltd. , C. Itoh & Co., Ltd., Nisho- Iwai Co.,Ltd. , Nichimen Co.,Ltd. , Showa Denko K.K , Marubeni Corporation, Mitsubishi Chemical Industries Limited, Mitsubishi Corporation, Mitsu Aluminium Company, Limited Mitsui & Co.,Ltd yang semuanya berkedudukan di Jepang, telah terjadi asas-asas, Ketentuan dan Tujuan dari Proyek ini (the objective of the agreement) dan analisis dari agreement ini, awalnya ialah : Untuk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia dan wilayah Sumatera Utara, maka pemerintah berniat menggunakan potensi air sungai Asahan tersebut untuk menghasilkan tenaga listrik dan mendirikan industri yang memakai tenaga listrik tersebut.
PENJELASANNYA,
Power and energy supply to the government (Annexure D)
Bahwa surply power dan energi yang dihasilkan dari pembangkit Tangga dan Sigura-gura harus disalurkan kepada pemerintah dengan persetujuan dari pemerintah. Bahwa konstruksi dimulai tahun 1978 selesai dan beroperasi sebahagian pada tahun 1982, dan commence of operation dimulai tanggal 1 November 1983, yang berarti berakhir tanggal 1 November 2013.
Bahwa (perjanjian) adalah Master agreement ini termasuk annexures dan supplementnya. Annexures berarti Anexxure A, Annexxure B, Annexure C, Annexxure D, Annexxure E yang terlampir dalam perjanjian.
Bahwa otorita asahan Ialah Otorita Pengembangan Asahan sebagaimana tertulis pada Pasal XIX, yang bertugas menjadi penghubung bagi pemerintah dengan PT. Inalum dan masyarakat dan tunduk kepada hukum Indonesia.
Investment Company berarti perusahaan yang akan didirikan Jepang oleh para investor untuk tujuan penanaman modal dan pembiayaan proyek dan dikenal dengan nama NAA (Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd).
Metal Bulletin berarti buletin yang diterbitkan di London ( United Kingdom) yang menunjukkan harga aluminium yang berlaku bgai produksi Inalum (Pasal I ayat m). Proyek berarti power plant, smelter (peleburan) dan fasilitas penunjang. Area proyek berarti area dimana proyek didirikan dan diartikan dalam supplemen.
Supplemen berarti Supplemen I, Supplemen II dan Supplemen III yang terlampir dan merupakan bagian dari perjannjian ini. Smelter dalai pabrik reduksi aluminium dan fasilitas tambahannya yang dibangun sesuai pasal V, termasuk perluasannya yang diatur dalam ayat 8 pasal XXVI.
Bahwa pasal III mengatur mengenai pendirian PT. Inalum yang dibentuk oleh NAA dan pemerintah, dimana PT. Inalum didirikan di indonesia dan dibentuk berdasarkan Undang-undang RI dan kepada aturan undang-undang RI.
Bahwa modal dasar perusahaan ekivalen dengan US$ 261,000 dengan kurs yang berlaku (par value) dengan tanggal izin investasi, kemudian pada tahun 1987, total modal perusahaan bertambah menjadi US$ 796.000 dengan komposisi pemerintah RI 41,13%, NAA 58,87%. Kemudian tahun 1994 berubah lagi menjadi 411 miliar yen (Present Intended Investment).
Bahwa setelah adanya perbahan komposisi modal tersebut maka seluruh pinjaman pemerintah dan inalum dari NAA harus dalam mata uang Yen Jepang yang awalnya dalam mata uang Dollar Amerika (USD). Inilah cikal bakal dari permasalahan Inalum yang mengakibatkan Inalum terpuruk dalam hal keuangan atau merugi terus dikarenakan kebodohan pemerintah, liciknya jepang, pengelolaan depresiasi rupiah (penguatan yen) tanpa adanya fasilitas hedging yang berarti.
Bahwa Direktur Inalum pada awalnya terdiri dari sedikitnya 6 anggota dan minimal Direktur berkewarganegaraan indonesia 2 orang. Dan ada satu Direksi Inalum yang berdomisili di Jepang yang menjabat sebagai Direktur Koordinasi Keuangan dan merangkap sebagai direktur NAA.
Sedangkan di Indonesia sudah ada Direksi yang menangani keuangan (Jepang) sehingga ada dua orang Direksi (Jepang) yang menangani keuangan, oleh karena itu, patut diduga orang ini dalai orang yang mengatur strategi keuangan inalum supaya bermasalah dan mengambil keuntungan yang besar dari proyek ini dikaitkan dengan GCG (Good Corporate Governance), yaitu ada satu orang direksi dalam dua jabatan yang berseberangan.
Tentu hal ini dibuat jepang untuk melindungi kepentingannya dan menaikkan keuntungan pihak jepang tanpa memperhatikan(mengorbankan) kepentingan pemerintah RI dan masyarakat lokal. Tentu hal ini harus dibawa ke ranah pengadilan (arbitrase internasional) bila perlu dilakukan audit independent untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Direktur Keuangan ini dan Investor Jepang mengenai strategi keuangan , kontrol harga aluminium, dan keterpurukan keuangan Inalum tanpa adanya strategi keuangan dan fasilitas hedging yang berarti dari pihak manajemen atau pembuktian tindak pidana dari Direktur Keuangan PT.INALUM tersebut, sampai saat ini berleha-leha luput dari cengkraman pelaku hukum, baik itu Jaksa, Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inalum berdomisili di Jakarta dan harus berada dalam yurisduksi pengadilan di Jakarta yang memiliki kewenangan secara umum terhadap perusahaan yang didirikan di Jakarta dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
Bahwa Indonesia dan NAA adalah pemegang saham, tetapi kenyataannya NAA lah yang mengurusi penempatan dana, pembayaran utang, penempatan dana, pemabayaran pokok dan bunga utang tanpa adanya pembentukan dari manajemen yang jelas. Artinya antara manajemen dan NAA tidak ada aturan yang jelas padahal sekitar 60% dana PT. Inalum dikelola oleh NAA di Tokyo, dan pemerintah tidak pernah mendapatkan report atau laporan tentang penggunaan dana ini, tentunya hal ini adalah hal yang sangat membodohi dan merampok harkat martabat bangsa Indonesia, dan tidak memenuhi azas kepatutan dan berimbang dalam berbisnis (etika bisnis).
Bayangkan seorang investor mencampuri urusan manajemen dan pembiayaan operasional perusahaan tanpa adanya laporan yang jelas dari NAA kepada Pemerintah Indonesia. Dan disini Pemerintah Indonesia diam saja tanpa mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak NAA atas pelanggaran perjanjian ini.
Fasilitas penunjang adalah kota, jalan dan jembatan, pasokan air, tenaga listrik, telekomunikasi, kesehatan, sanitasi, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk proyek. Dan Inalum harus dengan biayanya sendiri untuk mengoperasikan, merawat fasilitas penunjang tersebut.
Bahwa Inalum akan kembali ke tangan pemerintah RI setelah 30 tahun dihitung dari permulaan operasi Inalum dan berakhir tanggal 1 November 2013. Silahkan baca di pasal VIII ayat 4 ( Transfer of Power Plant to The Government) atau asas pengembalian berbunyi: “ in the event that the power plant shall be transferred to the government pursuant to paragraph 1 of this article then:
The government shall, upon the reversion date, pay to the company in tokyo a sum in US dollar equal to the book value cumputed in US Dollars for corporation tax purpose of all fixed assets including tangible, intangible and deferred fixed assets owned by the company within the project area for the power plant and tha said fixed assets shall become the property of the government upon the reversion date and
I. the company shall offer for sale it’s inventories within the project area for the power palnt to the government which shall have an option valid for thirty (30) days from the date such offer to buy all off such inventoriess at the lower of book or market value.
II. the government shall within ninety (90) days of exercise of said option, make payment to the company in tokyo in us dollars for the inventories purchased.
III. in the event of that the government does not exercise the said option, the company may freely sell, export, and dispose of inventories, provided that it shall complete such sale, export and disposal within three (30 months after the expiration of said option.
Artinya, pemerintah diharuskan membayar penjualan peralatan (inventory) yang sudah habis pakai ke rekening PT, Inalum di Tokyo. Padahal nilai inventory itu dihasilkan dari hasil revaluasi aset inalum tahun 1997 dikarenakan krisi ekonomi sehingga ada kenaikan book value dan equity sebesar US$ 449 juta, padahal kebijakan revaluasi ini hanyalah kebijakan pembukuan yang tidak berdampak bagi arus kas perusahaan dan kinerja perusahaan. Artinya in hanyalah kebiajakan diatas kertas dan bukan kebijakan riil yang mencerminkan operasional perusahaan.
Dengan kata lain Pemerintah harus membayar sesuatu yang tidak ada dan memang tidak ada kepada Investor Jepang atau sesuatu yang disengaja oleh pihak Jepang dan sengaja diciptakan untuk mengambil keuntungan. Atau dengan kata lain “Pemerintah Indonesia harus membayar seharga emas kepada kotoran dan kentut yang dikeluarkan pihak Jepang”. Dan kami mengusulkan agar hal ini dibahas lebih lanjut dan disesuaikan dengan sistem akuntansi dan pencatatan yang berlaku di Indonesia, agar Pemerintah Indonesia tidak melulu ditipu dan dibohongi pihak Jepang. Dan Pemerintah tidak perlu melakukan pembayaran apa-apa kepada pihak Jepang dan menuntut balik Pihak Jepang Di Pengadilan Arbitrase Internasional dikarenakan memang tidak ada lagi yang harus dibayar dan menuntut ganti rugi atas perbuatan Pihak Jepang yang membodoh-boddohi dan bertindak seakan-akan paling pintar di dunia ini.
Kemudian mengenai pembayaran ke rekening PT. Inalum di Tokyo ini tidak perlu dilakukan karena kedudukan dari PT. Inalum adalah di Jakarta, jadi semisalnya masih ada pembayaran dari pihak pemerintah bayarlah di Jakarta. Dan semua pembayaran itu harus dikurangi dulu dengan porsi kepemilikan Pemerintah Indonesia (sebesar 41,12%) di PT. Inalum.
PT. Inalum harus menggunakan jasa dan produk perusahaan/industri dalam negeri semkasimal mungkin, tetapi kenyataannya PT. Inalum tidak menunjukkan adanya kebijaksanaan ini karena semua fasilitas baik itu asuransi, kapal pengangkut, bank (jasa keuangan) menggunakan produk Jepang. Artinya tidak ada keuntungan ekonomi dan multiplier effect bagi para pengusaha dan pelaku ekonomi di negeri ini.
Berkaitan dengan Inspection atau Pemeriksaan
bahwa pemerintah memiliki hak dan kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan kepada Inalum, baik itu pemeriksaan teknis, keuangan, audit pajak, laporan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan perusahaan kepada pemerintah, tetapi kenyataanya pemerintah banyak kecolongan mengenai data keuangan, strategi keuangan dan penyimpanan defosit perusahaan, perlu ditelusuri lebih lanjut siapa-siapa yang terlibat dalam pengaturan laporan keuangan ini dikarenakan banyak sekali indikator-indikator kecurangan yang dibuat oleh pihak NAA terkait strategi keuangan Inalum.

Baca Juga :  Brankas Barang Bukti PN Tanjung Balai Dibobol Maling, Ribuan Pil Ekstasi Lenyap

Berkaitan Pasal XV dengan Marketing (pemasaran)
Bahwa Inalum memmpunyai hak eksklusif untuk mengekspor berdasarkan keputusannya sendiri, semua produk smelter, produk sampingan dan produk karbon termasuk aluminium ingot. Akan tetapi perjanjian jual beli aluminium ingot dengan Buyer Jepang dipatok dengan harga LME minus alpha. Dimana perjanjian ini masih berlaku sampai sekarang yang merugikan PT.Inalum dan pemerintah RI. Kondisi ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki kekuatan dan keinginan penuh untuk merubah ini dan mere-arrange perjanjian mengenai harga jual aluminium. Hal ini perlu ditelusuri apakah ada dari pihak pemerintah yang sengaja membiarkan hal ini terjadi dan siapa dia. Mengapa sampai kami mengajukan hal ini dikarenakan patut diduga selama beroperasinya Inalum hampir 30 tahun masak tidak memikirkan hal ini dan tidak peduli dengan keterpurukan keuangaannya sendiri, dan satu lagi jumlah uangnya juga sangat besar sekali.
Berkaitan Pasal XVI mengenai Penukaran Mata Uang
Bahwa Inalum harus menguatamakan penyimpanan hasil penjualan, pembayaran tagihan, deviden, biaya impor dan biaya lainnya dengan menggunakan Bank Negara Indonesia cabang Tokyo dan memberikan laporannya kepada pemerintah RI. Tetapi kenyataannya Inalum tidak melaksanakan ketentuan ini. Perlu aturan dan sangsi yang jelas mengenai pelanggaran kesepakatan ini. Karena asas transparansi, keterbukaan publik juga asas akuntabilitas tidak ditunjukkan dalam kebijakan yang diambil pihak Inalum. Berkaitan Pasal XVII mengenai pajak dan perjanjian keuangan. Bahwa Inalum akan membayar kepada pemerintah: Pajak perusahaan, pajak bunga, deviden, royalti dan fee lainnya; Pajak pendapatan pribadi, pajak penjualan, kompensasi, lumpsump, annual fee, pajak kendaraan. Bahwa pembayaraan lumpsump sebesar US$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika) sudah diberikan kepada Pemerintah. Perlu ditelusuri dana sebesar ini diberikan kepada siapa, jangan-jangan ini akal-akalan pihak Jepang untu memark-up nilai investasinya. Bahwa Inalum atau Jepang sudah memberikan biaya kompensasi sebesar US$ 6.000.000 (Enam Juta Dollar Amerika) untuk biaya kompensasi atas penggunaan tanah, jalan, ijin tenaga kerja dan fasilitas publik untuk tujuan proyek ini.
Perlu ditelusuri kepada siapa dana kompensasi ini diberikan kenyataannya tanah di daerah Tobasa tidak pernah diberikan ganti rugi Oleh pihak Inalum. Dan tentunya masyarakat Tobasa dan Asahan saat ini memiliki hak untuk menuntu ganti rugi tanah dan penggunaan jalan ke Proyek Inalum di Paritohan dan Kuala Tanjung.

Berkaitan dengan Annual Fee
Bahwa PT Inalum berkewajiban untuk membayar annual fee sebagi pengganti pajakpajak daerah (IPEDA) seperti pajak PBB, pajak bunga air dan lain-lain.
Formulasi perhitungan berdasarkan harga jual rata-rata Inalum berdasarkan harga LME (FOB) dikurangi denga alpha. Dimana alpha adalah biaya pengangkutan dana asuransi(bongkar muat) kuala tanjung ke pelabuhan di Jepang. Besarnya Alpha ini kira-kira $41 per ton. Seharusnya annual fee tidak dikurangi dengan alpha. Jadi pemerintah dapat menuntut kepada Inalum mengenai kekurangan pembayaran dikarenakan adanya kontijensi pengurang alpha ini mulai tahun ketujuh operasi Inalum atau mulai tahun 1989 sampai tahun 2011 ini.
Padahal dilain pihak Peemrintah sudah banyak memberikan fasilitas dan kebijakan yang meringankan Pihak Inalum tetapi seperti Pelabuhan, Jalan raya, tanah dan kebijakan perpajakan akan tetapi Pihak Inalum seakan-akan tidak puas dan ingin menguras terus pendapatan Pemerintah dan Masyarakat dengan adanya pengurang Alpha ini.
Berkaitan dengan pasal XIX (Otorita Asahan)
Tugas dari Otorita asahan:
Memberikan solusi akan hubungan pemerintah dengan inalum dan masyarakat lokal dengan prosedur administrasi yang sederhana dan relevan. Menerapkan keseluruhan fungsi pemerintah baik itu berbentuk kekuasaan, hak, previleges sehubungan dengan posisi pemerintah dalam perjanjian ini.
Berkaitan dengan Pasal XXIV ( Termination/Pengembalian Proyek Ke Pemerintah)
Bahwa setelah penghentian proyek operasi (tertanggal 1 November 2013)dikaitkan dengan Pasal XXX bahwa power plant akan kembali ke pemerintah dan pemerintah setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak commencement of operation tertanggal 1 November 1983. Dalam hal Master Agreement berakhir karena selesainya periode operasi sesuai Pasal XXX, maka sesuai Pasal VIII ayat 1 bahwa semua hak dan kepemilikan saham dan atas power plant dengan sendirinya akan beralih kepada pemerintah kecuali atas hak-hak atas power plant tambahan yang diatur dalam ayat 5 Pasal XXVII, sehingga segala hal menjadi milik tunggal dan properti eksklusif pemerintah. Peralihan ini memberikan penguasaan dan kontrol eksklusif kepada pemerintah yang bebas dari segala kepentingan, pembebanan, tanggung jawab, kewajiban berdasarkan kontrak, dan hak-hak Inalum atas pihak ketiga ( selain hak Inalum dalam ayat 2 pasal VIII) bahwa setelah power plant menjadi milik pemerintah, maka pemerintah akan menjamin pasokan tenaga listrik ke smelter dan fasilitas penunjang dengan biaya yang sama dengan biaya tenaga (tidak termasuk annual fee sebagaimana dimaksud pasal XVII) .
Merujuk pada poin diatas terlihat pihak Jepang ingin memaksakan suatu kehendak terhadap sesuatu yang bukan haknya, seolah-olah power plant masih milik Inalum, kenyataannya power plant sudah menjadi milik pemerintah tanpa ada syarat dan kewajiban apapun. Karena dengan berakhirnya perjanjian dan power plant kembali ke pangkuan ibu pertiwi, maka peemerintah berhak menjual kepada siapapun listriknya, dan harga berapapun yang disesuaikan dengan harga jual PLN ke masyarakat, artinya Inalum tidak berhak mencampuri apalagi memaksakan kehendak kepada pemerintah terkait dengan listrik yang dihasilkan oleh power plant. Dikarenakan masyarakat juga ingin menikmati hasil listrik yang dihasilkan dari daerahnya sendiri terutama masyarakat sekitar Danau Toba dan sekitarnya. Berkaitan dengan status kepemilikan Smelter (peleburan) dan fasilitas penunjang
Bahwa jika tidak terdapat perpanjangan periode operasi sesuai Pasal XXVII ayat (8) yang menyebabkan berakhirnya master agreement, Pasal XXIV ayat (3b) menyatakan bahwa pelebur, fasilitas pendukung, dan seluruh benda-benda yang terdapat di Indonesia yang berkaitan dengan proyek Inalum (kecuali bahan mentah) akan menjadi milik pemerintah. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya perjanjian, pemerintah harus membayar Inalum di Tokyo dalam mata uang Dollar Amerika (USD), sejumlah sedikitnya sesuai nilai buku atau nilai pasar.
Dalam master agreement tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan kepemilikan peleburan dan fasilitas pendukung. Perlu analisa lebih lanjut dari pemerintah tentang opsi yang akan diambil sehubungan dengan pengambilalihan peleburan dan fasilitas pendukung tersebut.
Bahwa Inalum ingkar janji kepada pemerintah dan masyarakat pada khususnya terkait dengan ketentuan dalam Annexure D dari Master Agreement (50MW). Sejauh ini Inalum baru menyalurkan 2 MW ke PLN Balige dan dalam bentuk SWAP ke PLN Medan sebesar 45 MW. Dikaitkan dengan ketentuan Annexure D yang berisi:
Supply listrik ke masyarkat
Periode Besar Energi Listrik
Tahun pertama 25 MW
Tahun Kedua 35 MW
Tahun Ketiga 45 MW
Tahun Keempat 50 MW
Tahun kelima dan selanjutnya 50 MW

Jadi kalau diakumulasikan hingga tahun 2011, Inalum harus memberikan 1355 MW ke masyarakat, ekivalen hingga tahun 2013 sebesar 1455 MW. Jadi besarnya tagihan masyarakat ke Inalum sampai tahun 2011 sebesar 1455 MW dikalikan dengan harga listrik yang dijual kemasyarakat per tahunnya ditambah dengan bunga bank yang berlaku setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pihak Bank Indonesia, dikarenakan listrik ini adalah hak dari masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat berhak mendapatkan ini dikaitkan dengan master agreement Annexure D dikaitkan dengan asas perjanjian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia bahwa perjanjian adalah Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer) artinya baik pemerintah dan Inalum harus melaksanakan isi perjanjian ini dengan itikad yang baik.
Terkait dengan besarnya uang yang harus dibayarkan oleh Inalum kepada masyarakat terkait dengan wanprestasi yang dilakukan Inalum ataupun kesengajaan yang berujung kepada penipuan atau tidak adanya itikad baik dari pihak Inalum kepada masyarakat maka masyarakat dapat dimohonkan perkaranya kepada pengadilan yang berwajib menyidangkannya. Seperti tertulis dalam KUHPer Pasal 1239 bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Artinya Inalum harus memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga atas uang masyarakat yang telah membayar listrik mulai tahun 1983 sampai 2011. Tentunya besar biaya yang harus dibayarkan Inalum dapat dihitung lebih lanjut dan disesuaikan dengan isi Agreement.
Sesuai dengan ketentuan Pasal VIII ayat (1). Pada saat berakhirnya periode operasi, atau tanggal pengembalian, maka seluruh hak atas PLTA akan segera secara otomatis menjadi milik pemerintah, tanpa terkecuali dan bebas dari segala jaminan, kewajiban dan hak apapun dari Inalum dan Pihak ketiga lainnya. Maka dikarenakan masih adanya kewajiban Inalum kepada masyarakat yang dikaitkan dengan isi pada butir (32) maka kami menganjurkan agar pemerintah langsung memotong atau mengurangi apa yang menjadi kewajiban Inalum sebesar nilai uang yang setara dengan nilai untuk membayar kewajiban biaya listrik (Annexure D) kepada masyarakat. Agar PLTA bebas dari semua kewajiban dan sah kepemilikannya kepada Pemerintah.

Baca Juga :  Mengapa Dana Desa +/- RP. 1 Miliar per Desa kurang terserap para Kepala Desa termasuk di Sumatera Utara

Berkaitan dengan kembalinya PLTA ke tangan pemerintah, kami menganjurkan agar Pemerintah mengikutsertakan Pemerintahan Tingkat II kabupaten Toba Samosir dan Asahan agar ikut berandil untuk kepemilikan saham PLTA (Inalum) supaya meningkakan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi Indonesia khususnya Kabupaten Asahan dan Toba Samosir. Artinya dalam hal ini pemerintah harus pro rakyat dan bukan pro bisnis dikaitkan juga bahwa besarnya investasi untuk Inalum ini tidaklah sebesar disaat Inalum pertama kali di konstruksi.
Berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas dari Otorita Asahan, maka kami menganjurkan agar malakukan audit investigasi terhadap dana Environment Fund yang sudah digelontorkan oleh pihak Inalum kepada pihak Otorita Asahan. Otorita Asahan yang dalam hal ini dalai penyambung lidah rakyat kepada pemerintah dan pihak Investor telah gagal dan lalai melakukan tugasnya. Begitu besar dana yang sudah diterima oleh Otorita Asahan tetapi belum mampu untuk menaikkan harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat disekitar Danau Toba. Besarnya dana yang diterima oleh Otorita Asahan hingga tahun 2009 yaitu sebesar US$ 49.432.184 (Empat Puluh Sembilan Koma Empat Juta Dollar Amerika) ditambah dengan bunga yang didapat pertahunnya apabila dana itu ditempatkan di Bank.

Sumber : PT. Inalum
Melihat besarnya dana Environment Fund yang dikelola oleh Otorita Asahan timbul pertanyaan,,
Kemana dana tersebut?
Siapa yang memegang dan yang bertanggung jawab dengan dana tersebut?
Mengapa tidak diberikan kepada masyarakat?
Dasar hukum apa yang mereka pegang sehingga tidak memberikan dana itu kepada masyarakat?
Kalau pun di bagikan kepada masyarakat, berapa besarnya, kegiatan apa yang dilaksanakan, dan laporan keuangannya dimana?
Berapa sisa dana tersebut?
Kapan sisa dana itu bisa dibagikan dan dirasakan masyarakat?
Sehubungan dengan penggunaan dana Environment Fund ini, dikarenakan dana ini dana dana yang harus dikembalikan ke masyarakat (hak masyarakat) dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, agama dan pengembangan ekonomi masyarakat (UKM) maka kami dari ISSOR segera meminta pihak auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan Otorita Asahan. Dan apabila ditemukan kejanggalan dan penggelapan dana maka kami meminta pihak Kepolisian RI agar memeriksa semua pejabat yang pernah bertugas di Otorita Asahan ini untuk diproses hukum lebih lanjut.
Sehubungan dengan kembalinya Power Plant ini ke Pemerintah kami mengusulkan agar Otorita Asahan ini dibubarkan dan membentuk lembaga masyarakat yang secara khusus dan langsung dapat mengerti kehidupan dan keberadaan masyarakat disekitar Proyek baik itu dalam pengembangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dikarenakan alasan:
Akan berakhirnya kerjasama Jepang dengan Indonesia dalam proyek ini yaitu1 November 2013.
Proyek ini sudah sangat lama diselesaikan yaitu 1 November 1983, jadi tidak ada lagi relevansinya Otorita Asahan ini dilanjutkan karena akan memberatkan anggaran BKPM dan APBN kita.
Akuntabilitas dan pertanggung jawaban keuangan dan paparan publik Otorita Asahan yang sangat buruk dan patut diduga ada kasus korupsi di Otorita Asahan.
Dikarenakan pemerintah akan mengambil alih proyek ini tentunya manajemen dan masyarakat akan lebih baik dan lebih pantas terjun kelapangan untuk mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain.
Bahwa otorita asahan tidak relevan lagi menangani tugas ini dikarenakan sudah banyaknya perusahaan swasta yang ikut ambil bagian dalam investasi power plant di sekitar sungai Asahan, artinya bukan hanya Pemerintah yang ikut ambil bagian dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air ini;
Bahwa patut diduga Otorita Asahan berada dibawah tekanan dan kontrol Inalum, hal ini bisa dilihat dari kebijakannya yang tidak pro rakyat dan pertanggungjawaban kinerjanya yang tidak jelas. Otorita Asahan tidak berperan sebagai penghubung antara Inalum, Pemerintah dan Masyarakat dan ketidakmampuan Otorita Asahan dalam menanngapi aspirasi dan keluhan masyarakat mulai tahun 1978.
Terkait dengan pertanggung jawaban Otorita Asahan dan Inalum ini maka kami dari ISSOR telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menuntut ganti rugi dan wanprestasi yang dilakukan oleh Inalum dan Otorita Asahan (dalam proses penyusunan gugatan).
Terkait dengan Keppres No.5 tahun 1976 tentang Pembentukan Otorita Asahan Serta Badan Pembina Pusat Tenaga Listrik Tenaga Air Dan Peleburan Aluminium Asahan . Dikarenakan tidak adanya relevansi Keppres tersebut dengan kinerja Otorita Asahan dan gagalnya Pihak Otorita Asahan sebagai mediator antara masyarakat, Pemerintah dan Inalum. Maka kami dari ISSOR akan segera melakukan Judicial Review tentang pembatalan Keppres No.5 tahun 1976 ke Mahlamah Agung dalam rangka pembubaran Otorita Asahan .
Semua hal ini kami sampaikan bukanlah untuk memprovokasi atau memperkeruh situasi tentang Proyek Inalum, kami hanya bisa memberikan sumbangan pemikiran dan analisis independen kepada masyarakat terkait dengan hadirnya Inalum di Indonesia yang tidak memberikan sumbangan apapun kepada perekonomian kita seperti isi tujuan dalam Master Agreement yaitu untuk mempercepat penembangan ekonomi di wilayah Sumatera Utara, semuanya itu hanyalah mimpi dan khayalan semu dari Pemerintah RI dan kita juga di ajak bermimpi oleh Pemerintah. Proyek ini malah sebaliknya memperparah kondisi perekonomian kita dengan utang luar negeri yang semakin meningkat dan tidak memberikan sedikitpun apa yang menjadi hak masyarakat . Utang kita malah makin meningkat dan didominasi oleh utang kepada pihak Jepang yang banyak memberikan bantuan pendanaan dalam bidang infrastruktur dan energi akan tetapi menjerat kita dengan bunga utang dan klausula-klausula perjanjian yang mencekik leher dan menjerat kehidupan anak cucu kita di masa depan dimana hal itu bisa dilihat dari proyek Inalum ini. Sebenarnya masih banyak proyek-proyek bantuan Jepang yang patut diduga melakukan mark-up dan tidak peduli dengan nasib Bangsa ini (dalam penelitian tim ISSOR). Mereka banyak memasuki investasi di Indonesia dengan proyek ODA dan JBIC nya yang cenderung menekan Pemerintah RI dalam setiap penandatanganan kerjasama bisnis yang terkadang melakukan mark up dan klausula-klausula yang memberatkan posisi Bangsa kita.
Kami dari ISSOR memohon dan menganjurkan Pihak Pemerintah agar jangan lagi mengikutsertakan pihak Jepang dalam perpanjangan kepemilikan Inalum ini, jangan lagi pemerintah membuat hati masyarakat terluka, terluka dan terus terluka dan terzalimi, karena orang yang terluka dan terjalimi biasanya cepat marah dan bisa mengakibatkan konflik horizontal di masyarakat (Salah satu contoh keberadaan PT. Inti Indorayon Utama di sekitar Danau Toba). Artinya marilah kita semua pihak kembali ke jalan yang benar, dan menegakkan hukum dan jangan ada yang merasa lebih pintar dan lebih berkuasa di negeri ini, karena negara kita adalah negara demokrasi yang berarti kekuatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan kemana arah pembangunan ekonomi kita dan pemerintahlah yang memfasilitasi dan bukan memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya.
Marilah kita bergandeng tangan menyelamatkan sumber daya negeri ini dengan berbuat benar dan jujur bukan malah menambah utang anak cucu kita di masa depan, marilah kita wujudkan cita-cita The Founding Fathers kita yang peduli dengan Sumber Daya Alam dan masyarakatnya dan sesuai dengan UUD’45 Pasal 33 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kekayaan kelompok dan diri sendiri. Janganlah kita merusaknya dan menggunakannya seakan-akan PLTA ini adalah milik pribadi dan memperkaya diri sendiri.
Uraian ini sebagai catatan dimasa pemerintahan Kabinat Indonesia Bersatu. Dan permasalahan kita uraikan yang mungki sangat perlu di fahami oleh Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan; Menteri Perindustrian; DPRRI Komisi III -VII; Pihak PT.INALUM; Gubernur Sumatera Utara; Bupati Toba Samosir; Bupati Asahan; LSM-di Jakarta; LSM –di Sumatera Utara, termasuk masyarakat di kampung saya Porsea Kabupaten Tobasa sekitarnya, ungkapnya(LSM DERAS/Russel Butarbutar,SH,ST,MM)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*