Indra-Firdaus Tolak Teken Kesepakatan Pemungutan Suara Ulang Madina Damai

8212745254230f78aef8d3444e9f2567d4a433f Indra Firdaus Tolak Teken Kesepakatan Pemungutan Suara Ulang Madina Damai
Sejumlah pasangan calon Bupati menandatangani kesepakatan pemungutan suara ulang Madina damai di KPUD Madina, Kamis (24/2).

Dari tujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madina, hanya lima pasangan calon yang hadir pada penandatanganan kesepakatan pemungutan suara ulang Madina damai.  Sementara satu pasangan, Indra Porkas Lubis-Firdaus Nasution menolak mendatanganinya. Kesepakatan itu diselenggarakan oleh KPUD di Kantor KPUD Madina Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Madina, Kamis (24/2).

Informasi yang diterima METRO di kantor KPUD dari  pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indra Porkas Lubis- Firdaus Nasution, alasan penolakan menandatangani kesepakatan pemungutan suara ulang pemilukada Madina damain karena  ada fatwa hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Intinya  fatwa itu  tindak pidana money politics (politik uang) pada pemilukada bulan Juni tahun lalu. “Adanya dugaan money politics tersebut, kita menunggu keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pusat,” ujarnya.

Sementara kandidat yang tidak hadir yaitu nomor urut 1 calon Bupati Zulfarmin Lubis dengan pasangan Ongku Sutan Nasution, dan nomor urut 3 calon Bupati Irwan Daulay dengan pasangan Samad Lubis. Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution dalam sambutannya meyampaikan bahwa pertemuan tersebut hanya merupakan suatu silaturrahmi antara penyelenggara pemilu yakni KPU dan Panwaslu dengan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Madina periode tahun 2011-2016. Dimana dalam pertemuan ini secara teknis disampaikan bahwa tahapan pemungutan suara ulang telah dimulai sejak tanggal 2 Februari lalu.

”Pertemuan ini merupakan silaturahmi pertama antara penyelenggara Pemilu bersama pasangan calon setelah adanya putusan MK supaya melaksanakan pemungutan suara ulang, ini juga bertujuan  memberitahukan secara langsung telah ditetapkannya jadwal dan tahapan pemungutan suara ulang serta mengambil kesepakatan supaya pelaksanaan pemungutan suara ulang ini terlaksana dengan damai dan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada, jangan lagi terjadi seperti yang terjadi di pemilukada Madina tahun lalu. Mari kita belajar dari pengalaman itu karena Bupati yang defenitif adalah harapan masyarakat demi pembangunan yang terstruktur,” sebut Irham.

Pj Bupati Madina Aspan Sofian Batubara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada KPU Madina yang telah mengadakan pertemuan antara penyelenggara Pemilu bersama peserta pasangan calon. Dimana pertemuan ini diharapkan sebagai langkah awal untuk kebersamaan demi membangun Kabupaten Madina. ”Saya hanya ingin menyampaikan semoga pelaksanaan pemungutan suara ulang nantinya bisa berjalan dengan baik dan memeroleh pemimpin sesuai dengan pilihan nurani rakyat, karena dengan ini pembangunan di Madina akan semakin baik,” sebut Aspan.

Baca Juga :  "Pac-man" Pilih Kamp Latihan Terburuk

Sementara Kapolres Madina, AKBP Hirbak wahyu setiawan Sik berharap kepada seluruh pasangan calon supaya mematuhi keputusan dan undang-undang yang berlaku di NKRI baik dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Karena menurut Hirbak pemungutan suara ulang untuk menentukan Bupati dan wakil bupati sangat ditunggu masyarakat, dan itu juga merupakan hak demokrasi bangsa.

”Saya imbau kepada seluruh pasangan calon supaya dapat menghargai itu, dan melaksanakan pemungutan suara ulang ini sesuai dengan peraturan yang ada dan jangan lagi sempat terjadi benturan-benturan akibat pelanggaran, dan dari Polres Madina akan menambah jumlah keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang ini,” ujar Kapolres.
Sebelum terjadi penandatanganan pemungutan suara ulang damai, Pasangan calon nomor urut tujuh menyampaikan intrupsi atau masukan, dan ini disampaikan calon wakil bupati yakni Firdaus Nasution, dimana dalam penyampaiannnya Firdaus mengatakan kecewa dengan KPU karena tak mampu menghadirkan seluruh pasangan calon.

Firdaus juga menyebutkan bahwa saat ini dirinya sedang menjalani proses hukum di MA dan sedang menunggu fatwa terkait pelanggaran pemilukada Madina yang terjadi politik uang. Dirinya juga mengecam Panwaslu Madina yang tak bisa bekerja sesuai dengan Tufoksi sehingga terjadi politik uang itu, dan dalam hal ini disebutkan Firdaus Bawaslu masih sedang proses pemberhentian Panwaslu Madina. ”KPU telah menetapkan tahapan sedangkan kami masih sedang menjalani proses hukum di MA untuk menunggu fatwa soal pidana politik uang yang terjadi pada Pemilukada tahun lalu, dan Bawaslu juga belum memutuskan apakah tetap memakai Panwaslu yang sekarang atau menggantinya, kalau ternyata diganti artinya pemungutan suara ulang di Madina tanpa Panwaslu, ini merupakan catatan bagi kita bersama,” sebut Firdaus.

Dalam menyikapi penyampaian Firdaus itu, Ketua KPU Sumut menjelaskan bahwa penetapan tahapan dan jadwal itu bukanlah hal yang mudah bagi pihaknya, karena KPU Madina serta KPU Sumut telah berulang kali berkoordinasi dengan KPU pusat soal penetapan jadwal tersebut.

”Artinya kita tak melanggar aturan yang ada, karena putusan MK yang menyuruh melaksanakan pemungutan suara ulang itu sudah final dan mengikat. Jadi bukan KPU tak menghargai proses hukum yang dijalani oleh pasangan nomor urut 7, tetapi sesuai dengan putusan MK pemungutan suara ulang ini harus tetap dilaksanakan, dan persoalan Panwaslu kita juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu bahwa Panwaslu yang sekarang masih sah dan legal, jadi tergantung Bawaslu bagaimana kelanjutannya,” sebut Irham.

Baca Juga :  Bongkar Makam Leluhur Warga Desa Janji Mauli - Bupati Syahrul Pasaribu Disebut Pembohong

Akhirnya, Firdaus menegaskan di hadapan forum bahwa dirinya bersama Indra porkas tak akan menandatangani kesepakatan pemungutan suara ulang damai itu. ”Saya tegaskan kami tak akan menekennya, karena hal ini sudah pernah terjadi di pemilukada lalu, apa hasilnya.politik uang itu tetap terjadi, dan saya kecewa dengan KPU, ”ujarnya. Dalam acara penandatanganan pelaksanaan pemungutan suara ulang damai tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Irham Buana Nasution, dipimpin oleh Ketua KPU Madina Jefri Antoni SH, Muspida Plus, hadir Pj Bupati Madina H Aspan Sofian Batubara, Ketua PN Panyabungan Irwan Efendi, Kajari Panyabungan Danang Purwoko, Ketua DPRD Madina Imran Khaitami, Dandim 0212/TS, Kapolres Madina AKBP Hirbak wahyu setiawan Sik dan Ketua Panwaslu Madina M Ikbal Nasution dan lainnya.

Adapun kehadiran para pasangan calon Bupati tersebut yakni   nomor urut 2 pasangan calon Bupati, H Aswin Parinduri,  nomor urut 5 calon Bupati Arsyad Lubis, nomor urut 6 calon Bupati Hidayat Batubata serta mewakili tim pemenangan nomor urut 4 pasangan calon Bupati Naharuddin Lubis dengan pasangan Nuraman Ritonga. (wan/nik) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*