Ingin Proyek Bagus, Hindari Pungli!

PALAS-Sudah menjadi rahasia umum, untuk mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan birokrasi, umumnya akan dibarengi dengan pungutin liar (pungli) yang tak berdasar. Akibatnya, budaya pungli merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus di Kabupaten Padang Lawas (Palas), pungli juga sudah membudaya tak terkecuali di instansi pemerintah, seperti di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Budaya pungli yang berlebihan selalu terjadi dalam proses administrasi birokrasi pelaksanaan proyek dan hampir 8 persen keuntungan rekanan terkuras karena pungli.

Anggota DPRD Palas Ir Samson Fareddy Hasibuan meminta eksekutif khususnya Dinas PUD Palas agar mengurangi budaya pungli yang berlebihan dalam proses administrasi birokrasi pelaksanaan proyek. Pasalnya, hampir 8 persen keuntungan hak dari kontraktor pengadaan barang dan jasa terkuras untuk biaya pungli dalam memperlancar  administrasi birokrasi. “Budaya pungli dengan berdalihkan uang jasa, sudah lama menjadi budaya di dunia rekanan dan tender-tender di proyek pemerintah. Hanya saja, sangat sulit dibuktikan,  karena masih rendahnya pengawasan dari penegak hukum,” ucap Samson yang juga ketua Fraksi PPP DPRD Palas, kepada METRO Minggu (2/9) kemarin.

Disebutkan Samson, saat ini praktek pungli itu sudah sangat vulgar. Dengan dibuatnya patokan jumlah termasuk untuk administrasi di tingkat birokrasi pengawas proyek, pembuat kontrak proyek, pencairan anggaran atau berita acara, serta laporan kemajuan proyek di tingkat pejabat pembuat komitmen (PPK), akan membuat rekanan meruhgi. Pasalnya, standart persennya sudah ada.

Baca Juga :  Pemilik Rumah Makan Dikuras dan Dianiaya

“Hampir 8 persen keuntungan proyek rekanan, terkuras untuk biaya birokrasi yang tidak ada aturan perundang-undangannya,” ucapnya. Sebagai orang timur, kata Samson dirinya menyadari adanya istilah imbalan jasa bagi orang yang membantu sesama. Hanya saja, saat ini persenan birokrasinya terlalu tinggi, yang membuat para kontraktor terpaksa melakukan pengurangan volume proyek proyek untuk mencari keuntungan. “Bagaimana mungkin ada pengusaha mau merugi dalam berbisnis. Akibatnya, rekanan pengadaan barang jasa mengurangi volume proyek, untuk menutupi keuntungannya tersebut,”ucap mantan konsultan proyek ini. Dijelaskan Samson, keinginan Plt Bupati Palas untuk mewujudkan mutu proyek yang berkualitas tidak akan bisa terwujud, jika pola-pola pungli persenan itu masih tetap tinggi dilakukan.

“Gaji PNS kan sudah ditetapkan negara, biaya perjalanan dinas dan dana lainnya sudah ada di tampung di masing-masing anggaran dinas. Tapi, kenapa lagi menetapkan persenan di luar aturan yang berlaku,” ucap Samson heran. (amr/mer)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*