Ingkar Janji, Kantor Bupati Tapsel Disegel

Masyarakat Sipirok menyegel kantor Bupati Tapanuli Selatan karena dianggap melanggar UU 37 dan 38. Bupati nilai bukan suara rakyat.

”Kantor Bupati Ini Disegel Sesuai UU 37 dan 38 dan dipindahkan ke Sipirok”. Itulah salah satu bunyi spanduk yang terpajang dipagar kantor Bupati Tapanuli Selatan, di Jalan Kenanga Padang Sidempuan, Sumatera Utara. UU 37 dan 38 tahun 2007 tentang Sipirok, Gunungtua, dan Sibuhuan adalah undang-undang yang mengatur tentang pemekaran kawasan tersebut.

Spanduk itu adalah bagian dari demontsrasi ratusan warga Sipirok, Tapanuli Selatan, yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipirok Peduli Hukum. Mereka menuntut Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu memindahkan operasional pemerintahan Tapsel ke Sipirok.

Sekitar 30 menit menggelar aksi, massa membubarkan diri dengan tertib. Sebab, orang nomor satu di Tapsel yang ingin mereka jumpai sedang tidak berada di tempat. Hanya ada beberapa jajaran pegawai Pemkab Tapsel yang ke luar dan berdiri di halaman kantor.

Dalam pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Sipirok Peduli Hukum yang ditujukan pada Bupati Tapsel meminta segera berkantor ke Sipirok sesuai dengan janji kampanye Syahrul M Pasaribu-Aldinz Rapolo Siregar (SARASI) di Kecamatan Sipirok tahun 2010 kemarin. Mereka juga menolak dengan tegas pertapakan kantor bupati di Desa Tolang, Kilang Papan karena melanggar amanah UU 37 dan 38 tahun 2007.

“Kami tidak rela Kilang Papan sebagai ibu kota Tapsel, karena Kilang Papan jelas-jelas bukan Sipirok yang dimaksud dalam UU 37 dan 38 tahun 2007. Apabila pernyataan sikap kami ini tidak diindahkan, kami akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak,” kata Sahat Siregar seperti dikutif metrotabagsel

Mengenai pertapakan Ibukota Tapsel di Sipirok, Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) telah melayangkan tuntutan pencabutan SK. Menhut mengenai pertapakan Ibukota Tapanuli Selatan. Gugatan telah diajukan melalui melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 113/Pdt.G/2011/PTUN JKT.

Baca Juga :  Leher Tergorok, Ibu Muda Di Desa Perkebunan Simarpinggan Tewas, Suami Menghilang

LP2TS menggugat Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Tapanuli Selatan. Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53 (1), (2). Menurut meraka Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. ”Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum,” ujar Ketua Presidium Bangun Siregar.

Senin, 18 Juni 2001 persoalan pertapakan ini juga sudah dibicarakan di Kementerian Dalam Negeri dengan peserta LP2TS, Dirjen Bangda Kemendagri, Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah Tapanuli Selatan.

Dalam pertemuan tersebut menyimpulkan Direktorat Pembangunan Daerah menyarankan Bupati Tapanuli Selatan berkantor/memindahkan operasional pemerintahan ke Sipirok untuk memenuhi ketentuan UU No. 37 dan 38 Tahun 2007. Direktorat Pembangunan Daerah akan mengkaji dan mendalami persoalan pemindahan ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sipirok dan Sekitarnya (IKAPSI) Siddik Siregar juga menolak perpindahan Ibukota Tapanuli Selatan ke Desa Tolang, Kilang Papan karena melanggar amanah UU 37 dan 38 tahun 2007. ”Kami mendesak Bupati segera memindahkan operasional pemerintahan Tapanuli Selatan ke Sipirok, paling lambat akhir tahun ini.”

Baca Juga :  Pendidikan Madina disorot

Bupati Tapanuli Selatan Syharul Pasaribu, menegaskan, pusat pemerintahan atau ibukota Tapanuli Selatan (Tapsel) yang rencananya akan mulai dibangun pada Januari 2012 mendatang, berada di Desa Kilang Papan, Dusun Dano Situmba, Kecamatan Sipirok. “Jadi, bukan di Desa Janji Mauli atau Tolang, seperti yang saat ini ramai dibicarakan masyarakat, ” terangnya.

Menurutnya, adanya penolakan warga Sipirok terkait lokasi pertapakan Pemkab Tapsel bukan suara seluruh masyarakat Kecamatan Sipirok. “Saya yakin itu hanya suara segelintir masyarakat Sipirok. Saya Yakin masyarakat Sipirok orang-orang yang cerdas, apalagi lokasi pertapakan sesungguhnya masih berada di daerah kecamatan Sipirok, ” ungkap Syahrul.

Diketik Ulang dari: MAJALAH FORUM KEADILAN No. 15, 07 Agustus 2011

Dikirim oleh:

*) Bangun SIregar, SH. — Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS)

Twin Plaza Hotel Lt.4 R.428 Jl.Letjen S.Parman Kav 93-94 Slipi, Jakarta 11420

Telp 021-56963183 (direct), 021-56960888 ext.7532, Hp 08129027086

email : bangunsiregar68@gmail.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Koum nami sude par sipirok, ulang pola hombang suping munu didokkon pak Bupati halak sipirok pistar-pistar…. makin lucu aja ini Bupati ini ! yakinlah pak, pemindahan ibukota Tapsel dari Sidempuan ke Sipirok itu ril suara hati nurani masyarakat Sipirok semua. kayak datu aja kau pak Bupati….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*