Inpres Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi PPK Tahun 2014, Bupati Palas Baru Mematuhi 2 Point

H Ali Sutan Harahap (TSO) – Bupati Palas

Palas | Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sudah menjadi agenda nasional, sebagai komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upayanya membersihkan negeri ini dari korupsi. Pada tahun 2014, Presiden Rupublik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi PPK tahun 2014. Dalam Inpres tersebut, Bupati/Walikota diinstruksikan untuk menyusun aksi PPK Tahun 2014.

Dalam lampiran Inpres tersebut, terdapat 4 point instruksi (perintah) yang berhubungan dengan Bupati/Walikota, antara lain, Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian, Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian, Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Kemudian, Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah.

Informasi yang dihimpun RAKYAT, dari 4 point tersebut. Bupati dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (Palas) baru mematuhi 2 point Inpres tersebut, yaitu Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Palas sudah ada. Kemudian Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mana kantor BPPT Kabupaten Palas juga sudah ada.

Sedangkan untuk point lainnya, Pemkab Palas  belum mematuhinya, antara lain aksi Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Yang ukuran keberhasilannya, adalah terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah, yaitu, Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKASKPD), Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga :  Untuk Peroleh Surat Keterangan Sehat - Siswa Baru Dikutip Rp15.000

Seterusnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD), Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAPPKD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA-PPKD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit, dan Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

Kemudian poin berikutnya, aksi Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah. Yang ukuran keberhasilannya, adalah terpublikasikannya melalui website, yaitu, Rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), serta Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD).

Pemkab Palas, selamanya tidak akan bisa mematuhi 2 point tersebut, karena Pemkab Palas belum mempunyai Website terkait hal tersebut. Karena sampai saat ini, Pemkab Palas baru memiliki website yang mengkelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu LPSE Kabupaten Padang Lawas yang domainnya www.lpse.palaskab.go.id.

Terkait hal tersebut, Bupati Palas, H Ali Sutan Harahap yang dikonfirmasi RAKYAT, Kamis(21/8), terkait sejauhmana tindakan dari Pemkab Palas untuk mematuhi Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tersebut. Bupati yang akan dijumpai di kantornya, belum berhasil dijumpai. Begitu juga konfirmasi via SMS, juga belum ada balasan. Sejumlah pejabat yang sudah berhasil dijumpai,  yakni Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Palas, Saiful Bahri Siregar juga tidak bisa memberikan penjelasan.

Terpisah, Ketua LSM Lembaga Pemantau Pengawasan Pengkajian Pengelolaan Anggaran Daerah Sumatera Utara (LP-4 AD SU) Cabang Tabagsel, Andi Marito Harahap mengatakan, dia sangat pesimis dengan komitmen Bupati dan Walikota yang ada di Tabagsel dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga :  Organda Sosialisasikan SK Walikota Padangsidimpuan - Direksi Angkutan Umum Harus Taat Aturan

Apalagi dengan dikeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi PPK 2014. Sebutnya, Bupati maupun Walikota diduga sengaja untuk tidak mamatuhinya. Karena untuk 4 point tersebut bukanlah hal yang sulit secara teknis. Akan tetapi keinginan untuk tidak korupsi dan tidak membiarkan bawahan untuk korupsi, hal ini yang sulit bagi Bupati maupun Walikota.

“Apabila Bupati maupun Walikota  mau mematuhi Inpres tersebut, maka APBD akan sulit dikorupsikan. Karena mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun laporan (realisasi,red), semuanya bisa diakses oleh publik,” ungkapnya.

Penulis : Sahat Gemayel Lubis

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*