Insentif Guru Dikembalikan ke Pusat

Sabtu, 20 Maret 2010 – www.metrosiantar.com

eodyzbeow8 Insentif Guru Dikembalikan ke Pusat Jika Tidak Dicairkan Hingga Akhir Maret
SIDIMPUAN-METRO; Ketua Komisi I DPRD Kota Padangsidimpuan yang membidangi pemerintahan, Khoiruddin Rambe SSos, khawatir dengan nasib ribuan guru di kota salak. Sebab, jika hingga akhir Maret dana insentif guru dari APBN sebesar Rp250 ribu per bulan atau Rp3 juta per tahun tidak kunjung direalisasikan, maka dana sebesar Rp6.977.175.000 dari pusat yang sudah ada di kas daerah Pemko Psp akan dikembalikan ke pusat.

Menurut pemahamannya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi guru PNS, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 223/PMK.07/2009 tertanggal 23 Desember 2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah kepada provinsi, kabupaten dan kota TA 2009 serta Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/86/SJ tertanggal 13 Januari 2010 perihal penganggaran tambahan penghasilan bagi Guru PNS Daerah TA 2009, tidak perlu ada tandatangan para guru karena dananya sudah ada di Kas Daerah Pemko Psp.

“Di sini, Disdik hanya perlu serius mendata guru yang berhak menerimanya, sehingga secepatnya bisa direalisasikan,” ujar Khoiruddin kepada METRO Jumat (19/3).

Dijelaskan politisi PKS ini, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 223/PMK.07/2009 pasal 5 ayat 4 disebutkan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib membayarkan rapel tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah kepada masing-masing guru PNS daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 paling lambat 2 bulan setelah dana penghasilan bagi guru PNS daerah diterima kas daerah.

“Hasil koordinasi kami dengan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Psp, dana tambahan penghasilan guru PNS daerah tersebut akhir Desember 2009 lalu sudah masuk ke kas daerah, jumlah totalnya Rp6.977.175.000,” tegas Khoiruddin Rambe.

Seterusnya diperjelas lagi, dalam pasal 6 ayat 1. Di mana dalam hal dana tambahan penghasilan guru PNS daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat 4 Pemda wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke rekening kas Negara paling lambat seminggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS daerah sebagaimana pasal 5 ayat 4.

“Berarti untuk Pemko Psp tenggat waktu tersebut sudah terancam terlampaui,” tuturnya.

Baca Juga :  Mengenal Dan Manfaat Buah Salak

Lalu dalam SE Mendagri Nomor 900/86/SJ tutur Khoir, mekanisme pencairan tambahan penghasilan guru PNS daerah bagi daerah yang telah menetapkan APBD Tahun 2010 dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2010.

“Jadi tidak perlu izin prinsip DPRD,” terang Rambe.

Senada juga dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Psp membidang Pendidikan, Hamdani Nasution SP, kalau pihaknya mendesak Dinas Pendidikan sesegera mungkin merealisasikannya.

“Apa persoalannya hingga saat ini tidak direalisasikan sedangkan uangnya sudah ada di Kas Daerah. Sementara kalau soal data guru PNS di Kota Psp seharusnya Dinas sudah memiliki datanya secara akurat karena pendataan guru dilakukan secara rutin bahkan setiap bulannya. Berarti tidak ada lagi persoalan soal jumlah guru PNS daerah yang berhak menerimanya,” ucap Hamdani Nasution.

Politisi PBR ini menjelaskan, ada atau tidak ada tandatangan guru untuk mengambil uang tersebut ke Kas Daerah tidak menjadi persoalan.

“Disdik wajib merealisasikannya. Seluruh elemen masyarakat khususnya guru harus ikut aktif mengawasi proses realisasi dana tambahan penghasilan guru ini, karena ini sangat erat kaitannya demi kesejahteraan para guru yang juga dalam mencapai mutu pendidikan. Komisi 3 sangat respon terhadap hal-hal yang menyangkut terhadap kesejahteraan guru,” tukasnya.

Kepala Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah Psp, Bukhori Siregar kepada METRO, Jumat (19/3) membenarkan kalau data-data jumlah guru yang menerima tambahan dana itu sudah disampaikan oleh Disdik Psp kepada Dispenda Rabu (17/3) lalu.

Namun data-data tersebut dikatakannya tidak valid, dari keterangan yang dihimpun oleh Dispenda ada beberapa guru selama tahun 2009 sudah sertifikasi tetap dimasukkan dalam daftar penerima. Padahal hal tersebut tidak diperbolehklan karena yang berhak mendapatkan dana ini adalah guru yang belum sertifikasi.

“Datanya tidak valid karena ada guru yang sudah sertifikasi masih juga dimasukkan dalam daftar penerima. Jelas saja kita tidak berani mencairkannya karena tidak boleh guru yang sudah sertifikasi mendapatkan dana itu. Memang datanya sudah ada di serahkan ke kita, tapi yang kita minta itu data yang valid, jelas berapa sebenarnya jumlah guru yang berhak mendapatkan agar bisa kita cairkan, kalau uangnya sudah ada di kas daerah, sekarang hanya tinggal data yang pasti saja dari Disdik Psp,” terangnya.

Baca Juga :  Ketua KPU Paluta Ditetapkan sebagai Tersangka

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Psp, Drs Panongonan Muda Hasibuan kepada METRO, Rabu (17/3) lalu, membenarkan bahwa dana tersebut sudah berada di kas daerah dan hanya tinggal menunggu izin prinsip dari DPRD Psp tentang pembayarannya, sedangkan data sudah di berikan kepada Dinas Pendapatan untuk kemudian dicairkan dan akan menunggu petunjuk teknis, bagaimana sistem pembayarannya. Apakah dibayarkan langsung atau melalui rekening masing-masing guru.

“Tinggal tunggu izin prinsip saja dari DPRD Psp, kalau datanya sudah kita berikan ke Dispenda setelah itu urusan Dispenda,” terangnya.

Dikatakannya untuk Kota Psp sendiri guru-guru PNS yang berhak menerima bantuan ini adalah sebanyak 2019 orang atau diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp6,057 miliar dan dana ini juga masih terkena Pajak Penambahan Penghasilan (PPh) sebesar 15 persen untuk golongan 3 dan 4 sedangkan golongan 1 dan 2 tidak terkena PPh atau yang nantinya yang akan diterima oleh guru adalah Rp2.550.000.

“Guru yang berhak mendapatkan dana itu sebanyak 2.019 guru PNS daerah yang belum sertifikasi, dan datanya sudah kita serahkan ke Dispenda selain itu kita juga masih menunggu izin prinsip dari DPRD Psp untuk pembayarannya,” pungkas Panongonan. (phn/neo)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. saya dengar sekarang ada perekrutan insentif kembali hanya terbatas, sekitar 200 orang/kab/kota se provinsi banten bendar pa tidak ! law benar bagi-bagi donk….
    law bisa guru honor yang lain di kasih tau… jgn orang dekat ja…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*