Insentif Guru Non PNS di Pemkab Simalungun ‘Raib’ di Dispenda

SIMALUNGUN-Dana insentif guru non PNS di Pemkab Simalungun diduga ‘raib’ di Dinas Pendapatan (Dispenda). Jumlah dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) periode Juni-Desember 2010 itu sebesar Rp1.276.920.000. Sedangkan jumlah guru non PNS di Kabupaten Simalungun 3.547 orang. Jadi masing-masing guru memeroleh Rp60 ribu setiap bulan.

Hingga Maret 2011, dana tersebut belum dibagikan. Menurut Ketua LSM Macan Habonaron Jansen Napitu, sesuai data yang ia miliki, dana tersebut telah ‘raib’ dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Simalungun. Sebab diketahui ada surat pengajuan dari Bupati Simalungun JR Saragih ke DPRD agar dana tersebut diganti dengan anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) tahun 2011.

“Bagaimana dana titipan dari Gubernur Sumut diraibkan? Padahal itu hak guru non PNS. Begitu kejam Pemkab Simalungun ini. Itu jelas-jelas pelanggaran hukum,” tukasnya, Rabu (30/3). Dia mengatakan Bupati Simalungun harus mempertanggungjawabkan dana tersebut. Bupati diminta menyelidiki di mana uang itu. “Atau bupati tahu uang itu dikemanakan? Ini harus jelas!” katanya.

Masih kata Jansen, dalam surat pengajuan pengeluaran uang yang disampaikan Pemkab kepada Ketua DPRD Simalungun tertanggal 07 Maret 2011 di poin ketiga disebutkan, dana tersebut telah ditransfer Pemprovsu ke Pemkab Simalungun. Namun karena penerimaan tahun 2010 tidak tercapai, sehingga dana itu digunakan untuk pembayaran kegiatan lain. Namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan penggunaan lain itu.

Padahal sebelumnya Bupati Simalungun JR Saragih pernah mengatakan, untuk mengalihkan anggaran tidak perlu persetujuan DPRD. Nyatanya, dalam surat resmi bernomor 900/2110/DPPKA-2011 tertanggal 7 Maret 2011, JR memohon pengalihan anggaran. Jansen menyebutkan, informasi yang dia peroleh, dana untuk guru non PNS tersebut digunakan untuk membeli mobil dinas Wakil Ketua DPRD, yakni Toyota Pajero. “Ada info, dana untuk guru non PNS itu untuk membeli mobil mewah Wakil Ketua DPRD. Luar biasa teganya mengangkangi hak guru non PNS hanya untuk kemewahan wakil rakyat,” cetusnya.

Baca Juga :  Dugaan Kecurangan Database Honorer Pemko Siantar

Ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Lamhot Sihaloho yang sebelumnya menjabat Bendahara Dinas Pendidikan (Disdik) Simalungun, ia mengatakan dana insentif guru PNS telah dicairkan. Namun untuk guru non PNS, kata Lamhot, belum sampai ke Disdik dan masih berada di Dinas PPKAD Simalungun. Saat didesak mengapa dana tersebut belum cair, Lamhot mengatakan, sejak dicairkan dari Pemprovsu akhir Desember 2010, pihaknya telah membuat pengajuan pencairan ke Dinas PPKAD. Namun, meski beberapa kali diajukan, dana tersebut tak kunjung cair.

“Perlu saya terangkan sejelas-jelasnya, insentif guru non PNS belum cair dari Dinas PPKAD ke Disdik. Jadi jelas, dana itu di Dinas PPKAD atau sudah tak ada, kita nggak tahu. Sebab ada pengajuan untuk mengganti dana itu dari APBD tahun 2011. Pastinya dana untuk guru non PNS itu sudah dipakai,” kata Lamhot. Kembali ke Jansen, katanya dalam hal ini bupati harus bertanggung jawab. Dia berjanji segera melaporkan raibnya dana insentif guru non PNS ini kepada Gubernur Sumut dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia juga menyinggung adanya dugaan penyelewengan Dana Aloksi Khusus (DAK) sebesar Rp19 miliar di Disdik Simalungun untuk pengadaan buku. “Bersamaan dengan insentif guru non PNS, dugaan penyelewengan DAK sebesar Rp19 miliar juga segera kita laporkan ke BPK,” tegasnya. Jansen berpesan agar para guru non PNS yang merasa haknya dizolimi, LSM Macan Habonaron bersedia mendampingi mereka ke ranah hukum.

Baca Juga :  Konsultan Pengawas Jarang Nongol, Kualitas Pembangunan Peningkatan Jalan PP Makmur Dipertanyakan

“Bagi guru non PNS, ini masalah hak. Bila hak kita dikangkangi untuk kepentingan beberapa orang, pastinya harus memilih jalur hukum. Ini juga bukti Pemkab Simalungun sepele dengan Gubsu. Sebab uang itu berasal dari Gubsu dan dititipkan ke Pemkab Simalungun untuk disalurkan kepada guru non PNS. Beraninya Pemkab meraibkan uang itu, dan saya denganr-dengar justru dibuat untuk beli mobil dinas Wakil Ketua DPRD,” katanya. Kepala Dinas PPKAD Simalungun Resman Saragih ketika dihubungi tidak mengangkat ponselnya meskipun terdengar nada panggilan aktif. (leo/awa) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Saya ingin menggandek Bapak/Ibu pimpinan untuk mengadukan hal tersebut,karena itu adalah hak guru guru non.pns pemkab. Juga saya mohon kepada pimpinan LSM ini kami juga mengadukan nasib kami yang belum menerima gaji kami dari pemkab selama 4 bulan. Miris pak melihat daerah ini,untuk meminta hak kami aja sampai kami mengemis… Mau nangis pak. Mau masuk asa membayar,mau memperpanjang aja membayar..gaji tak di bayarkan, tanggung jawab di tuntut kompeten tapi kami bagai pekerja Romusa. Saya mau minta tolong dan membantu bapak.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*