Inspektorat Ngaku Tak Tahu Soal Dugaan Korupsi Rahudman

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan M Ansori Hasibuan, mengaku tidak mengetahui adanya temuan gabungan tim Inspektorat sebesar Rp13 miliar yang diduga dikorupsi oleh mantan Sekdakab Tapsel, Rahudman Harahap pada tahun 2005.
Saya tidak tahu menahu soal temuan itu, karena baru pulang menunaikan ibadah haji,” kata M Ansori Hasibuan , Selasa (1/2) di kantornya.

Ansori juga tidak mengetahui siapa-siapa saja tim dari Inspektorat Tapsel yang melakukan audit di Pemkab bersama Inspektorat Provinsi pada tahun 2010, hingga adanya temuan sebesar Rp13 miliar di anggaran tahun 2005.

Saya pelajari dululah datanya. Saya juga belum tahu siapa saja tim dari Inspektorat Tapsel, dan apa saja isi temuan itu. Minta tolonglah, saya belum bisa sampaikan, karena saya belum tahu,” ujarnya menghiba sambil mengangkat kedua tangannya.

Lebih lanjut dikatakan Ansori, terkait temuan sebesar Rp13 miliar pada tahun 2005 lalu, dirinya mengaku belum menjabat Kepala Inspektorat. Memang tim gabungan Inspektorat dibentuk dan bertugas tahun 2010 untuk mengaudit keuangan Pemkab Tapsel tahun 2005.

Waktu tahun 2005 saya belum di sini (Inspektorat, red). Soal temuan tahun 2010 itu, sekali lagi saya belum tahu, saya pelajari dululah ya. Saya juga tak bisa menentukan kapan saya bisa menyampaikan keterangan yang Anda minta,” katanya mengakhiri.

Sementara itu pengamat sosial dan politik Arman Badrisyah Hasibuan , Selasa (1/2) melalui ponselnya mengatakan, tidak mungkin Inspektorat Tapsel tidak tahu tekait temuan itu. Sebab temuan tersebut adalah hasil gabungan tim Inspektorat Tapsel dan Provinsi.

Mana mungkin tidak tahu, sedangkan timnya, Inspektorat Tapsel ada di dalamnya. Inspektorat pasti tahu hasil temuan Rp13 miliar itu, karena masalah ini sudah sampai ke ranah hukum dan sudah menjadi milik publik. Tidak ada alasan lagi temuan ini ditutup-tutupi,” ujarnya.

Baca Juga :  Harga Beras di Wilayah Tabagsel Belum Mengkhawatirkan

Masih dikatakan Arman, apa yang diutarakan Kepala Inspektorat Tapsel, adalah perbuatan yang tidak mendukung penegakan proses hukum dan keterbukaan publik. Bahkan, Arman melihat ada kesan jika Kepala Inspektorat Tapsel mengelak dan melepaskan tanggung jawab. “Itu namanya mengelak dari masalah,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim Inspektorat gabungan menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp13 miliar terkait kasus dugaan korupsi di Sekretariat Pemkab Tapsel pada tahun 2005 dengan tersangka mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapsel, Rahudman Harahap.

Hal ini dikatakan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Erbindo Saragih SH kepada wartawan melalui telepon selulernya, Minggu (30/1), setelah memaparkan kasus tersebut di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penemuan adanya kerugian negara ini berdasarkan laporan yang disampaikan Tim Inspektorat kepada penyidik Pidsus Kejati Sumut. Di mana ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan kas anggaran di Sekretariat Pemkab Tapsel,” papar Erbindo.

Lebih lanjut Erbindo mengatakan, hasil ekspos yang digelar di Kejagung soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap saat menjabat Sekdakab Tapsel yang dihadiri Sesjam Pidsus dan Dirdik Pidsus Kejagung, sependapat dengan apa yang ditemukan oleh Penyidik Pidsus Kejati Sumut. Sekaitan kasus dugaan korupsi ini agar proses pemeriksaan dan pemanggilan, sepakat untuk dilanjutkan proses penyidikannya.

Namun sebelumnya, pihak Kejagung meminta penyidik Kejatisu agar melampirkan hasil audit dari BPKP tentang kerugian penyimpangan keuangan di Sekretariat Pemkab Tapsel hingga negara dirugikan sebesar Rp13 miliar. Erbindo mengemukakan terungkapnya kasus dugaan korupsi di Pemkab Tapsel bermula dari pengusutan pemakaian dan penyaluran dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 yang diduga merugikan negara sekitar Rp1.590.944.500, dari nilai yang dikucurkan sebesar Rp5,9 miliar.

Baca Juga :  Di Gunung Tua Minyak Tanah Langka, Harga Melambung

Tapi selama proses penyelidikan, kerugian negara yang diduga dilakukan Rahudman ternyata bukan Rp1,5 miliar akan tetapi Rp13 miliar, karena dana ini belum ada pertanggungjawabannya dari Rahudman yang saat itu menjabat sebagai Sekdakab Tapsel. Hal itu terungkap dari temuan tim gabungan Inspektorat Pemprovsu dan Pemkab Tapsel.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan Inspektorat tersebut, Erbindo menegaskan tim penyidik telah meminta hasil audit oleh BPKP sebagai bukti yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum surat pengajuan izin dan pemeriksaan terhadap Rahudman yang segera dikirim ke Kejagung dan selanjutnya ke Presiden.

“Kalau audit BPKP ini sudah dilengkapi dengan melampirkan bukti audit dari BPKP, diharapkan nantinya pihak penyidik sudah bisa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Rahudman. Terkendalanya pemeriksaan dan pemanggilan karena Rahudman menjadi kepala daerah yang pemanggilannya harus izin presiden,” ucapnya.(MetroSiantar)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*