Interupsi Tolak Penambahan Anggaran Panwas Sidimpuan

Medan, Puluhan massa Institut Pemberdayaan Rakyat untuk Pemantau Demokrasi (Interupsi) berunjukrasa di Kantor Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, Jalan Daraussalam, Medan, Rabu (31/10/2012).

Pengunjukrasa dengan Koordinator Lapangan Fadli Hamsi dalam pernyataan sikapnya mengatakan, Panwaslukada Kota Padang Sidimpuan telah mengajukan penambahan anggaran pengawasan Pilkada Sidimpuan 2012 kepada DPRD setempat sebesar Rp400 juta.

Menurut pendemo, hal ini sangat mengejutkan banyak kalangan, khususnya Interuspi yang selama ini concern terhadap pelaksanaan pemilu di sidempuan. Padahal sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBD Sidimpuan 2012 sebesar Rp1 miliar. Tidak ada alasan yang tepat untuk menambah anggaran tersebut, apalagi jika dikkaitkan dengan kinerja Panwaslu yang selama ini dinilai ‘’jalan di tempat‘’.

Selain itu, dalam waktu bersamaan Panwaslu Sidimpuan juga mendapatkan dana Pilkada Sumut dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga ada indikasi Panwaslu Sidimpuan hendak menjadikan uang negara untuk memperkaya diri sendiri. Interupsi akan melakukan berbagai aksi dan tekanan untuk menolak penambahan dana tersebut, karena masih banyak kebutuhan rakyat yang lebih penting daripada kebutuhan ‘’ecek-ecek” Panwaslu Sidimpuan.

Masih menurut pendemo, pernyataan Ketua Panwaslu Sidimpuan Helty Ritonga yang kontroversial dan tidak konsisten di depan Kapolres, mahasiswa, masyarakat dan pers di ruang Kapolres Sidimpuan pada 23 Oktober 2012 dan dimuat di berbagai media massa, telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan menolak hasil pilkada. Padahal penetapan hasil pemungutan suara belum dilakukan  dan diumumkan oleh KPU.

Baca Juga :  Pengangkatan PNS Sekdes Pasar Ipuh Kec. Ulu Barumun PALAS Terkesan Direkayasa

Beberapa hari kemudian tepatnya pada 28 Oktober 2012, Ketua Panwaslu Sidimpuan Helty Ritonga kembali membuat sensasi dengan mengadakan konferensi pers yang isinya bahwa dia tidak pernah memberikan pernyataan menolak hasil pilkada tetapi hanya menolak penetapan DPT. Menurut Interupsi, ini adalah sikap yang sangat tidak profesional dan menggelikan, karena panwaslu turut serta dalam proses penetapan DPT, bahkan panwaslu sudah menerima salinan DPT pada Agustus 2012.

Kenapa baru menolak hasilnya setelah pilkada usai? Apa karena kandidat yang didukung tidak menang? Ini merupakan paremeter bahwa Ketua Panwaslu tidak paham tupoksinya. Karenanya Interupsi meminta yang bersangkutan mundur saja atau diberhentikan Bawaslu RI karena dinilai tidak layak.

Humas Panwaslu Sumut Fakhruddin yang menerima pendemo mengatakan, aspirasi dan tuntutan Interupsi secepatnya akan ditindaklanjuti. Langkah awal yang akan dilakukan Panwaslu Sumut akan segera memanggil Panwaslu Sidimpuan.

“Kita memberikan apresiasi dan berterima kasih atas sikap kritis Interupsi yang telah memberikan informasi kepada Panwaslu Sumut,” kata Fakhruddin.

Disebutkan Fakhruddin, pemanggilan yang akan dilakukan Panwaslu Sumut terhadap Panwaslu Sidimpuan untuk mengklarifikasi persoalan. (BS-002) – (beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*