Investor Enggan Tanam Modal di Sibolga

[iklan size=’kiri’]Sibolga, (Analisa). Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Sibolga terungkap kinerja pemerintah setempat dinilai bobrok. Bahkan, pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pendapatan lain yang sah hanya Rp44 miliar atau 57,84 persen dari target Rp77 miliar.

“Fakta ini terjadi jelas akibat pihak ketiga selalu dipersulit baik dalam hal pengurusan izin maupun kerap diperlakukan seperti ‘sapi perahan’. Makanya mereka (investor-red) enggan berinvestasi di Kota Sibolga ini. Akibatnya pendapatan lain-lain yang sah tak tercapai. Ini jelas suatu kemunduran, berimbas pada pembangunan daerah menjadi minimalis,” beber Jamil Zeb Tumori selaku Ketua Komisi III DPRD Sibolga ditemui Analisa, Minggu (11/5) di Sibolga.

Berdasarkan LKPj Walikota tergambar, PAD anggaran 2013 memang naik dari tahun sebelumnya senilai Rp27 miliar menjadi Rp29.478.444.416 atau 100,33 persen. Akan tetapi kinerja dalam perolehan PAD dari pendapatan lain-lain yang sah justru turun signifikan dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, total target PAD Kota Sibolga Rp492.343.922.797 hanya bisa terelisasi Rp462.607.466.403,28 atau hanya 93,98 persen. PAD dari penangkaran burung Walet gagal ditangih dan retribusi tidak maksimal dikerjakan.

“Ini jelas Pemko Sibolga tidak bekerja maksimal dalam menggali sumber–sumber PAD yang telah ada dan tidak punya kemampuan mencari sumber pendapatan lain yang sah kecuali hanya membungakan keuangan daerah di PT Bank Sumut Sibolga dengan perolehan saham untuk 2013 sebesar Rp17.631.980.000,” ungkapnya.

Ironisnya lagi, pengurusan IMB pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sibolga malah mempersulit pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Sibolga. “Beberapa kali ditemukan kasus serupa terjadi, persyaratan izin IMB tidak sesuai Perda yang sudah ditetapkan. Ini jelas tujuannya agar penguasa dapat memeras pegusaha yang ingin berinvestasi, akibatnya pengusahan enggan berinvestasi di Sibolga. Inikan memalukan,” ketus Jamil.

Baca Juga :  0,5 Juta Anak Sumut Tak Tamat SMA

Fakta ini juga diperkuat, sambung Jamil, ketika Komisi III DPRD lakukan kunjungan kerja ke Bank Indonesia perwakilan Sibolga pada Kamis lalu. Ternyata, Pemko Sibolga tidak menunjukan kinerjanya dalam hal penekanan laju angka inflasi/deflasi kendati Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sibolga telah merekomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan.

“Bukan bermaksud melaga instansi, tapi kami mengambil referensi untuk menganalisis LKPj Walikota yang kita nilai sangat bobrok ini. Bank Indonesia juga mengutarakan rasa herannya terhadap perkembangan pembangunan daerah yang tidak tampak adanya kemajuan, melainkan kemunduran,” terang Jamil.

Tak Singkron

Menurut Jamil, penyajian data disampaikan Pemko Sibolga tak singkron. Artinya, SKPD Pemko Sibolga membuat LKPj anggaran 2013 tidak sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga. Bisa dinilai, laporan LKPj tadi tidak dikoreksi sebelum disajikan dan disampaikan ke DPRD.

“Maka dapat disimpulkan rapat kerja dalam pembahasan LKPj anggaran 2013 tidak ada dilaksanakan Pemko Sibolga sebelumnya dan di masing-masing SKPD. Ini menggambarkan pemerintahaan jalan sendiri-sendiri, laporan tidak terkordinasi dan pimpinan satuan perangkat daerah itu terkesan tak menguasai bahan yang dituangkan dalam LKPj Walikota Sibolga tersebut,” tegasnya.

Ditanya soal jawaban Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga terkait tingginya angka pengganguran di daerah setempat, ia membeberkan, ada 7.616 jiwa atau 17.50 persen masyarakat Sibolga masuk kategori pengangguran. Angka pengangguran ini tertinggi di Sumatera Utara. “Instansi itu beralasan, disebabkan sektor perikanan terdapat masalah karena tenaga kerja yang berpindah-pindah dan hasil produksi ikan menurun. Inikan jawaban yang tidak mendasar dan tidak menguasai pokok masalah,” ketus politis asal Golkar Sibolga ini.

Baca Juga :  Onan Tarutung Perlu Penataan

Padahal, menurut pelaporan Dinas Kelautan Perikanan Sibolga tertuang dalam data BPS, produksi hasil perikanan Sibolga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 52.693,74 ton, tahun 2010 menjadi 53.902.38 ton, 2011 dan 2013 meningkat sebesar 2 persen menjadi 55.977,906 ton. Berdasarkan data BPS juga menyatakan, adanya kenaikan jumlah tenaga kerja nelayan dibanding tahun sebelumnya. (yan)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*