Ironi Negeri Prabayar

Oleh: Suparlan Lingga *)

“Dalam pengurusan dokumen/surat ini tidak dipungut (dikenakan) biaya apapun! Jika ada oknum petugas yang meminta uang atau imbalan apapun, segera laporkan ke …”

Tulisan seperti ini lazim kita jumpai ketika mengurus dokumen atau surat tertentu di berbagai kantor pelayanan publik yang diselenggarakan negara (terutama instansi pemerintahan). Secara resmi (di atas kertas) dikatakan bahwa berbagai pelayanan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya atau imbalan apapun namun pada kenyataannya kita harus membayar dengan terpaksa.

Prabayar

Lantas apa resikonya jika kita tidak mau membayar (secara tidak resmi) tadi? Bisa dipastikan kita akan bersusah payah mendapatkan dokumen atau surat yang diurus. Meskipun segala persyaratan telah kita penuhi (menurut aturan resmi) namun kita harus menghadapi proses yang panjang, lambat, dan bertele-tele.

Lain ceritanya kalau kita memberikan segepok uang kepada petugas yang menangani pelayanan tersebut. Secara otomatis dokumen atau surat yang diperlukan akan segera keluar (meskipun beberapa persyaratan belum dipenuhi). Petugasnya yang akan memberitahukan kapan kita datang untuk mengambilnya (bahkan ada yang bersedia mengantar langsung ke rumah). Semakin tinggi bayaran yang diberikan semakin cepat urusan selesai.

Inilah potret buruk pelayanan publik di negara kita. Secara umum hampir setiap bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan negara (terutama pemerintah) sangat bertele-tele, tidak transparan, dan penuh pungli (pungutan liar). Untuk pelayanan yang sudah ada tarif resmi-pun, kita harus membayar biaya tidak resmi yang jumlahnya bisa berpuluh kali lipat biaya resmi.

Saya yakin para pembaca pasti pernah merasakan bagaimana buruknya pelayanan publik di negeri ini. Segala bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan negara selalu identik dengan bayaran tidak resmi (baca: pemerasan). Mulai dari mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte lahir, paspor, surat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), izin usaha, izin konser musik, dan sebagainya.

Wajar saja jika warga negeri ini akan pusing jika berurusan dengan segala pelayanan publik yang diselenggarakan negara. Pelayanan lambat dan korup telah menjadi ciri khas di berbagai instansi negara. Kebiasaan buruk dengan meminta uang pelicin (pungli) sudah sangat kronis di setiap tingkat pemerintahan. Bahkan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu atau miskinpun masih diperas juga.

Segala bentuk uang pelicin (dengan beragam istilah seperti uang ketik, minum, rokok, dan sebagainya) itupun harus dibayar di muka (awal) kepada petugas yang bersangkutan (berwenang). Terkadang kita harus tawar-menawar soal jumlahnya. Biasanya semakin banyak meja yang dilalui (jumlah petugas yang terlibat) maka harganya juga semakin mahal.

Baca Juga :  Modus Operandi Pencalegan

Sejak era reformasi bergulir, kebiasaan pungli yang menyengsarakan rakyat ini tak kunjung berhenti. Beragam peraturan perundangan telah diterbitkan untuk mereformasi pelayanan publik (seperti Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik) namun dampaknya belum signifikan. Lagi-lagi rakyat yang telah membayar pajak, kembali dipalak secara sadis.

Penderitaan rakyat tak kunjung berakhir, bahkan untuk mendapatkan haknya sekalipun harus berhadapan dengan pungli (pemerasan). Keharusan membayar di awal terjadi dalam segala bentuk pelayanan publik termasuk jasa seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Selain menanggung kerugian material berlipat ganda, tidak sedikit warga yang harus meregang nyawa karena tidak mampu membayar pelayanan ini (seharusnya tidak dipungut biaya apapun). Banyak sekali kisah tragis kematian pasien miskin (pemegang kartu Jamkesmas) yang ditolak Rumah Sakit (RS) karena tidak mampu memberikan setoran awal (down payment). Salah satunya Dera Nur Anggraini (bayi tujuh hari) yang meninggal baru-baru ini di Jakarta.

Inilah potret tragis di negeri prabayar. Jika tidak mampu membayar di muka (awal) maka siap-siaplah menjadi korban. Sungguh ironis memang, negeri yang katanya religius dan suka tolong-menolong ternyata penuh dengan pemerasan. Tidak ada tempat bagi warga yang tidak mampu membayar meskipun nyawa menjadi taruhan.

Komitmen Melayani

Kita tentu sangat prihatin dan geram dengan kondisi buruk pelayanan publik di tanah air. Rezim pemerintahan silih berganti namun potret pelayanan publik yang diselenggarakan negara tetap buruk. Bahkan euforia reformasi belum membawa perubahan berarti (signifikan) dalam perbaikan pelayanan publik.

Memang sejak era reformasi bergulir, ada beberapa peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam rangka reformasi pelayanan publik seperti UU No. 25 tahun 2009. Ironisnya berbagai peraturan ini hanya indah di atas kertas namun mandul dalam prakteknya.

Jika kualitas pelayanan publik tetap buruk seperti sekarang ini maka bangsa kita tidak akan bisa maju dan bersaing di tengah era globalisasi. Untuk itu kita mendesak seluruh penyelenggara negara terutama pemerintah agar segera melakukan reformasi pelayanan publik.

Upaya perbaikan pelayanan publik harus dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terjangkau. Dalam hal ini segala tahapan (prosedur) pelayanan publik harus jelas dan bisa diakses secara terbuka oleh setiap warga. Bukan hanya di tempat (kantor) penyedia layanan publik namun juga di berbagai media massa melalui pemanfaatan kemajuan teknologi seperti internet sehingga akses publik semakin luas.

Baca Juga :  Gatot Pujonugroho Jadi Gubernur Sumut .. ?

Dengan transparansi kita berharap grey area (daerah abu-abu) bisa diminimalisir. Selanjutnya yang menjadi kunci pokok dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah mental (perilaku) para petugas atau aparatur negara (birokrat). Selama kultur aparat negara tidak berubah maka reformasi pelayanan publik mustahil terlaksana.

Pelayanan publik yang bersih (tanpa pungli) dan berkualitas hanya akan bisa tercapai jika para aparatur negara memiliki kompetensi dan integritas terpuji. Dalam hal ini mental aparat negara harus berubah dari yang biasanya bersikap penguasa menjadi pelayan rakyat. Mereka harus menempatkan masyarakat sebagai konsumen yang dilayani dengan baik dan terhormat.

Jadi harus dilakukan pembersihan dan penataan besar-besaran di tubuh birokrasi kita karena hanya birokrasi yang bersih dan ramping yang bisa menyediakan pelayanan publik yang bersih dan cepat. Siapapun pelaku pemerasan harus segera dihukum dan dipecat dari instansinya. Petugas yang suka memperlambat (menunda-nunda) pelayanan juga harus dikenakan sanksi tegas.

Setiap aparat negara yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik (dari level tertinggi sampai terendah) harus mendapat pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan membangun mentalnya. Sistem pengawasan terpadu yang mengintegrasikan pengawasan internal dan eksternal juga harus dikembangkan. Pelayanan publik yang bersih dan berkualitas hanya bisa diwujudkan dengan komitmen melayani dari seluruh jajaran penyelenggara negara terutama pemimpin bangsa. Jika tidak maka ironi negeri prabayar tidak akan pernah berakhir. *** – analisadaily.com

*) Penulis adalah Ketua Badan Pendiri SEUSA Indonesia.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*