Ironi Pejabat dan Politik Uang

Oleh : Zulprianto Lubis *)

Sumut dalam beberapa waktu ke depan akan mengadakan sejumlah Pilkada. Salah satunya adalah Pilgubsu yang digelar tahun depan. Peristiwa yang paling dekat waktunya adalah pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Sidimpuan yang bergulir di bulan Oktober 2012. Terkait dengan Pilkada Kota Padang Sidimpuan, antusiasme kontestan pun sangat tinggi. Menurut KPUD setempat, terdapat tujuh pasangan, baik dari jalur partai maupun independen, yang akan berlaga dalam kontestasi politik tersebut. Banyaknya jumlah pasangan tersebut tidak mengherankan karena di daerah lain pun terjadi hal yang relatif sama.Lagipula, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih dan dipilih menjadi pejabat politis. Tambahan lagi, setiap orang berhak mengklaim jiwanya sebagai merasa terpanggil (ideas of calling) untuk berbuat sesuatu bagi Padang Sidimpuan meskipun kita maklum bahwa panggilan jiwa saja tidak cukup untuk ikut serta. Melainkan, modal materi juga berperan sangat penting, untuk tidak mengatakan paling penting. Sebenarnya, panggilan jiwa tersebut juga tetap mungkin dilakukan jika kalah, tentu dalam proporsi dan skenario yang berbeda.

Antusiasme menjadi pejabat dalam konteks Indonesia kekinian memang ironis. Di tengah tipis, bahkan nihilnya kepercayaan rakyat terhadap pejabat publik, birokratik atau politis, keinginan orang untuk menjadi pejabat tampaknya tak pernah surut. Begitu apatisnya orang terhadap para pejabat sehingga ada yang mengusulkan agar kepada (calon) pejabat semestinya diberlakukan pembuktian terbalik. Sujiwo Tedjo, misalnya, pernah mengusulkan pembuktian terbalik dengan cara: para pejabat harus dianggap sebagai (maaf kata) binatang dan hanya bermetamorfosis menjadi manusia jika dan hanya jika mereka berhasil memangku jabatan dan mengemban amanahnya. Begitulah. Apatisme rakyat akibat perilaku buruk pejabat dulu dan sekarang secara laten tak pelak memunculkan ekspektasi tinggi bagi pejabat berikutnya.

Permintaan pembuktian terbalik tersebut sebenarnya masuk akal. Sebab, pemimpin atau pejabat memiliki hak dan tanggung jawab lebih dibanding rakyat kebanyakan; para pejabat, sebagaimana kata pepatah, didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Para pemimpin idealnya wajib merupakan pribadi yang pintar, menyenangkan, dan mulia. Nah, sekarang bayangkan betapa ekspektasi rakyat menjadi jungkir balik ketika seorang pejabat teridentifikasi terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia tidak hanya bernilai nol, tetapi, lebih buruk, minus. Terkait KKN, pejabat yang terlibat sebenarnya bertindak melebihi haknya dan pada saat yang sama mengurangi kewajibannya.Tindakan ini benar-benar bertentangan dengan harapan masyarakat. Pernyataan ini cukup menjadi alasan kenapa kemunculan pemimpin sejenis Dahlan Iskan dan Jokowi disambut dengan baik karena mampu memenuhi sebagian dari harapan itu.

Jika dirujuk ke belakang, perilaku korup pejabat tidak terjadi begitu saja. Ada praktek tercela lain, misalnya, karena praktek pilkada yang sering diwarnai politik uang. Bukan cerita baru jika banyak pejabat dipromosikan atau diangkat berdasarkan faktor KKN, jauh dari tuntutan meritokrasi. Dalam Pilkada, kita biasa mendengar para calon menyuap calon pemilih agar dipilih. Akibatnya, ongkos untuk menjadi kontestan pilkada sangatlah mahal.

Baca Juga :  Saatnya Berjuang Mendirikan Kabupaten Bandar Natal

Berlebihan

Kita memang menyerap praktek berdemokrasi dari barat, tetapi sesungguhnya kita tidak menyerapnya secara utuh. Dalam beberapa hal, kita malah terkesan ‘berlebihan’. Misalnya, pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah. Di Barat, seperti Amerika, sebagaimana kita tahu, Kepala negara atau negara bagian tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi, rakyat memilih anggota parlemen dari partai politik yang mereka mau. Dalam pemilu Presiden, partai kemudian menentukan calon Presiden dan Wakilnya sebelum pemilu. Setidaknya ada dua keuntungan yang dapat diperoleh dengan cara demikian. Pertama, partai tetap kuat sebab pertarungannya berupa persaingan antar partai dalam merebut kepercayaan rakyat. Kemenangan calon pasangan tertentu dengan demikian mengandalkan upaya kolektif. Vitalitas partai politik juga dengan sendirinya menguat. Kedua, akibatnya, rakyat dikondisikan untuk tidak terkesima dan terpesona dengan figur calon semata. Saya berpendapat, kita lebih membutuhkan partai-partai politik kuat daripada sekedar figur-figur segelintir politisi yang sering sekali bukan berasal dari partai politik.

Selain metode pemilihan, kita juga tidak sepenuhnya menyerap cara berkampanye negara-negara dengan demokrasi mapan. Di Australia, misalnya, para calon legislatif tidak melakukan pawai dan orasi kampanye di ruang terbuka karena rentan dengan konfrontasi dan konflik dengan pihak lain. Sebaliknya, para caleg tersebut berkampanye di media massa, cetak maupun elektronik, meletakkan foto dan embel-embel partai ukuran tertentu di pinggir jalan atau tempat publik lain. Mereka juga terjun, bertemu, dan berdialog langsung dengan rakyat. Dengan begitu, upaya kontestan untuk terpilih menjadi lebih keras dan sungguh-sungguh; bukan hanya uang yang bicara. Kalau pun ada kampanye terbuka, massanya diyakini berkumpul atas kemauan sendiri.

Metode ini tentu saja lebih aman dan hemat.Para caleg dan calon kepala daerah, dengan demikian, tidak didesak dan disyaratkan untuk mengumpulkan modal dari pihak lain dengan pamrih tertentu jika terpilih kelak. Mereka juga tidak perlu berhutang atau menjual harta bendanya.

Maksud saya adalah kita semestinya menciptakan sebuah situasi dimana kontestan Pilkada tidak dituntut untuk mengeluarkan banyak uang untuk kepentingan politik uang. Dengan begitu, kelak setelah terpilih kontestan tersebut tidak sibuk memikirkan cara mengembalikan modalnya. Kontestan yang kalah pun tidak akan begitu dirugikan.Yang saya kurang mengerti adalah kenapa negara ini masih membolehkan metode kampanye terbuka yang mahal dan rawan konflik dan kerusuhan, apalagi pemili diikuti puluhan partai.

Baca Juga :  Mengurai Krisis Listrik di Sumatera Utara

Saya ingin bicara lebih jauh tentang politik uang. Praktek politik uang dalam konteks Indonesia kekinian barangkali tidak mudah diberantas. Di samping karena inisiatif para kontestan pemilu sendiri, rakyat juga semakin abai. KH. Hasyim Muzadi, dalam sebuah acara bincang di TV beberapa waktu lalu, mengatakan jika sebagian rakyat saat ini bukannya mengutuk politik uang, tetapi malah menunggunya. Pilkada atau hajatan demokrasi lain menjadi ajang musiman untuk mendapatkan uang, kaos, topi, rompi, kalender, dan atribut kampanye lain secara cuma-cuma. Masa kampanye, bagi mereka, seolah merupakan saat dimanja oleh ‘negara’ karena sesudah itu mereka cenderung ‘dilupakan’.

Namun, sikap rakyat yang demikian perlu dipahami secara kritis. Apakah mereka melakukannya karena mereka (maaf) bodoh? Atau barangkali karena rakyat tidak peduli sebab sudah muak dengan perilaku buruk pejabat yang menjadi berita setiap hari dan nyaris tidak pernah memihak kepentingan rakyat. Dan sebagai kompensasinya, rakyat menerima begitu saja uang suap dari kontestan mana saja yang menawarkan.

Saya beranggapan rakyat sudah sedemikian cerdas dalam menggunakan hak pilih. Selain itu, untuk memahami dan memutuskan bahwa politik uang adalah salah tidak perlu menunggu seseorang menjadi pintar, apalagi para pemilih adalah kelompok masyarakat dewasa. Mereka bahkan memahami jika menerima suap politik uang sama dengan menghina dan merendahkan diri mereka. Oleh karena itu, persoalan praktek uang dengan demikian sama sekali tidak terkait dengan kebodohan konstituen. Melainkan, rakyat hanya begitu muak sehingga tidak peduli apakah proses demokrasi berjalan lempang atau curang. Kondisi demikian tentu menambah distansiasi negara dengan rakyatnya yang membahayakan negara ke depan.***

*) Penulis adalah Dosen di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas di Padang dan saat ini Visiting lecturer di Busan University of Foreign Studies di Busan Korea Selatan.

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*