Ironis! Bocah lapar di Padangpariaman makan tanah. Komnas Anak gusar, KNPI Sumbar: “Ini tampar wajah daerah”

Bocah yang makan tanah sedang diperiksa dokter (Foto: mediaindonesia.com)

IRONI kembali terjadi di negeri ini. Pemerintahan SBY-Boediono sesumbar berhasil kurangi penduduk miskin. Anggota DPR seliweran di Senayan dengan mobil mewah bernilai miliaran rupiah. Pejabat dan pengusaha tidak malu bermobil mewah tapi bahan bakarnya BBM bersubsidi. Ternyata ada dua anak Rizki, 8 dan Rio, 4, anak keluarga miskin di Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat harus makan tanah dan pasir untuk mengganjal perutnya yang lapar.

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait tak dapat menyembunyikan kegusarannya terhadap kabar memilukan dari Sumatera Barat tersebut.

“Ya saya sudah melihatnya di televisi dan media. Sang ibu, Marnis, mengaku tidak sanggup memberi makan bergizi kepada anak-anaknya. Lantaran pekerjaan membuat tikar pandan tidaklah cukup untuk membeli makan yang layak dikonsumsi anak-anak,” kata Aris kepada gresnews.com di Jakarta, Selasa (19/6).

Menurut Aris, kabar ini sangat memalukan di tengah gembar-gembor pemerintah menyatakan angka kemiskinan turun. Hal itu dinilainya sebagai pelanggaran HAM terhadap anak, ketika pemerintah daerah gagal mengatasi kemiskinan di daerahnya.

“Ini sangat memalukan bagi Indonesia maupun bagi Pemprov Sumbar. Ini merupakan pelanggaran terhadap HAM anak. Menampar wajah Pemda Sumbar dan bukti kegagalan program pembangunan dari pemerintahan pusat,” ungkap Aris.

Sistem kekerabatan
Satu hal yang mengherankan, ungkapnya lagi, kabar miris seperti ini kenapa selalu datang dari Sumatera Barat yang dikenal memiliki sistem kekerabatan yang kental dan hidup lestari sampai saat ini.

Baca Juga :  Kaisar Jepang Minta Rakyat Bahu Membahu dan Bertahan dari Ancaman Radiasi

Menghadapi pertanyaan tersebut, Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar, Yul Ahyarisastra yang dihubungi via telepon di Padang menyatakan pernyataan Ketua Komnas Anak menjadi introspeksi bagi warga Minangkabau yang menganut faham kekerabatan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah.

“Masukan Komnas Anak jadi introspeksi bagi kami warga Minang untuk menyikapinya secara positif. Berarti selama ini bisa dikatakan laporan gubernur dan kepala daerah kabupaten maupun kota itu hanya benar di atas kertas. Faktanya lain?” tukas Yul di Padang, Sumbar kepada gresnews.com, Selasa (19/6).

Yul mengakui, KNPI Sumbar mendukung pernyataan Komnas Anak terhadap kegagalan pemerintah daerah mengatasi kemiskinan.

“KNPI sebagai organisasi pemuda sangat prihatin karena ini menyangkut nasib generasi muda. Anehnya lagi, warga Minangkabau dan pemerintah daerah tahunya dari media bukan dari temuan pemda sendiri,” ungkap Yul.

Menurut penelusuran KNPI, tambah Yul, kerabat dari ibu sang bocah malang tersebut tampaknya tidak peduli entah karena persoalan apa. Saat ini warga di sekitar tempat tinggal Marnis telah membantu untuk mengatasi kemiskinan yang mereka alami.

“KNPI berharap kondisi ini dapat segera diatasi dan tidak terulang lagi. Ini sangat memalukan warga Sumbar,” tambahnya lagi.

Kendati begitu, dia tidak menampik adanya dampak gempa besar yang pernah melanda Sumatera Barat beberapa tahun lalu. Beberapa daerah termasuk Pariaman yang terkena dampak berat tergolong lambat bergerak untuk melakukan pemulihan infrastruktur khususnya pertanian dan tanaman pangan. Namun hal itu tidak lantas menjadi dalih bagi Pemda Padangpariaman untuk lalai memikirkan kesejahteraan warganya.

Baca Juga :  Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis & Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) Galakkan Reboisasi, Tanam Pohon di jalan-jalan

Dampak korupsi
Sementara Aris Merdeka Sirait menyoroti pula dampak korupsi yang mengakibatkan kian lebarnya jurang pemisah antara warga miskin dan kaya.

“Itulah bentuk nyata dari korupsi akibat tindakan membabi buta aparat dan elit politik menggelapkan uang negara. Koruptor merampas hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi. Korelasi korupsi dan kemiskinan sangatlah erat,” tambah Aris.

Menurut Aris ini dampak dari kegagalan negara khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial mengatasi masalah kesehatan dan gizi serta dampak sosial dari kemiskinan.

“Kalau sudah begini pemerintah mau ngomong apalagi? Inilah tanda pemerintah gagal mensejahterakan rakyatnya,” ungkap Aris.

Sumber: mediaindonesia.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. DPR Kurang Ajar!!! Gak punya perasaan!!! Ga usah bawa2 dalih kemiskinan berkurang, jangan liat dr sudut kuantitas doank…. Liat realita di lapangan!!!!!Dosa besar kalian!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*