Istri Bupati Nias Diduga Ikut Mark Up Bantuan Tsunami

Lenny Binahati, istri mantan Bupati Nias Binahati B Baeha, terdakwa kasus korupsi bantuan bencana gempa dan tsunami Nias senilai Rp9,48 miliar, diduga ikut memark up harga pembelian barang sebesar Rp200 juta.

Hal itu terungkap pada sidang lanjutan kasus korupsi mantan Bupati Nias Binahati B Baeha di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (10/06/2011).

Sidang yang dipimpin majelis hakim Suhartanto SH itu, mengagendakan mendengarkan keterangan enam saksi, yakni pengusaha teknologi tepat guna Tarek Karokaro, Direktur UD Iron Kubota Muhammad Nuh, Manajer Toko Mitra Nelayan Jamil Karim, Ketua Panitia Pengadaan Barang Bualasokhi Hulu, Bendahara Pengadaan Barang Elizaman Mendrofa, dan Sekretaris Pengadaan Barang Yesman Halawa.

Dalam kesaksiannya, dengan tegas Tarek Karokaro beberapa kali menyebut nama Lenny Binahati. Dia mengungkapkan, Lenny pernah menemuinya dan meminta dibantu untuk pengadaan mesin kemasan dodol, durian, kuini, sirsak dan nenas.

“Saat itu saya memang memenuhi permintaannya, meski demikian saya tidak pernah ikut lelang,” kata dosen Universitas Sumatera Utara (USU) ini.

Dikatakannya, Lenny memesan 6 unit mesin kemasan dodol tersebut dengan harga Rp50 juta per unitnya. Pembayarannya dilakukan dua tahap, yakni dibayar tunai Rp45 juta bertempat di Hotel Grand Angkasa dan ditransfer melalui rekening sebesar Rp250 juta setelah keenam mesin dikirim ke Nias. “Lenny sendiri yang langsung membayarkan melalui rekening BNI di Jalan Pemuda, Medan,” jelasnya.

Namun, menurut saksi, Lenny masih berhutang Rp5 juta. Karena total uang untuk membeli mesin yang harus dibayar sebesar Rp300 juta, sementara yang sudah dibayar masih Rp295 juta.

Dari keterangan saksi ini, Lenny diduga telah memark-up harga pembelian mesin kemasan dodol tersebut sebesar Rp200 juta. Pasalnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebutkan, dalam kwitansi pembelian tercantum 10 unit dengan harga Rp500 juta. Sementara yang dibeli dari Tarek Karokaro hanya 6 unit dengan harga Rp300 juta. “Itu pun saya tidak ada buat kwitansi,” kata Karokaro.

Baca Juga :  LP/Rutan Medan Terbaik Pembinaan Mental dan Keagamaan

Mendengar keterangan Tarek Karokaro itu, Lenny terlihat gelisah. Berkali-kali Lenny terlihat seperti memberi isyarat kepada suaminya. Berkali-kali pula ia terlihat memegangi handphone yang diambilnya dari dalam tas berwarna putih miliknya. Seperti mengetik pesan singkat di handphone.

Dua saksi lainnya, Direktur UD Iron Kubota Muhammad Nuh, dan Manajer Toko Mitra Nelayan Jamil Karim, juga mengakui menandatangani kwitansi pembelian barang yang dimark up. Keduanya juga mengaku tidak pernah mengikuti lelang pengadaan barang untuk Kabupaten Nias pada 2007 lalu.

Muhammad Nuh mengungkapkan, pada awal Maret 2007, pihaknya melakukan transaksi jual beli 100 unit hand tractor dengan seorang warga Nias bernama Baziduhu Ziliwu (Plt Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab Nias). Harga yang disepakati sebesar Rp19.550.000 per unit atau Rp1,955 miliar. Namun, menurut saksi, Baziduhu meminta dirinya membuat kwitansi untuk 100 unit hand tractor tersebut sebesar Rp2,245 miliar atau dinaikkan sebesar Rp290 juta. “Sebagai tanda jadi dibayar panjar sebesar Rp1 miliar,” ujarnya.

Saksi mengaku bersedia menandatangani kwitansi yang dimark up tersebut, karena diancam kekurangan pembayaran sebesar Rp950 juta tidak akan dibayar. Namun, dari kekurangan pembayaran itu, yang dibayar hanya Rp877.500.000. Sedangkan Rp70 juta kekurangannya hingga kini belum dibayar.

Saksi juga bersedia menandatangani kwitansi itu, karena pengiriman barang langsung ditangani Baziduhu Ziliwu. Padahal, harga yang disepakati adalah harga toko dan tidak termasuk ongkos pengiriman. “Dari kalkulasi saya harga pemberian barang ditambah ongkos pengiriman ke Nias memang sebesar Rp2,245 miliar. Karena harga yang kami tawarkan pun sebesar Rp22,45 juta per unit termasuk ongkos kirim,” katanya.

Hal senada diungkapkan saksi Manajer Toko Mitra Nelayan Jamil Karim. Dia mengaku bersedia menandatangani kwitansi yang dimark up tersebut, karena Baziduhu Ziliwu selaku pembeli, mengatakan, selisih harga itu untuk pengiriman barang melalui pesawat udara dan distribusi ke sejumlah daerah di Nias. Dari saksi Jamil Karim, Baziduhu Ziliwu membeli 4.000 unit jaring, 500 unit rawai, 300 unit peti es dengan total harga sekitar Rp1,426 miliar. Namun, di kwitansi dibuat Rp3,85 miliar.

Baca Juga :  Pengungsi Sinabung Bertambah Banyak

Sementara itu, saksi Elizaman Mendrofa, staf Bagian Keuangan Pemkab Nias yang ditunjuk sebagai Bendahara Panitia Pengadaan Barang, mengaku menandatangani sejumlah kwitansi untuk pembayaran ongkos pengiriman barang, termasuk dari Medan.

Dia juga mengaku, pada April 2007, dirinya bersama Kabag Keuangan Pemkab Nias Yuli’aro Gea berangkat ke Jakarta dan membawa uang Rp250 juta yang dibagi dalam 7 amplop. Satu amplop berisi Rp100 juta dan 6 amplop lagi berisi Rp25 juta. Satu amplop diserahkan Yuli’aro kepada seseorang yang mereka jumpai di Bandara Polonia Medan, tiga amplop terdiri dari satu amplop berisi Rp100 juta dan dua amplop berisi Rp25 juta diserahkan Yuli’aro kepada seseorang di Bakornas, dua amplop berisi Rp25 juta diserahkan kepada seseorang di Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan satu amplop lagi dikembalikan Yuli’aro ke Baziduhu Ziliwu.

Elizaman juga mengatakan, cek pemindahan dana bantuan bencana tsunami sebesar Rp9,48 miliar dari rekening bencana ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu sebanyak tiga lembar ditandatangani terdakwa dan distempel dengan stempel Bupati. (BS-021)

Sumber: beritasumut.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*