Isu Mutasi Paluta Bikin Pejabat Ketar Ketir

PADANGBOLAK-Isu mutasi di jajaran Pemkab Paluta di bawah kepimpinan Bachrum-Riskon atau yang dikenal dengan jargon ‘Baris’ membuat para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ketar-ketir (gelisah,red).

Isu mutasi yang membuat pejabat ketar-ketir mencuat ke permukaan sepekan terakhir ini. Katanya, sejumlah pimpinan SKPD akan berganti, dan pegawai yang selama ini dinonjobkan, bakal mendapatkan kepercayaan dari Bupati dan Wakil Bupati Paluta akn menduduki jabatan.

Informasi dihimpun METRO, isu pergantian pimpinan SKPD yang beredar di lingkungan Sekretariat Pemkab Paluta, ada 3 pimpinan SKPD yang akan dimutasi. Antara lain, Kadis Kesehatan, Kaban Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kadis Hutbun Paluta.

Penyebab mutasi, kata isu yang bergulir tersebur disebabkan karena faktor usia  yang sudah memasuki masa pensiun, tidak mampu membuat program, dan tidak memahami tugasnya. Kabag Humas Paluta, H Abdul Madjid Siregar saat dihubungi melalui selulernya, Selasa (11/10)  mengatakan, isu yang beredar itu tidak bisa dipertanggung jawabkan dan tidak jelas darimana asal muasalnya.

“Sampai sekarang, saya sendiri belum mengetahui adanya mutasi ini. Jadi kita harap rumor seperti ini tidak perlu ditanggapi secara serius ,” ucap Madjid. Menurutnya, kalaupun ada perombakan kabinet itu dalam waktu dekat, merupaka kewajaran dan sah-sah saja dilakukan Bupati dan Wabup, karena memang hak preogratif seorang pemimpin daerah.
‘’Dan pergantian pimpinan SKPD itu wajar-wajar saja dilakukan, asalkan yang melakukannya adalah seorang pemimpin dalam hal ini Bupati Paluta,” tegasnya.

Baca Juga :  70 Ha Tanaman Ganja Diperkiraka Ada di Madina

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Forum Kajian Peduli Paluta, Seri Harahap mendukung kebijakan mutasi pejabat, selama dilakukan secara profesional dan proporsional. Katanya, pejabat yang hanya mengandalkan loyalitasnya kepada pimpinan daerah dan tidak mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal juga harus diganti. “Pimpinan SKPD yang tidak mampu membuat program dan tidak memahami tugas harus diganti, karena merugikan masyarakat dan daerah,” pungkasnya. (thg/mer)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*