Isu PANAS Yang Beredar Luas; Untuk Memuluskan Pengesahan APBD 2010 Pemko Setor Rp. 600 Juta ke DPRD Padangsidimpuan

Selasa, 29 Desember 2009 – www.metrosiantar.com

Mudah Mudahan Hanya Isu...

SIDIMPUAN-METRO; Untuk memuluskan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan (Psp) Tahun Anggaran (TA) 2010 pada Rabu (23/12) lalu, diduga Pemko Psp menyetorkan uang senilai Rp600 juta kepada anggota DPRD Psp.

“Informasi ini sendiri sudah beredar luas di Kota Psp, bahkan sudah mencatut nama-nama orang atau pejabat baik di lingkungan Pemko Psp maupun dari pihak DPRD Psp sendiri,” ujar anggota LSM Gempar Psp kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, berdasarkan isu yang beredar, Asisten I Bidang Pemerintahan, Rahuddin Harahap SH diduga telah menyerahkan sejumlah uang untuk memuluskan dan meloloskan APBD Psp TA 2010. Diduga Ketua DPRD Psp telah menerima uang sebesar Rp50 juta, Wakil Ketua bervariasi antara Rp30-40 juta, pimpinan alat kelengkapan dewan Rp30 juta per orang, panitia anggaran (Panggar) Rp20 juta per orang, Badan Musyawarah (Banmus) Rp18 juta per orang. Sehingga jika dikalkulasikan diduga telah terjadi korupsi dalam pengesahan APBD Psp sebesar Rp600 juta lebih.

Sementara itu, Rahuddin Harahap yang dimintai keterangannya seputar isu tersebut kepada METRO, Minggu (27/12) dengan tegas membantahnya. Ia mengakui jika dalam pembahasan APBD, dirinya masuk dalam anggota tim koordinator panggar dari eksekutif.

“Saya memang tim koordinator panggar eksekutif yang diketuai Sekdako Psp Sarmadhan Hasibuan dalam pembahasan APBD Psp. Mengenai ada tudingan kita memberikan uang kepada DPRD, itu sama sekali tidak benar. Masalah uang saya tidak tahu. Saya hanya sebagai tim panggar eksekutif,” ujarnya.

Baca Juga :  Sidimpuan Nunggak Raskin Rp. 65 juta

Sementara itu Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya via pesan singkat, Rabu (23/12) lalu membantah hal tersebut. “Tidak benar sama sekali adinda,” katanya.

Ketua Fraksi Demokrat, Khoiruddin Nasution yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya melalui pesan singkat juga membantah hal tersebut. “Gak benar itu dinda, kita cuma menjalankan tupoksi kita sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2009 sebagai fungsi anggaran. Itu tidak benar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasional Bersatu, Lukman Siregar kepada METRO, Senin (28/12) melalui telepon selulernya malah mengatakan tidak tahu sama sekali mengenai adanya bagi-bagi uang dalam pengesahan APBD, dikarenakan usai pengesahan APBD dirinya bersama dengan beberapa rekan-rekannya mengikuti bimbingan teknologi (bimtek) di Medan.

“Saya sama sekali tidak tahu itu, karena kami mengikuti bimtek di Medan. Memang ada ya? Kita ini anggota baru, tidak paham akan hal seperti itu,” sebutnya.

Begitu juga dengan salahsatu anggota DPRD Psp dari Fraksi Nasional Bersatu, Mahmuddin Nasution kepada METRO, Senin (28/12) mengatakan, dirinya tidak tahu sama sekali adanya pemberian uang dari Pemko Psp kepada DPRD Psp dalam rangka memuluskan APBD Psp, karena dirinya juga mengikuti bimtek di Medan. Namun begitupun dirinya akan mempertanyakan kebenarannya kepada Ketua DPRD Psp dan juga Sekdako Psp. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  TPA Sitaul-Taul 4 Tahun Tidak Difungsikan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*