Jabatan Bupati Madina Berakhir September, Gubsu Diminta Segera Tetapkan Penjabat Bupati Madina

Mendagri c/q Gubsu diminta segera menetapkan Penjabat (Pj) Bupati Mandailing Natal (Madina), karena jabatan Bupati Madina yang saat ini dijabat H Amru H Daulay SH segera berakhir bulan September 2010. “Gubsu diminta segera menetapkan Pj Bupati Madina karena jabatan Bupati Amru Daulay SH akan segera berakhir,”jelas Ketua LSM LIPAD (Lembaga Independen Penyelamat Asset Daerah) ML Lubis kepada SIB di Panyabungan, Minggu (8/8).

Lubis mengatakan, jabatan Bupati Madina yang akan berakhir harus segera diisi agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini Gubsu harus segera menunjuk Pj Bupati Madina. Seyogyanya hasil Pemilukada Madina 9 Juni 2010 berhasil menetapkan bupati terpilih, namun karena MK memutuskan Pemilukada diulang, sedang jabatan Bupati Amru segera berakhir 12 September mendatang maka harus ditunjuk Pj Bupati.

Dikatakan, sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU 12/2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya dinyatakan jika jabatan seorang kepala daerah sudah berakhir dan bupati penggantinya belum terpilih, gubernur harus menunjuk dan mengangkat seorang penjabat bupati. “Dalam hal ini DPRD Madina dapat mengingatkan Gubsu H Syamsul Arifin untuk segera menetapkan Pj Bupati Madina, seperti dengan menyurati Gubsu yang menyatakan akan berakhirnya masa jabatan bupati,”jelasnya.

Lebih lanjut Latif mengatakan meski penetapan Pj Bupati Madina kewenangan Gubsu, namun diharapkan calon Pj Bupati Madina yang ditunjuk benar-benar orang yang kapabel dan mampu melaksanakan serta melanjutkan program pembangunan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat Madina.

Baca Juga :  Setwan DPRD Padangsidimpuan Dapat Kategori Tipe C

Ditambahkan Latif, tugas Pj Bupati Madina nantinya mengantar pelaksanaan pemilukada yang jujur adil, langsung, umum, bebas, rahasia dan berkeadilan, dalam artian penjabat bupati harus netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon serta memastikan seluruh PNS netral dan tidak terlibat politik praktis apalagi terlibat mendukung salah satu pasangan calon.

Sumber: http://hariansib.com/?p=134696

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*