Jaksa Agung Harus Copot AK Basuni!

13011146ed26413a72cb1b21c6705fdb68f73255 Jaksa Agung Harus Copot AK Basuni!MEDAN – Elemen masayarakat di Sumatera Utara telah melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajati atau Kepala Kejati Sumut), AK Basuni Masyarif, ke Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera dicopot karena lamban dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Medan, Rahudman Harahap. Rahudman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kajati Sumut sebelumnya, Sution Usman Adji.

“Kami teleh melaporkan Kajati Sumut Basuni Masyarif    kepada Jaksa Agung untuk segera dicopot karena lamban menangani korupsi Rahudman,” tegas Aktivis ’98, Faisal Nasution, kepada Waspada Online, hari ini.

Menurut Faisal, pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi Rahudman yang ditangani Kejati Sumut. “Kita terus mengikuti perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi TPAPD. Tapi belum ada perkembangan yang signifikan terhadap kasus korupsi tersebut. Ada dugaan, Kajati Sumut sudah mendapat ‘upeti’ hingga Rahudman masih bisa tidur tenang,” ujar Faisal.

Pihak Kejati Sumut sudah empat kali mengirim surat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, sampai saat ini Kejati Sumut belum juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap Rahudman Harahap.

Ini diakui kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution, beberapa waktu lalu. Katanya, pihak kejaksaan telah empat kali mengirim surat ke Kejagung. Ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rahudman. “Dalam kasus ini, pihak kejaksaan telah menemukan dua kasus dugaan korupsi yang terjadi pada tahun 2005. Pertama, kasus dugaan korupsi pemakaian dan penyaluran dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapsel TA 2005. Dimana, kerugian negara sekitar Rp1.590.944.500 dari nilai yang dikucurkan sebesar Rp5,9 milliar,” urai Jufri.

Baca Juga :  Pemasangan Pipa Penyaluran Air Sisa Tambang Terhambat - Tambang Emas Martabe Akan Ditutup Sementara

Menurutnya, untuk kasus ini, Kejati Sumut telah melakukan ekspos di Kejagung dengan melampirkan hasil audit BPKP. Selama proses pemeriksaan lanjutan, pihak kejaksaan kembali menemukan adanya kerugian negara yang terjadi pada saat Rahudman menjabat Sekda Pemkab Tapsel pada 2005 lalu sebesar Rp13.8 milliar.

Dijelaskan Jufri, saat ini BPKP belum selesai melakukan penghitungan tentang adanya kerugian negara dalam kasus ini. “Meski hasil audit BPKP belum selesai, bukan berarti ini menjadi hambatan untuk keluarnya surat izin pemanggilan terhadap Rahudman,” katanya lagi.

Setelah turun izin dari Presiden, maka pihak penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Rahudman. ”Terkendalanya pemeriksaan dan pemanggilan karena Rahudman menjadi kepala daerah, dan izin pemanggilannya belum keluarkan Presiden,” katanya.

Sementara itu, kemarin, Jaksa Agung, Basrief Arief, yang ditemui Waspada Online, menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta kepada Kejati Sumut untuk membuat laporannya. “Kita minta dari sana (Kejati Sumut) untuk mengajukan laporan, kemudian kalau memang sudah lengkap suruh ajukan izinnya,” kata Basrief.

Padahal, menurut Kepala Kejati Sumut yang lalu, Sution Usman Adji telah menyelesaikan kelengkapan berkas kasus dugaan korupsi Rahudman tersebut. Bahkan, kasus itu telah sampai di tangan Sekretaris Kabinet untuk meminta izin pemeriksaan dari presiden.

sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Di Padangsidimpuan, Pola Tanam Petani Sesuka Hati sehingga Banyak hama

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*