Jalan alternatif Aek Latong Prematur

MEDAN – Pembuatan jalan alternatif sejatinya bukan menjadi solusi Jalan di Aek Latong, Tapanuli Selatan (Tapsel). Pemerintah harus membuat kajian geologi sebelum memikirkan perbaikan jalan.

Koordinator Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Jonatan Tarigan, mengatakan permasalahan di Aek Latong sesungguhnya belum dapat dipahami. Karena hingga kini, pemerintah belum membuat kajian secara komprehensif tentang kondisi Aek Latong.

“Balai jalan di daerah tersebut terus turun, radius berapa kilometer dari situ tidak pernah dipahami. Balai jalan tidak pernah melakukan penelitian sehingga tidak diketahui yang bergerak yang mana, tidak dipahami secara menyeluruh,” katanya, tadi sore.

Dia menambahkan, sikap yang diambil balai jalan terlalu prematur dan dangkal karena tidak pernah dilakukan penelitian geologi. Menurutnya, Pemprov Sumut juga tidak bisa lepas tangan dan seharusnya membuat penelitian melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), begitu pun dengan Pemerintah Kabupaten Tapsel.

Jonatan menuturkan, pentingnya dilakukan penelitian geologi, dikarenakan permasalahan di Aek Latong bersumber dari geologi seperti longsor, patahan, aliran bawah tanah, dan lainnya bukan teknik jalan.

Oleh karena itu, pembangunan jalan alternatif bukan jaminan jalan tersebut akan lebih baik karena kondisinya sama saja dengan Aek Latong. “Itu sama saja, karena kondisinya sama. Masih dipengaruhi jalur patahan Sumatera, kondisi batunya juga sama. Makanya, kita belum tahu detailnya karena tidak pernah dilakukan penelitian,” bebernya.

Baca Juga :  HM Hidayat Batubara: Membangun Madina Harus Kerjasama Semua Elemen

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Debat kusir perihal longsor Jalinsum Tengah di Aek Latong kok kelihatannya diperumit dengan berbagai teori? Gimana jika dikembalikan pada sejarahnya menurut pandangan awam? Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dibuka jalan tembus Sipirok ke Taritung, jalan sudah ditentukan Klas-IV maksimal kenderaan 4 ton, karena struktur tanah di sekitar Aek Latong terus ke Batu Jomba sampai ke Sipetang sangat labil, tingkat kepadatan tanah sampai kedalaman beberapa puluh meter, rendah. Aturan ini diwariskan ke pemerintah RI terus sinambung diberlakukan sampai medio Tahun 1997, yang dibolehkan oleh Jembatan Timbang Pal-XI melewati lintas Sipirok-Tarutung cuma Colt Diesel dan Bus penumpang a.l; ALS, ANS, Sampagul dll. Kondisi jalan hotmix mulus, perjalanan naik keneraan pribadi dari Sipirok keTarutung cuma 1 jam. Perlintasan truk berat dan tronton dihatuskan melewati jalur Rantauprapat-Kisaran-Medan. Medio 1997 Gubernur putra daerah Sipirok yang sering pulang kampung, lengser jabatan, naik gubernur putra daerah Melayu yang tak pernah ke Sipirok. Dishubpropsu c/q Jembatan Timbang Pal-XI melonggarkan aturan hukum, truck Fuso, Hino, Tronton dengan muatan minimal rata-rata di tas 10 ton, bahkan banyak armada truck muatan 15-20 ton diloloskan Jembatan Timbang Pal-XI untuk melewati jalur Sipirok – Tarutung. Jembatan Timbang Pal-XI ditaksir setiap malam meloloskan ratusan truk dan tronton melewati jalur Sipirok-Tarutung, isue rumor yang sudah jadi rahasia umum di kalangan usaha angkutan menyebut kutipan pungli 300 s/d 500 ribu rupiah per truck. Hitungan awam, belasan milyar hasil pungli Dishubpropsu c/q Jembatan Timbang Pal-XI dari hasil pungli pelanggaran batas tonase kenderaan di jalur Sipirok-Tarutung. Di sisi lain, struktur tanah yang labil dan kepadatan rendah mulai dari Aek Latong, Batu Jomba, Sipetang yang sejak era penjajahan sampai 1997 masih mampu menahan getaran dari lintasan kenderaan tonase 4 ton, sejak 1997 ‘dihajar’ getaran lintasan kenderaan berat 15-20 ton. Daya kohesi unsur-unsur tanah remuk dan ambruk, longsoran lamban tanah bergeser menurun. Perbaikan berupa penimbunan dilakukan, tanpa mampu memadatkan tanah sampai kedalaman puluhan meter dan manfa’atnya sudah dilihat selama 14 tahun belakangan ini. Penimbunan gembur terus dilakukan, perlintasan kenderaan over tonase terus dilakukan dan pungli belasan milyar terus dilakukan, akhirnya kecelakaan lantas juga terus terjadi.
    Bagi kalangan awam, tinggal pimpinan daerah dan pusat adakah kemauan menertibkan? Kembalikan aturan hukum jalan kalas-IV di jalur Sipirok-Tarutung, bangun jalur alternatif Sipirok-Siborong-borong, dan tingkatkan jalur Pal-XI-Rantauprapat-Kisaran-Medan untuk perlintasan truck berat dan tronton. Dengan hanya untuk dilintasi mobil pribadi, Colt Diesel dan bus thok, tak sulit dan tidak mahal biaya perbaikan jalinsum di Aek Latong, swedikit pemadatan, perkerasan, pengaspalan dan cuma untuk dilintasi kenderaan tonase dio bawah 4 ton, getaran lintasan kenderaan ringan takkan mengganggu, merontokkan dan melongsorkan badan jalan di Aek Latong.
    Kalau para pemimpin berani menuntaskan tegas, masalahnya tinggal hanya satu: Dishubpropsu dan Jembatan Timbang Pal-XI harus dipaksa mlepaskan sumber income illegal pungli belasan milyar per tahun.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*