Jangan Biarkan “Kolam Susu” Jadi “Comberan”

Oleh: Launa, SIP MM *)
Hari Air Dunia pertama kali direkomendasikan PBB pada Konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) yang digelar tahun 1992 di Rio de Jenero, Brazil. Setahun berikutnya, tepatnya tanggal 22 Maret 1993, Majelis Umum PBB merespon rekomendasi UNCED dengan menetapkan tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia (HAS).

Pada bulan Desember 2010, Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/65/154 telah mendeklarasikan tahun 2013 sebagai Tahun Kerjasama Air Internasional. Tagline HAS 22 Maret 2013 ini adalah: “Water Cooperation: Save Water of Life” (Kerjasama Air: Menyelamatkan Air untuk Kehidupan).

Namun, ironisnya, jika kita telisik fakta lapangan, sesungguhnya tak ada “kerjasama” terkait air untuk kehidupan. Yang ada, air telah menjadi komoditas yang dikuasai sektor swasta serta menjadi ajang bisnis modal global yang merugikan rakyat dan negara.

Di Indonesia, sejak awal tahun 1990-an, kedaulatan rakyat atas air kian buram dan sumir seiring pelepasan pengelolaan negara atas sumberdaya air. Realitas ini terekam tegas dalam penerbitan Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA). Sejak UUSDA diberlakukan pada 19 Februari 2004, aroma privatisasi air ini kian terasa menyengat.

UUSDA telah memberi ruang dan peluang bagi kebijakan privatisasi terkait penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, maupun air sungai) secara komersial melalui penyertaan modal global (seperti Suez Lyonnaise Des Eux, Prancis; dan Thames Water, Inggris) pada banyak perusahaan air minum nasional sejak tahun 1998. Padahal, sebagai sumberdaya strategis, air seharusnya berada di bawah pengelolaan negara.

Mengutip Vandana Shiva (Water Wars: Privatization, Pollution and Profit, 2002), privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik ke sektor swasta. Ironisnya, justru makin banyak negara di dunia yang berlomba memprivatisasi sumberdaya airnya.

Problem Krusial

Padahal, krisis air sudah menjadi ancaman serius dan persoalan pelik di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Meski Indonesia memiliki potensi air yang besar karena masuk dalam wilayah tropika basah. Namun secara internal, Indonesia dihadapkan empat tantangan besar: kacaunya pola cuaca akibat pemanasan global, meningkatnya jumlah penduduk secara signifikan, degradasi lingkungan, dan menurunnya ketersediaan air (Bappenas, 2011).

Tagline HAS kali ini seolah mengajak kita untuk kembali menginsyafi hakikat air sebagai sumber kehidupan bersama. Kita juga harus membuka mata, betapa negeri dengan kandungan sumberdaya alam terbesar di dunia ini ternyata tak lagi punya kedaulatan penuh atas air.

Faktanya, dalam urusan air, publik kini berada dalam posisi yang makin sulit: kelas menengah dan warga kaya dipaksa membeli air dengan harga mahal, sementara mayoritas warga miskin tak bisa mendapat akses dan layanan air bersih.

Di kota besar semacam Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, dan beberapa kota pusat pertumbuhan ekonomi lainya, pasca privatisasi air yang di-endorse UUSDA telah menyebabkan warga kota, terutama kelompok miskin, kian sulit mengakses air bersih.

Baca Juga :  Kepentingan Di Atas Kepentingan

Sementara di wilayah pedesaan, kebutuhan air bersih untuk mandi, mencuci, memasak, dan minum, harus dibeli warga desa dengan jerigen yang harganya berkali lipat, sekitar Rp 1000-2000/jerigen (20 liter). Angka ini lebih mahal jika dibandingkan dengan orang kaya yang membayar tarif PAM dengan bayaran per meter kubik sekitar Rp 10 ribuan.

Laporan UNESCAP, ADB, dan UNDP juga menunjukkan, Indonesia potensial terancam gagal dalam pemenuhan target air bersih dan sanitasi bagi warganya, ditilik dari kerangka pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s). Sebagai sumberdaya bersama, air telah menjadi hak eksklusif, yang hanya bisa diakses dengan membeli.  Air berlimpah di pasar, tapi tidak di rumah.

Ironisnya, di saat Indonesia masih impor pangan, yang kian terasa dengan melangitnya harga daging dan bawang merah/putih, lahan pertanian beririgasi teknis luasnya kini tak lebih dari 30 persen wilayah daratan dibiarkan rusak, tercemar atau dirampas/dialih fungsikan.

Sebagai gantinya pemerintah mempromosikan pertanian skala luas untuk perusahaan swasta-asing masuk ke Indonesia melalui skema Food Estate. Kebijakan yang tidak berdaulat ini menyebabkan berbagai perusahaan transnasional, seperti Acher Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, dan Monsanto, memonopoli pangan dan menguasai pertanian rakyat.

Ini tak cuma soal kebijakan yang salah urus, salah orientasi, dan abai, namun lebih dari itu ini terkait dengan rente ekonomi yang diterima para politisi korup dan pejabat hitam yang selama ini menerima jatah dari sektor swasta dan modal global.

Melawan Komersialisasi Air

Komodifikasi kapitalisme kini telah memprivatisasi semua aspek hidup manusia dan alam, termasuk pangan, energi, dan lingkungan hidup, tanpa proteksi negara. Danone, Palyja-Suez, Monsanto merupakan contoh kecil dari kuatnya kooptasi sektor swasta dan modal global di Indonesia. Meski terus menimbulkan kerusakan lingkungan dan ditolak oleh masyarakat lokal, Danone tetap bebas beroperasi sebagai perusahaan yang memperdagangkan air.

Palyja (dan Aetra)—yang mendapat hak pengelolaan air tanpa proses lelang—dengan mudah mendapat konsesi layanan air bersih di DKI Jakarta selama 25 tahun. Ujungnya, Danone ternyata gagal memenuhi target di semua kontrak; menggelapkan aset publik, dan mencekik warga Jakarta dengan tarif air yang terus melangit.

Bank Dunia lewat proyek Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management Project) yang bersumber dari Dublin Principles; menyetujui maksimalisasi fungsi ekonomi air sebagai komoditas tradable. Di Indonesia, turunan program ini adalah restrukturisasi sektor air berlabel “Water Resources Sector Adjusment Loan” (Watsal) yang ditandatangani pemerintah RI pada tahun 1998.

Di balik program restruktrurisasi itu, Bank Dunia meminta syarat agar pemerintah Indonesia menyiapkan regulasi air (yang hadir dalam UUSDA No 7/2004) sebagai bagian dari syarat pinjaman program Watsal (tahap pertama) senilai 300 juta US dolar.

Akhirnya Indonesia dipaksa menyatakan diri sebagai barisan negara yang mengalami krisis air dan berlakulah hukum besi pasar; supply terbatas dan demand yang tinggi. Air menjadi domain investasi dan modal, tidak lagi dianggap sektor vital yang mesti diproteksi.

Baca Juga :  NASIONAL DEMOKRAT: ANCAMAN POLITIK PADA PEMILU 2014

Di level global, krisis air melalui skema privatisasi dan komersialisasi sudah menjadi fakta, jika bukan cerita suram dan pedih. Di Ghana, kebijakan IMF dan Bank Dunia telah mendorong warga miskin mengeluarkan 50 persen dari pendapatannya untuk membeli air.

Di Subic Bay, Philipina, sejak Manila menyetujui proposal privatisasi air dari ADB, harga air meningkat 400 persen; di Prancis harga air melonjak 150 persen; dan di Inggris harga air terus membengkak hingga 450 persen.

Saat ini setidaknya terdapat 7 miliar manusia yang makan dan minum di dunia saat ini. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah 2 miliar lagi pada tahun 2050. Apakah ketersediaan air bersih di bumi masih bisa mencukupi kebutuhan umat manusia hingga 2050 nanti?

Saat satu miliar manusia di dunia berada dalam kelaparan kronis, kekurangan sumber air, dan tak memiliki akses atas air bersih, pemerintah tak bisa berpura-pura lagi menghadapi masalah hidup-mati ini sebagai problem teknis yuridis. Saatnya serangkaian tindakan politik untuk mengembalikan kedaulatan negara dan rakyat atas air harus diwujudkan.

Landasannya adalah Resolusi PBB dan UUD 1945. Sebab, Resolusi PBB tentang hak atas air (“The Human Right to Water and Sanitation” seperti termuat dalam Dokumen A/64/L.63/REV.1) yang diterbitkan tahun 2010 tegas menyebut air sebagai barang milik publik. Sementara UUD 1945 jelas menempatkan air sebagai barang yang wajib dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jangan biarkan Indonesia menjadi negeri yang mengering karena airnya telah dihisap sektor swasta dan dirampas modal global. Jangan biarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat terus berjalan tanpa arah. Jangan jadikan negeri zambrut khatulistiwa ini negeri yang penuh derita dan bencana.

Mari kita rawat negeri “kolam susu” ini menjadi negeri penuh berkah; sebelum “kolam susu” berubah menjadi “comberan”! *** (Sumber: analisadaily.com)

*) Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Satya Negara Indonesia; Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*